Denpasar, 31 Januari 2025 – Kegiatan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah untuk Semester II Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan sukses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar, KPP Pratama, dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan pada dua waktu berbeda, yakni pada Jumat, 24 Januari 2025 di Aula KPPN Denpasar dan pada 31 Januari 2025 di Ruang Rapat KPPN Denpasar, mulai pukul 10.00 WITA.

Agenda utama dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah yang merupakan persyaratan untuk salur Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak. Kegiatan ini melibatkan KPPN Denpasar, KPP Pratama, serta perwakilan BPKAD/BAKEUDA dan pemerintah daerah dari wilayah yang menjadi tanggung jawab KPPN Denpasar.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala KPPN Denpasar, Trimo Yulianto, yang menyoroti beberapa masalah yang perlu diantisipasi untuk tahun 2025, terutama yang berhubungan dengan penyaluran DBH Pajak. Hal ini dianggap penting karena berpotensi mempengaruhi kelancaran proses di tahun depan. Selanjutnya, Kepala KPP Pratama Denpasar Barat, Aris Riantori Faisal, memberikan pemaparan mengenai perkembangan Coretax. Meskipun sistem ini mengalami beberapa kendala, telah disiapkan loket khusus untuk Coretax di KPP untuk meminimalisir masalah yang mungkin timbul.

Sesi berikutnya membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.07/2024 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank, Mohamad Mas’ud. Dalam PMK ini, diatur alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). DBH PPh ditetapkan sebesar 20% dari realisasi penerimaan pajak PPh tahun sebelumnya, dengan rincian bagi hasil untuk provinsi sebesar 7,5%, kabupaten/kota penghasil 8,9%, dan kabupaten/kota lainnya sebesar 3,6%. Sementara itu, untuk DBH PBB, alokasinya adalah 16,2% untuk provinsi, 73,8% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 10% untuk kabupaten/kota lainnya.

Dalam sesi tanya jawab, seluruh pemerintah daerah (Pemda) melaporkan bahwa mereka telah melaksanakan rekonsiliasi dengan lancar. Namun, Pemda Kabupaten Gianyar masih memiliki beberapa data yang perlu ditindaklanjuti, yang sudah dicatat dalam berita acara rekonsiliasi.

Pelaksanaan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah untuk Semester II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik antara KPPN Denpasar, KPP Pratama, dan Pemda. Semua Pemda juga telah mengirimkan berita acara rekonsiliasi melalui aplikasi SIKD milik DJPK pada tanggal 31 Januari 2025. Kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2024 akan tetap diantisipasi agar pelaksanaan rekonsiliasi di tahun-tahun berikutnya berjalan lebih lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 9 Oktober 2024, KPPN Denpasar menyelenggarakan sosialisasi terkait Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-13/PB/2024, yang berisi panduan penting dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024. Kegiatan ini diadakan secara hybrid dan bertujuan untuk memperkuat sinergi antara KPPN Denpasar dan satuan kerja mitranya serta mengoptimalkan pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.

KPPN Denpasar mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran sampai akhir Triwulan III, di mana penyerapan anggaran mencapai 70,9% dari pagu, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sosialisasi ini juga mencakup kebijakan dan batas waktu penting terkait penutupan anggaran. Memperkuat koordinasi dengan satuan kerja mitra untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal. Dalam acara yang dimulai dengan pemutaran video terkait integritas dan netralitas ASN, Kepala KPPN Denpasar, Trimo Yulianto, menyampaikan pentingnya komitmen dari seluruh satuan kerja dalam meningkatkan pelaksanaan anggaran. Beberapa poin krusial yang dibahas adalah Penyelesaian Retur, Pengajuan SPM-UP, GUP, dan TUP, Pengelolaan Uang Persediaan dan Pembayaran melalui KKP, Pengajuan Kontrak dan SPM-LS Gaji.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi interaktif. Salah satu peserta dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. menanyakan mekanisme pembayaran uang makan bulan Desember bagi satker BLU, yang dijelaskan akan menggunakan dua SPM terpisah. Peserta lainnya menanyakan terkait persyaratan tambahan pada pengajuan TUP akhir tahun dan mekanisme pengajuan TUP PNBP.

Sosialisasi ini diharapkan memperkuat kesiapan setiap satuan kerja mitra KPPN Denpasar untuk menjalankan anggaran dengan optimal hingga akhir tahun. Seluruh pihak diminta untuk menjaga integritas dan menghindari gratifikasi dalam pelaksanaan tugas.

Denpasar, 23 September 2024 – Fokus Group Discussion (FGD) tentang "Analisis Regresi Logistik atas Data Realisasi Belanja" sukses dilaksanakan di Aula KPPN Denpasar. Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WITA ini dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Denpasar.

