Jum’at (22 Maret 2024) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi menyampaikan press release APBN per 29 Februari 2024.
Mengawali periode pengelolaan anggaran tahun 2024, KPPN Bukittinggi telah siap untuk melaksanakan pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif mengawali tahun 2024.
KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun anggaran, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 7,18 triliun. Realisasi belanja sampai dengan periode 29 Februari 2024 adalah sebesar 1,173 triliun atau sebesar 16,34% dari total pagu yang ada. Realisasi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai realisasi sebesar 12,51%. Konsistensi peningkatan realisasi belanja yang berkelanjutan sejak awal tahun ini diharapkan sebagai awal yang baik bagi pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien pada Tahun Anggaran 2024.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, sama halnya tahun 2023, realisasi APBN paling tinggi berasal dari belanja pegawai yang mencapai 122,761 miliar atau 11,68% dari pagu yang ada, naik sebesar 0,78% dibanding realisasi di bulan yang sama pada tahun 2023. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 140,097 milyar atau 20,96% dari pagu sebesar 668,16 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 3,673 miliar atau sebesar 1,13% dari total pagu, Sedangkan belanja bantuan sosial belum terealisasi.
Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 12,48% atau sebesar 638,5 miliar, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
- Dana bagi hasil sebesar 4,82 miliar
- Dana Alokasi Umum sebesar 776,53 miliar
- Dana Alokasi Khusus 121,43 miliar
- Dana Desa 3,78 miliar
Sampai dengan berakhirnya bulan Februari 2024, belum ada realisasi Dana Insentif Fiskal karena belum adanya permintaan pencairan dana dimaksud dari pemda terkait. Sebagai langkah awal memasuki pelaksanaan anggaran tahun 2024, KPPN Bukittinggi menghimbau dan mewajibkan kepada seluruh satuan kerja untuk menyusun Rencana kegiatan tahunan pada awal tahun sehingga dapat dipersiapkan kemungkinan adanya kegiatan yang belum memiliki juknis untuk dikoordinasikan dengan kantor pusat.
Untuk memaksimalkan realisasi belanja modal sebagai porsi realisiasi paling kecil pada periode bulan Februari 2024, KPPN Bukittinggi menghimbau kepada seluruh satker segera mengakselerasi proses pelelangan pekerjaan yang menggunakan pagu belanja modal, menyampaikan dan mendaftarkan data kontrak ke KPPN. Seluruh satuan kerja juga diminta untuk tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang telah selesai pekerjaannya, khususnya untuk kontrak yang telah jatuh tempo termin pembayarannya.
Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.
