Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bukittinggi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI yang berada dan bertanggung jawab  kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. KPPN Solok merupakah salah satu KPPN Tipe A1 Non Provinsi yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dijelaskan bahwa KPPN Tipe A1  mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) , penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bukittinggi menyelenggarakan fungsi :

• pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
• penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
• penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
• penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
• penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
• pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
• pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
• pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
• pelaksanaan manajemen mutu layanan;
• pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (Customer Relationship Management);
• pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury ManagementRepresentative);
• pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
• pengelolaan rencana penarikan dana;
• pengelolaan rekening pemerintah;
• pelaksanaan fasilitasi Kerj asama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
• pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
• pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
• pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
• pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ; dan
• pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Bukittinggi beroperasi sejak masa pemerintahan Belanda, dengan nama CKC (Central Kontrol Comptabilitet). Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945 - 1947 Kas Negara dipegang secara langsung oleh bangsa Indonesia dan sejak masa itu nama CKC dan Slank Kas mulai di Indonesiakan, kantor CKC menjadi Kantor Perbendaharaan Negara dan Slank Kas menjadi Kantor Kas Negara.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan aparatur negara yang terdiri dari guru dan pegawai serta dengan bertambahnya jumlah penerima pensiun yang beralamat di lokasi terpencul atau di luar Ibu Kota Propinsi, maka pada tanggal 1 Maret 1967 didirikanlah secara resmi kantor KPBN (Kantor Pembantu Bendahara Negara) sebagai gabungan dari KBN  yang terdiri dari 4 urusan, yaitu :

1. Urusan Umum,
2. Urusan Pembiayaan,
3. Urusan Kas Negara, dan
4. Urusan Inspeksi/Pengawasan. 

Pada bulan Januari 1969 nama kantor KPBN diubah menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara) dengan wilayah pembayaran meliputi 5 wilayah kerja yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kotamadya Payakumbuh dan Kotamadya Bukittinggi.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan dari arus pembayaran serta pengawasan, maka pada tanggal 1 April 1975 KBN diubah lagi atau dipecah menjadi 3 kantor, yaitu :

1. KPN (Kantor Perbendaharaan Negara), dengan 3 Seksi, yaitu :

1. Seksi Umum
2. Seksi Pembiayaan I
3. Seksi Pembiayaan II

       2. KKN (Kantor Kas Negara), dengan 4 Seksi, yaitu :

1. Seksi Umum
2. Seksi Pensiun
3. Seksi Kas
4. Seksi Bank/Giro Pos

       3. SKK (Satuan Kerja Keuangan)

Terhitung bulan April 1990 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 12 Juni 1989 Nomor-645/KMK.01/1989 diadakan Reorganisasi Instansi Vertikal Ditjen Anggaran di seluruh Indonesia, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) digabung dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang teridiri dari 5 Seksi, yaitu :

1. Subbagian Umum
2. Seksi Perbendaharaan I
3. Seksi Perbendaharaan II
4. Seksi Bank
5. Seksi Giro Pos dan Pembukuan.

Berdasarkan Keputusan menteri keuangan RI No.302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dan No.303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, maka terhitung Januari 2005 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) diubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang terdiri dari 5 seksi, yaitu:

Subbagian Umum

1. Seksi Perbendaharaan I
2. Seksi Perbendaharaan II
3. Seksi Bendahara Umum
4. Seksi Verifikasi dan Akuntansi.     

Kantor Pelayanan Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi dinaikkan Typenya dari Tipe B menjadi Tipe A dengan Volume kerja sebanyak 241 Satuan kerja dengan 9.096 Kartu pegawai dengan wilayah kerja 3 Kabupaten dan 3 Kota, yaitu : Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar.     

Dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Juli 2008 No.101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Bukittinggi termasuk KPPN tipe A1 yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Seksi Pencairan Dana I, Seksi Pencairan Dana II, Seksi Bank/Giro Pos, dan Seksi Verifikasi dan AKuntansi.

Dan dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 6 November 2012 No.169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Bukittinggi termasuk KPPN Tipe A1 yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Sejak tahun 1967, KPPN Bukittinggi telah mengalami pergantian Kepala Kantor sebanyak 19 kali : 

1.   1967 - 1971 Basjaruddin
2.   1971 - 1975 R. Sigit
3.   1983 - 1986 Drs. Ohan Burhan
4.   1986 - 1989 Drs. B. Eddy Siswondo
5.   1990 - 1992 Drs. Suradi
6.   1992 - 1995 Iwan Sodhakoh, S.H.
7.   1995 - 1998 Drs. Zakri Razak 
8.   1998 - 1999 Drs. K. A. Badaruddin, M.Sc.
9.   1999 - 2001 Drs. Slamet Sugono
10. 2001 - 2002 Drs. Rochim Slamet, M.Soc, Sc.
11. 2002 - 2006 Drs. Dedy Supandi
12. 2006 - 2006 Drs. Usman Saleh
13. 2007 - 2008 Drs. Eddy Sukarno, M.M.
14. 2008 - 2010 Drs. Komaruddin
15. 2010 - 2012 Zulkarnaini YN, S.E.
16. 2012 - 2015 Ahmad Fahmi
17. 2015 - 2018 Iwan Hanafi
18. 2018 - 2022 Henry Rulinson Purba
19. 2022 - sekarang Khairil Indra