I. Pendahuluan
Memasuki akhir tahun anggaran, siklus pengelolaan keuangan negara selalu menghadapi
tantangan klasik: penumpukan tagihan di bulan Desember. Secara historis, pola penyerapan
anggaran pemerintah cenderung meningkat tajam pada kuartal IV. Fenomena ini sering kali
menciptakan tekanan hebat pada sistem perbendaharaan dan risiko kegagalan bayar jika
penyelesaian pekerjaan fisik tidak sinkron dengan batas waktu pengajuan surat perintah
membayar (SPM).
Sebagai solusi inovatif, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperkenalkan
mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA adalah
rekening yang dibuka oleh Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung dana atas
pekerjaan yang belum selesai 100% pada akhir tahun, namun telah memiliki komitmen kontrak
yang pasti.

II. Dasar Hukum dan Mekanisme Singkat
Penggunaan RPATA diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84
Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang belum
Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan. Mekanismenya
menggantikan sistem garansi bank yang sebelumnya dianggap kurang fleksibel. Melalui RPATA,
dana dialokasikan terlebih dahulu ke rekening penampungan seolah-olah pekerjaan telah
selesai, namun pencairan ke rekening penyedia jasa tetap menunggu prestasi pekerjaan fisik
mencapai 100%.

III. Dampak Positif Penggunaan RPATA
1. Menghilangkan Fenomena "Gagal Bayar" di Akhir Tahun
Dampak paling signifikan adalah kepastian pembayaran bagi penyedia barang/jasa. Sebelum
ada RPATA, pekerjaan yang belum selesai tepat pada batas akhir pengajuan SPM sering kali
harus dibayar pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme revisi anggaran yang
memakan waktu lama. Dengan RPATA, anggaran tetap "aman" di dalam rekening
penampungan dan dapat segera dicairkan begitu pekerjaan rampung di masa denda
(Januari/Februari/Maret).

2. Akurasi Penyerapan Anggaran dan Laporan Keuangan
RPATA memungkinkan pemerintah mencatatkan realisasi belanja secara lebih akurat sesuai
dengan pagu tahun berjalan. Hal ini meminimalisir adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) yang membengkak akibat keterlambatan administratif. Dari sisi akuntansi, penggunaan
RPATA menjaga konsistensi antara realisasi kas dengan progres komitmen kontrak.

3. Efisiensi dan Keamanan Melalui Digitalisasi (Sakti & Span)
Integrasi RPATA ke dalam sistem SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SPAN
(Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) membuat pengawasan menjadi lebih
transparan. Penggunaan Virtual Account untuk setiap kontrak memudahkan pemantauan saldo
dan meminimalisir risiko penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu, karena dana hanya bisa
keluar jika syarat-syarat prestasi pekerjaan terpenuhi.

4. Penguatan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Management)
Berbeda dengan sistem lama yang terkadang memaksa penarikan dana ke rekening bendahara
pengeluaran (yang berisiko tinggi secara hukum), RPATA dikelola langsung di bawah
pengawasan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Ini memastikan bahwa uang
negara tidak menganggur di rekening pribadi atau rekening instansi yang sulit diaudit.

IV. Tantangan dan Dampak Implementatif bagi Satuan Kerja
Meskipun membawa dampak positif, implementasi RPATA juga memberikan tantangan baru
bagi Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
● Beban Administrasi Meningkat: Satker harus lebih teliti dalam memetakan kontrak
mana yang memerlukan sisa dana untuk dipindahkan ke RPATA. Kesalahan dalam
penghitungan sisa nilai kontrak dapat menghambat proses verifikasi di KPPN.
● Kedisiplinan Penyedia Jasa: Penggunaan RPATA bukan berarti memberikan
kelonggaran bagi kontraktor untuk menunda pekerjaan. Justru, mekanisme ini menuntut
pengawasan yang lebih ketat dari PPK agar pekerjaan tetap selesai dalam masa
tambahan waktu yang diberikan.
● Mitigasi Risiko Pengembalian Dana: Jika hingga batas waktu yang ditentukan
pekerjaan tetap tidak selesai 100%, dana yang mengendap di RPATA harus disetorkan
kembali ke Kas Negara. Hal ini memerlukan koordinasi yang intens antara perbankan,
KPPN, dan Satker.

V. Kesimpulan
Implementasi RPATA merupakan lompatan besar dalam modernisasi manajemen kas negara di
Indonesia. Dampaknya sangat dirasakan pada terciptanya stabilitas sistem pembayaran
nasional dan peningkatan kualitas belanja pemerintah ( spending better). Dengan adanya
RPATA, pemerintah tidak lagi tersandera oleh siklus tahunan yang terburu-buru, sehingga
kualitas output pekerjaan fisik dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan kepastian pembayaran
bagi pihak ketiga.
Ke depannya, penguatan sistem teknologi informasi dan edukasi yang berkelanjutan bagi para
pengelola keuangan sangat diperlukan agar manfaat RPATA dapat dirasakan secara optimal,
demi mewujudkan pengelolaan APBN yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Priono
PTPN Penyelia KPPN Bogor