Dalam semangat menjaga kinerja anggaran yang tetap optimal di tengah dinamika kalender nasional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kanwil DJPb Provinsi Bali menghadirkan kebijakan strategis berupa penyesuaian data dan perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada MyIntress. Kebijakan ini menjadi langkah progresif untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja tetap dapat menunjukkan kinerja terbaiknya, meskipun berada dalam periode Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Periode libur dan cuti bersama selama tujuh hari kalender pada 18 hingga 24 Maret 2026 dipahami sebagai bagian dari dinamika yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan APBN. Alih-alih menjadi hambatan, kondisi ini justru direspons secara adaptif melalui kebijakan yang memberikan ruang keadilan dalam pengukuran kinerja. Ditambah dengan momentum pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), pergerakan realisasi anggaran menjadi lebih dinamis dan memerlukan pendekatan penilaian yang lebih kontekstual.

Sebagai bentuk solusi yang konstruktif, DJPb menetapkan penyesuaian pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dengan menetapkan deviasi sebesar 0% untuk belanja pegawai dan belanja barang pada periode Februari dan Maret 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bahwa percepatan realisasi anggaran, khususnya untuk mendukung kesejahteraan aparatur melalui THR, tidak akan berdampak negatif terhadap penilaian kinerja.

Selain itu, pada indikator Pengelolaan UP dan TUP, dilakukan penyesuaian jumlah hari dalam satu bulan dengan menambahkan tujuh hari kalender. Langkah ini mencerminkan keberpihakan pada kondisi riil pelaksanaan tugas di lapangan, sekaligus memastikan bahwa satuan kerja tetap memiliki kesempatan yang adil dalam memenuhi indikator ketepatan waktu dan kualitas pengelolaan anggaran.

Seluruh penyesuaian tersebut diimplementasikan secara terintegrasi melalui aplikasi MyIntress, yang semakin memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan kinerja anggaran. Dengan sistem yang adaptif dan responsif, proses evaluasi menjadi lebih akurat, transparan, dan relevan dengan kondisi aktual.

Lebih dari sekadar kebijakan teknis, langkah ini mencerminkan komitmen DJPb untuk terus hadir sebagai mitra strategis satuan kerja. Satuan kerja didorong untuk aktif memantau capaian IKPA, memastikan kesesuaian data, serta terus mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP. Dengan semangat kolaborasi dan koordinasi yang kuat bersama KPPN dan Kanwil DJPb, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.

Pada akhirnya, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan APBN tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada keadilan, adaptabilitas, dan keberlanjutan kinerja. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel, seluruh satuan kerja diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan capaian IKPA.

Momentum Nyepi dan Idul Fitri 2026 pun menjadi refleksi bahwa di tengah keterbatasan waktu kerja, semangat pelayanan dan kinerja tetap dapat dijaga secara optimal. Bersama DJPb, mari terus wujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Author : Eko Sasongko, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara