Kamis 16 Februari 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baturaja mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) lingkup Kabupaten OKU Raya, yang digelar di Aula KPPN Baturaja.
Acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Baturaja, Manager Regional Mekaar PNM Baturaja didampingi oleh KA Baturaja 1 dan KA OKU 1 PNM Mekaar Cabang Baturaja.
Kepala Seksi Bank KPPN Baturaja memberikan sambutan pada acara FGD ini. Disampaikan bahwa acara ini merupakan salah satu agenda  di tahun 2023 sebagai wujud koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan UMi dan pemberdayaan UMKM di lingkup OKU Raya. Selama ini, KPPN Baturaja dan para penyalur rutin melakukan koordinasi terutama untuk mendukung salah satu tugas KPPN melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro.

Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 6 tahun 2022, Kegiatan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi yang dilakukan KPPN mencakup kegiatan survey ketepatan data debitur dan survey keekonomian debitur yang mencakup survey baseline dan survey endline.Semua survey yang dilaksanakan tersebut membutuhkan dukungan dari penyalur UMi baik dalam hal penyiapan data debitur maupun pendampingan saat survey. Oleh karenanya sinergi yang baik perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan survey dapat berjalan lancar.

Lebih lanjut, tujuan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan KPPN diantaranya adalah memastikan penyaluran UMi tepat sasaran, serta mencoba mengcapture manfaat yang dirasakan debitur saat memperoleh pembiayaan UMi, baik berupa peningkatan perekonomian maupun usaha. Diharapkan dengan kegiatan ini, penyaluran UMi semakin tepat sasaran dan memiliki dampak besar bagi pemberdayaan UMKM.

Pada kesempatan ini juga dipaparkan hasil survey yang dilaksanakan KPPN selama tahun 2022. Selanjutnya juga didiskusikan terkait hasil survey tersebut dan kendala yang dihadapi oleh penyalur terkait hasil survey tersebut. Beberapa hal menjadi catatan dan masukan untuk pelaksanaan survey dan hasil survey yang lebih baik dan valid kedepannya.  Hasil survey yang valid diharapkan menjadi salah satu poin masukan agar penyusunan kebijakan penyaluran UMi untuk pemberdayaan UMKM semakin baik kedepannya.