Aula KPPN Denpasar, Denpasar - Women Leadership Initiative atau Program Inisiatif Kepemimpinan Perempuan Keuangan merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai salah satu bagian dari gerakan pengarusutamaan gender. Adapun tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesetaraan antar gender dalam posisi pengambilan keputusan dan kebijakan publik lingkup Kementerian Keuangan.

Denpasar, KPPN Denpasar - Pengarusutamaan Gender atau PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam proses pembangunan dimulai dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Denpasar-Salah satu arah kebijakan APBN 2021 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat penyampaian Nota Keuangan APBN 2021 adalah digitalisasi ekonomi. Mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital merupakan salah satu langkah yang perlu dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan kebijakan terkait “Implementasi Sistem Digital Payment-Marketplace Belanja Pemerintah”. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh modernisasi dan digitalisasi pada sistem pembayar pemerintah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pengarusutamaan gender hadir dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan gender dimana yang merupakan kesenjangan antara kondisi yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya. Kesenjangan ini dibentuk dari suatu konstruksi sosial budaya yang menetapkan peran dan status laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan beberapa bentuk ketidakadilan gender.

Denpasar, KPPN Denpasar - Memperhatikan serta mengakomodasi adanya perbedaan kebutuhan, pengalaman, aspirasi, serta hambatan yang dimiliki mitra kerja, KPPN Denpasar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang responsif gender guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Berbagai kebijakan telah disusun dan diimplementasikan oleh KPPN Denpasar sejak tahun 2019 mulai dari kebijakan internalisasi, kebijakan sarana dan prasarana, sampai dengan kebijakan eksternalisasi. Dalam pelaksanaan proses dan bisnis, KPPN Denpasar juga senantiasa berusaha memberikan akses dan partisipasi yang sama kepada mitra kerja dalam menerima seluruh pelayanan perbendaharaan, kontrol yang sama dalam pembuatan keputusan, serta memberikan manfaat yang sama kepada mitra kerja dalam pengelolaan keuangan negara. 

Denpasar, Aula KPPN Denpasar- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar memberikan penghargaan kepada lima orang pegawai yang memenuhi persyaratan pemilihan sebagai Pegawai terbaik.Kegiatan pemberian penghargaan ini dilaksanakan dalam rangka memberi apresiasi dan salah satu upaya untuk mendorong motivasi para pegawai agar terus melakukan peningkatan kinerja secara terus menerus. 

Denpasar, KPPN Denpasar -  Sebagai bentuk tindak lanjut arahan Bapak Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam mewujudkan konsep “New DJPb in Town” yang disampaikan pada Rapat Pimpinan Terbatas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan kemudian melakukan internalisasi Jargon HAnDAL kepada seluruh pegawai DJPb. Dengan bertujuan untuk mendukung menumbuhkan citra positif dan menyamakan persepsi terhadap arah organisasi di masa depan, maka pada hari Senin, 21 Juni 2021 KPPN Denpasar melaksanakan Gugus Kendali Mutu (GKM) terkait Implementasi Jargon DJPb tersebut.