FGD dibuka oleh Kepala KPPN Denpasar, Bapak Trimo Yulianto, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak I Wayan Budi Okta Kusuma, S.Tr.Stat., Statistisi Ahli Pertama dari BPS Provinsi Bali. Dalam sesi tersebut, Bapak I Wayan menjelaskan pentingnya data preprocessing, seperti pengkodean variabel dan tipe data, untuk menghasilkan analisis yang akurat dalam pemodelan regresi logistik.

Pembahasan juga menyentuh mengenai asumsi multikolinearitas yang harus dipenuhi agar model regresi stabil dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Diagnostik multikolinearitas menjadi langkah penting, dengan nilai tolerance <0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) <10 sebagai indikator terpenuhinya asumsi ini.

Dalam sesi tanya jawab, peserta FGD bertanya tentang cara menerapkan regresi logistik dengan benar dan menghindari masalah overfitting dan underfitting. Jawaban yang diberikan menekankan pada penyesuaian model dengan tujuan penelitian dan kelayakan model regresi.

Melalui FGD ini, diharapkan peserta dapat memahami pengaplikasian regresi logistik dalam menganalisis ketercapaian anggaran belanja. Penekanan pada pengolahan data yang baik dan pemenuhan asumsi multikolinearitas menjadi kunci untuk menghasilkan analisis yang akurat. Selain itu, pemahaman tentang alat evaluasi seperti ROC Curve dan AUC diharapkan dapat membantu peserta dalam membangun model yang efektif untuk analisis anggaran.

Denpasar, 16 Januari 2025 – Kegiatan sosialisasi mengenai penyelesaian rekonsiliasi eksternal dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Unaudited Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Barat GKN Denpasar 1. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.45 WITA dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Sebelum dimulai, para undangan dihibur dengan berbagai konten video edukasi tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi. Acara sosialisasi dipandu oleh MC, Sdri. Hesty Nur Anjayani, yang membuka acara dengan pantun yang menarik. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Kepala KPPN Denpasar, Bapak Trimo Yulianto. Pemaparan materi inti dilakukan oleh Bapak Zaky Romadona selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, serta Sdr. Bayu Wijayanto selaku CSO KPPN Denpasar.

Tujuan utama kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Operator GLP dalam percepatan penyelesaian rekonsiliasi eksternal dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Unaudited yang akuntabel.

Bapak Zaky Romadona dalam pemaparannya menyampaikan berbagai hal penting, termasuk ketentuan rekonsiliasi SAKTI-SPAN, periodisasi SAKTI, dan penyusunan serta penyampaian LKKL. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai pengungkapan penting lainnya dalam laporan keuangan serta pedoman peningkatan kualitas LKKL.

Sdr. Bayu Wijayanto juga membahas isu terkini, yaitu implementasi Multi-Factor Authenticator (MFA) pada aplikasi SAKTI, yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2025. Meskipun banyak kendala di lapangan, Sdr. Bayu memberikan solusi terkait aplikasi MFA yang dapat diunduh secara gratis oleh satuan kerja (satker).

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi, permainan Quizziz, dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, satker dapat menyelesaikan rekonsiliasi eksternal dan penyusunan laporan keuangan tepat waktu. Satker yang menghadapi permasalahan diminta untuk segera berkoordinasi dengan KPPN untuk solusi lebih lanjut.

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi peserta mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan.

Denpasar, 12 September 2024 – KPPN Denpasar melaksanakan asistensi penyusunan laporan keuangan untuk satuan kerja (Satker) pada periode bulan September 2024. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 September ini bertempat di Aula KPKNL Denpasar dan masing-masing kantor Satker.

Asistensi ini dilaksanakan Bersama dengan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pengelola keuangan Satker, serta tim dari KPPN Denpasar. Agenda utama dari kegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan interim atas laporan keuangan oleh BPK RI.

Pada hari pertama, kegiatan dimulai dengan entry meeting yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, serta perwakilan dari DJPb Provinsi Bali dan Kantor Pusat DJKN. Tim BPK RI melakukan wawancara dengan perwakilan Satker, termasuk KPU Provinsi Bali, Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, dan KPU Kota Denpasar, terkait pengelolaan hibah dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan walikota.

Selama tiga hari berikutnya, Tim KPPN Denpasar mendampingi Tim BPK RI untuk mengunjungi beberapa Satker lainnya, termasuk Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kesdam IX/Udayana. Fokus pemeriksaan meliputi penyelesaian indikator kepatuhan Satker, tutup buku semester I tahun 2024, pengelolaan kas, piutang, serta aset Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, Tim BPK juga mengunjungi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali serta Politeknik Transportasi Darat Bali untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan dan aset.

