Buton Tengah – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan mendorong digitalisasi pembayaran, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bau-Bau melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) di wilayah Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 7 April 2026 ini difokuskan pada satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Buton Tengah.
Agenda utama kegiatan ini mencakup evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), optimalisasi aplikasi SAKTI, serta pemberdayaan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi pembayaran seperti Cash Management System (CMS), Digipay, dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Mengoptimalkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Berdasarkan hasil diskusi dengan pejabat perbendaharaan, permasalahan yang dialami oleh MAN 1 Buton Tengah dalam pelaksanaan anggaran sebagai berikut:
- sering terjadi perubahan kurikulum yang berdampak tidak dilaporkannya realisasi capaian output.
- MAN 1 Buton Tengah hendak mengajukan TUP, namun belum memenuhi syarat terkait penggunaan Digipay
Menanggapi hal tersebut, tim KPPN Bau-Bau memberikan beberapa solusi strategis:
- Satker disarankan untuk tetap mengisi realisasi capaian output secara rutin guna menjaga nilai IKPA. Mengingat nilai capaian output diproyeksikan secara bulanan, satker dapat menyesuaikan pengisian nilai secara merata di tiap bulan jika dalam satu triwulan hanya terdapat satu capaian output.
- Melakukan pemutakhiran RPD Hal III DIPA maksimal 10 hari kerja setelah triwulan berakhir, sementara data capaian output wajib disampaikan maksimal 5 hari kerja pertama bulan berikutnya.
- Terkait penggunaan platform marketplace pemerintah, saat ini sistem Digipay Satu sedang dalam status non-aktif dalam rangka evaluasi menyeluruh dan persiapan transisi yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu untuk persyaratan TUP, satker cukup menggunakan CMS.
Penguatan Peran Financial Advisor
Kegiatan ini merupakan implementasi dari peran KPPN sebagai Financial Advisor di daerah. Selain memberikan solusi teknis, KPPN berharap kegiatan ini dapat mendorong satker untuk lebih proaktif dalam menggunakan kanal digital guna mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
Dengan adanya koordinasi intensif ini, diharapkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran satuan kerja dapat terus meningkat.
