Peranan SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam cara kerja organisasi, memungkinkan pekerjaan diselesaikan lebih efisien serta memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara lebih mendalam. Perubahan ini menuntut penyesuaian standar layanan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara yang menghadapi tantangan semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Kompleksitas regulasi, tuntutan transparansi publik, percepatan layanan, dan kebutuhan integrasi data lintas sistem memerlukan adaptasi cepat dan tepat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan anggaran yang mencakup penyaluran dana APBN, pengelolaan kas negara, pelaporan keuangan, dan fungsi perbendaharaan lainnya. Selain memastikan penyaluran dana ke seluruh satuan kerja pemerintah, DJPb juga berfungsi menjaga disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, DJPb melakukan transformasi sistem pengelolaan keuangan APBN di tingkat satuan kerja dengan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
SAKTI hadir sebagai solusi atas keterbatasan aplikasi keuangan sebelumnya yang masih terpisah-pisah. Dengan konsep single database dan single entry point, SAKTI memungkinkan data transaksi cukup diinput satu kali dan dapat digunakan oleh berbagai modul terkait. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan kesalahan input data serta meningkatkan konsistensi informasi keuangan. SAKTI merupakan sistem yang digunakan oleh satuan kerja (satker) di seluruh kementerian/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SAKTI berfungsi sebagai feeder system yang mengelola proses perencanaan, penganggaran, komitmen, pembayaran, dan pelaporan di tingkat instansi.
Secara umum, SAKTI memiliki tiga fungsi utama, yaitu penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam pelaksanaannya, SAKTI terdiri dari berbagai modul seperti Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Admin, Modul Piutang, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan. Setiap modul memiliki peran spesifik yang saling terintegrasi dalam mendukung siklus pengelolaan keuangan negara.
Keunggulan lain dari SAKTI adalah kemampuannya menyajikan data secara real time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Selain itu, aplikasi ini dapat diakses secara online tanpa perlu instalasi, serta mendukung berbagai perangkat dan sistem operasi. Fitur keamanan seperti Multi-Factor Authentication (MFA) dan One Time Password (OTP) juga diterapkan untuk memastikan keamanan transaksi.
Dalam implementasinya, penggunaan SAKTI didukung oleh tata kelola pengguna yang terstruktur. Proses pendaftaran user SAKTI dimulai dari pembuatan Surat Keputusan (SK) pengelola, pendaftaran email, aktivasi email, hingga pendaftaran dan aktivasi user. Saat ini telah diberikan perluasan akses dapat dengan menggunakan email dinas dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Khusus untuk pejabat tertentu seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), diwajibkan melakukan aktivasi OTP sebagai bentuk pengamanan tambahan.
Dengan berbagai fitur dan keunggulan tersebut, SAKTI menjadi tulang punggung dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang modern. Implementasi SAKTI diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan seluruh transaksi yang telah terintegrasi, laporan keuangan dapat disusun secara otomatis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini mempercepat penyampaian laporan keuangan pemerintah kepada pemangku kepentingan. SAKTI juga menyediakan outbond data untuk berbagai platform aplikasi pemerintah di 44 K/L, misalnya dengan BPKP, BKN, dan Kementerian Kominfo.
Lebih lanjut, saat ini SAKTI telah terinterkoneksi ke sistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) yang memungkinkan integrasi data tagihan dari Telkom, PLN, sistem kegiatan perjalanan dinas, dan pembayaran belanja pegawai dari sistem penunjang yang membuat duplikasi entri data dapat dikurangi. Tidak hanya itu, SAKTI juga mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar pemerintah. Sistem ini mampu mencatat transaksi secara otomatis melalui jurnal yang terintegrasi, sehingga mempermudah proses pelaporan keuangan seperti pembentukan data Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran. SAKTI membantu pemerintah mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance serta terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern dan andal.
Penulis :
Alvino Pradhana Agung Vinaya Suyono Putra
Jabfung PTPN KPPN Baturaja
