BAU-BAU – Dalam rangka memperkuat sinergi dan memastikan kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bau-Bau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Selasa, 12 Agustus 2025. Bertempat di Aula KPPN Bau-Bau, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPKAD/BKAD, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari lima wilayah administratif: Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Wakatobi.
Kepala KPPN Bau-Bau, Bapak Aang Junaidi membuka kegiatan rakortek dan dilanjutkan dengan penyampaian materi integritas tentang budaya anti korupsi dan anti gratifikasi. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja terbaik dan penyaluran tercepat Dana Desa Tahap I Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam percepatan pembangunan desa.
Monitoring DAK Fisik: Mengejar Tenggat 29 Agustus
Fokus utama pertemuan ini adalah monitoring DAK Fisik yang saat ini baru tersalurkan sebesar Rp101,365 miliar atau sekitar 20,47% dari nilai rencana kegiatan efektif. KPPN Bau-Bau mengingatkan seluruh Pemda untuk memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan penyaluran sekaligus dengan pagu sampai dengan Rp1 miliar adalah 29 Agustus 2025.
Hingga saat ini, progres pendaftaran kontrak telah mencapai 86,24%. Pemda didorong untuk segera merekam kontrak yang sudah ada ke dalam aplikasi OMSPAN TKD guna menghindari kendala di akhir periode.
Dana Desa dan Program Strategis Nasional
Terkait Dana Desa Tahap II, realisasi telah mencapai Rp196,64 miliar (70,09%) dari pagu Rp280,55 miliar. Tercatat sebanyak 129 desa non-earmark telah menerima penyaluran.
Selain monitoring dana, Rakortek ini juga menjadi wadah diskusi mengenai implementasi program strategis Pemerintah Pusat di daerah, di antaranya:
- Koperasi Merah Putih: Seluruh desa dilaporkan telah membentuk koperasi ini dan sedang menunggu petunjuk teknis operasional.
- Makan Bergizi Gratis: Saat ini dalam tahap pembentukan dapur di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Tengah.
- Sekolah Rakyat: Proyek percontohan di Kabupaten Buton Tengah yang mencakup pembangunan gedung, dapur, serta persiapan rekrutmen siswa dan pengajar.
Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD
Menutup rangkaian kegiatan, dipaparkan pula mengenai penyesuaian rincian alokasi TKD tahun 2025 sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025 dalam rangka efisiensi belanja APBN/APBD. Pemerintah Daerah diimbau untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendanai belanja daerah.
