Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dikembangkan sebagai salah satu alat pembayaran non tunai yang mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah. Penggunaan KKP didasarkan pada manfaat dan tujuan yaitu meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP, dan memberikan kemudahan ketika melakukan belanja Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui platform katalog elektronik, toko daring, dan marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah.

Denpasar, http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/denpasar/id/ - Kontrak kinerja yang merupakan sebuah dokumen kesepakatan, pernyataan kesanggupan, serta sasaran dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai bersangkutan pada periode tahun anggaran berjalan diperlukan guna pengelolaan kinerja pada lingkungan KPPN Denpasar. Pengelolaan kinerja sendiri bertujuan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. 

Denpasar, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/denpasar/id/ - “Penting bagi para pejabat dan pegawai untuk memahami perannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan tetap berfokus pada menjaga nilai integritas dalam diri, saya yakin KPPN Denpasar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada mitra kerja dan tentu hal ini akan menghasilkan hasil yang baik bagi organisasi,” ucap Kepala KPPN Denpasar Sri Martini pada kegiatan Morning Briefing, Kamis (24/02).

Hari Bakti Perbendaharaan yang diperingati setiap tanggal 14 Januari yang didasarkan momentum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertujuan untuk memperkuat identitas institusi, media penguat  espirit de corps, sarana komunikasi publik, dan memperkokoh peran DJPb dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan (treasury).

Denpasar, http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/denpasar/id/ - Mengawali tahun 2022, KPPN Denpasar sigap untuk memperkuat budaya sadar risiko dengan menindaklanjuti hasil penilaian Kanwil DJPb Provinsi Bali terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal KPPN Denpasar. Langkah awal KPPN Denpasar dalam mewujudkan hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaksanaan GKM terkait Pembahasan Usulan Risiko KPPN Denpasar tahun Anggaran 2022 pada hari Kamis, 13 Januari 2022.

Sebagai bentuk komitmen KPPN Denpasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, pada hari Kamis (3/2) Tim Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas.

Denpasar, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/denpasar/id/ - Hari Bakti Perbendaharaan yang merupakan simbol kelahiran DJPb, bertujuan untuk memperkuat sinergi internal dan kolaborasi eksternal Ditjen Perbendaharaan, serta komunikasi publik atas peran Pemerintah dalam mengelola APBN untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan berbagai transformasi yang nyata ditunjukkan dari beberapa penerapan proses bisnis modern seperti SPAN, MPN, hingga saat ini implementasi SAKTI secara penuh.