Dari pelaksanaan asistensi, disimpulkan bahwa seluruh Satker yang terlibat dapat memberikan penjelasan yang memadai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Diharapkan, proses penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Satker pada akhir periode pelaporan dapat berjalan lancar tanpa permasalahan yang berarti.

Denpasar, 27 Agustus 2024 – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar melaksanakan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah untuk Semester I Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPPN Denpasar dan dihadiri oleh perwakilan BPKAD/BAKEUDA serta KPP Pratama.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Bapak Mohamad Mas’ud, Kepala Seksi Bank, yang menekankan pentingnya pengiriman dokumen Berita Acara Rekonsiliasi yang telah ditandatangani ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPK) paling lambat minggu keempat bulan Agustus. Ia juga menjelaskan bahwa akselerasi pemanfaatan kanal 7070 akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah rekonsiliasi pajak pusat di daerah.

Dalam rapat ini, dibahas berbagai kendala dalam pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat, termasuk keterlambatan penyetoran pajak oleh pemerintah daerah, penyetoran yang tidak sesuai dengan mekanisme elektronik, serta tantangan administrasi manual. Kanal 7020, sistem elektronik yang terhubung secara online dengan berbagai aplikasi keuangan, diharapkan dapat meminimalisir masalah ini dengan mempercepat dan mempermudah proses penyetoran pajak.

KPPN Denpasar juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi Kanal 7020, termasuk perubahan mindset pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia, dan kurangnya informasi terkait sistem baru ini. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPN Denpasar berencana untuk berkoordinasi dengan bank dan melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada pemerintah daerah.

Dalam sesi diskusi, perwakilan dari Pemda Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan menyampaikan harapan agar Kanal 7020 dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses rekonsiliasi. KPPN Denpasar berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses rekonsiliasi berjalan lebih efektif dan efisien.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) oleh KPPN Denpasar, KPP Pratama, dan Pemerintah Daerah, sebagai langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan dan validitas pembayaran pajak atas belanja daerah.

Denpasar, 18 Oktober 2024 - Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap II dan III Tahun 2024, serta pelaksanaan rekonsiliasi sisa DAK Fisik hingga tahun 2023, dilaksanakan pada Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 09.00 WITA di Aula KPPN Denpasar. FGD ini bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait dengan pengajuan dokumen syarat salur dan penyelesaian rekonsiliasi sisa DAK Fisik antar KPPN Denpasar, Pemerintah Daerah (Pemda), dan KPP Pratama.
Salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan ini adalah semakin dekatnya batas waktu pengajuan dokumen syarat salur untuk Tahap II pada 22 Oktober 2024, yang masih menyisakan dua subbidang, serta percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap III yang masih tergantung pada satu subbidang. FGD juga mencakup pembahasan terkait dengan rekonsiliasi sisa DAK Fisik pada RKUD masing-masing Pemda, untuk memastikan data yang tercatat akurat dan up to date.
Peserta FGD ini terdiri dari perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BAKEUDA) serta perwakilan Inspektorat Daerah/APIP dari Pemerintah Daerah yang berada di wilayah pembayaran KPPN Denpasar.
Acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala KPPN Denpasar, Trimo Yulianto, yang menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan DAK Fisik yang telah disalurkan hingga 17 Oktober 2024. Dari data yang ada, DAK Fisik yang telah tersalurkan mencapai Rp 149.069.637.048 atau sekitar 58% dari pagu yang ditargetkan. Ia juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh Pemda terkait dengan keterlambatan penyampaian juknis pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan beberapa penundaan. Untuk itu, tindakan preventif akan diambil dengan mempercepat terbitnya juknis pada akhir tahun agar pelaksanaan DAK Fisik di tahun 2025 tidak terkendala.

