Jakarta, 22/12/2017 Kemenkeu - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengharapkan hubungan yang saling menguntungkan antara perpajakan dengan industri penerbitan buku, sehingga penerimaan negara tetap tercapai tanpa harus mematikan proses kreatif para penulis buku.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan paparannya dalam acara Seminar Nasional Darurat Penerbitan di Indonesia yang mengangkat tema Bebas Pajak Untuk Literasi bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta (20/12)
"Kami di Kementerian Keuangan ketika menerima penulis, kita ingin rekomendasi yang betul-betul memberikan suatu nuansa yang kondusif sehingga para inovator, para kreator ini bisa diberikan suatu apresiasi dengan insentif pajak yang proper tapi juga tidak mengganggu penerimaan negara," harap Wamenkeu pada acara Seminar Nasional Darurat Penerbitan di Indonesia yang mengangkat tema Bebas Pajak Untuk Literasi bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Rabu (20/12).
Dalam seminar yang terselenggara atas kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengungkap fakta bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi dua masalah besar yakni darurat penerbitan dan darurat literasi. Penyebabnya adalah negara ini memiliki produksi buku per kapita yang relatif lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Faktor utama penyebabnya adalah adanya beban pajak yang melekat dengan besaran yang relatif tinggi.
"Momentum ini menyentuh hati saya. Saya juga pernah bekerja sebagai Direktur Keuangan sebuah penerbitan buku. Saya pernah merasakan sebagai penulis, penerbit dan saya pernah menjadi Plt. Dirjen Pajak," ungkap Wamenkeu.
Wamenkeu menambahkan, pemerintah akan membuat kebijakan di bidang perpajakan khususnya untuk bidang literasi agar kondisi perbukuan dan literasi nasional menjadi lebih baik lagi. "Kita sama-sama terbuka, win-win solution. Penerbit senang, ya jangan lupa penulis juga senang, pembaca juga senang karena kalau pajaknya turun harganya murah," pungkasnya. (ip/rsa)