Kepala KPP Pratama Denpasar Barat, Aris Riantori Faisal, juga memberikan pemaparan mengenai pengembangan Coretax, meskipun masih menghadapi beberapa masalah teknis. Coretax diharapkan dapat mempermudah sistem pelaporan dan monitoring pajak.
Selanjutnya, Bapak Mohamad Mas’ud, Kepala Seksi Bank KPPN Denpasar, memaparkan mengenai rekonsiliasi sisa DAK Fisik hingga tahun 2023. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data sisa DAK Fisik yang akurat, yang akan dituangkan dalam Lampiran I Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Dalam proses ini, BPKAD/BAKEUDA diharapkan untuk menyiapkan sejumlah dokumen, termasuk cetakan OMSPAN, dokumen kontrak, dan data capaian output, yang akan dikaji oleh Inspektorat Daerah sebelum diajukan ke KPPN untuk pemeriksaan dan penandatanganan.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Pemerintah Daerah, seperti Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar, menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan dalam pengadaan dan penggunaan dana DAK Fisik untuk subbidang tertentu. Beberapa pertanyaan terkait prosedur penggunaan sisa DAK Fisik untuk bidang/subbidang lain serta pengaruh rekonsiliasi terhadap potongan DAU juga dibahas secara tuntas.
Dalam penutupan, seluruh peserta berharap agar penyaluran DAK Fisik, khususnya Tahap II dan III, dapat berjalan lebih lancar di triwulan berikutnya dengan memperhatikan batas waktu yang sudah ditentukan dalam PMK. Pelaksanaan rekonsiliasi sisa DAK Fisik hingga tahun 2023 juga diharapkan dapat diselesaikan dengan lancar tanpa kendala, guna mempercepat penyaluran DAK Fisik pada tahun 2025.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara KPPN Denpasar, KPP Pratama, dan Pemda dalam mendukung kelancaran proses penyaluran DAK Fisik dan rekonsiliasi untuk tahun anggaran yang akan datang.

Denpasar, 23 September 2024 – Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah meluncurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Kreatif Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar, yang baru-baru ini melakukan kunjungan ke UMKM D’Bamboo Bamboo Straw milik Bapak I Wayan Ari Marista.

UMKM D’Bamboo Bamboo Straw berfokus pada produksi souvenir sedotan dan pena dari bambu, yang berperan penting dalam mendukung kegiatan ASEAN Treasury Forum (ATF) Launching & First Meeting di Indonesia pada 4-5 Oktober 2024. Dalam wawancara dengan tim kehumasan KPPN Denpasar, I Wayan menjelaskan bahwa inovasi produk ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan memanfaatkan bambu yang tidak terpakai dan potensi pariwisata di Bali Selatan.

Proses pembuatan sedotan bambu meliputi pemotongan, pengamplasan, pembersihan, dan pengemasan, dengan tiga ukuran yang berbeda—Small, Medium, dan Large. Keunggulan bahan bambu terletak pada ketahanannya terhadap suhu panas dan dingin, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan stainless.

Program pembiayaan UMi ini diharapkan tidak hanya memberikan modal yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM selama masa sulit, tetapi juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan dukungan ini, UMKM D’Bamboo Bamboo Straw tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat daya saing kawasan ASEAN.

KPPN Denpasar melalui Koperasi Central Hutama Mandiri (CHM) berkomitmen untuk terus mendukung UMKM lokal, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

Denpasar, 20 Agustus 2024 – KPPN Denpasar menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) bertajuk Perbincangan Kinerja Stakeholder (PENJOR) pada Selasa, 20 Agustus 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPPN Denpasar dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai satuan kerja (satker), dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja serta menyusun strategi peningkatan kinerja anggaran.

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Ibu Rini Parwita Sari, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu satker mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, sehingga dapat diambil langkah-langkah solusi yang tepat. Salah satu topik utama yang dibahas adalah evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk bulan Juli dan Agustus 2024, serta upaya untuk memperbaiki indikator yang masih di bawah target nasional.

FGD ini dihadiri oleh beberapa pejabat KPPN Denpasar, termasuk CSO KPPN Denpasar. Perwakilan dari satker seperti Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bali-Penida, Satker Pangkalan PSDKP Benoa, Satker Imigrasi Denpasar, dan lainnya turut hadir untuk memaparkan kinerja dan tantangan yang mereka hadapi.

Beberapa agenda penting yang dibahas dalam FGD ini meliputi:

• Evaluasi IKPA bulan Juli dan capaian IKPA bulan Agustus.
• Pembahasan indikator IKPA yang masih belum memenuhi target.
• Persiapan strategi untuk meningkatkan nilai IKPA di Triwulan III 2024.

Dalam diskusi, beberapa satker melaporkan kendala yang mereka hadapi terkait deviasi anggaran dan realisasi belanja. Sebagai contoh, Satker PSDKP Benoa menyampaikan deviasi belanja modal yang disebabkan keterlambatan administrasi kontrak, sementara Satker Imigrasi Denpasar melaporkan bahwa deviasi terjadi akibat pergantian pejabat dan mutasi pegawai yang menunda penyelesaian administrasi.

Selain itu, kendala teknis seperti masalah pada aplikasi CMS dan penggunaan aplikasi Digipay satu juga menjadi perhatian utama dalam diskusi. Beberapa satker belum menggunakan Digipay karena belum tersedianya user admin, dan mereka juga menghadapi masalah pada sertifikasi pejabat perbendaharaan.

Melalui FGD PENJOR ini, diharapkan satker dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program strategis serta mengatasi kendala yang ada, demi optimalisasi kinerja anggaran dan mencapai target IKPA yang telah ditetapkan.