Denpasar, 18 Oktober 2024 - Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap II dan III Tahun 2024, serta pelaksanaan rekonsiliasi sisa DAK Fisik hingga tahun 2023, dilaksanakan pada Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 09.00 WITA di Aula KPPN Denpasar. FGD ini bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait dengan pengajuan dokumen syarat salur dan penyelesaian rekonsiliasi sisa DAK Fisik antar KPPN Denpasar, Pemerintah Daerah (Pemda), dan KPP Pratama.
Salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan ini adalah semakin dekatnya batas waktu pengajuan dokumen syarat salur untuk Tahap II pada 22 Oktober 2024, yang masih menyisakan dua subbidang, serta percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap III yang masih tergantung pada satu subbidang. FGD juga mencakup pembahasan terkait dengan rekonsiliasi sisa DAK Fisik pada RKUD masing-masing Pemda, untuk memastikan data yang tercatat akurat dan up to date.
Peserta FGD ini terdiri dari perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BAKEUDA) serta perwakilan Inspektorat Daerah/APIP dari Pemerintah Daerah yang berada di wilayah pembayaran KPPN Denpasar.
Acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala KPPN Denpasar, Trimo Yulianto, yang menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan DAK Fisik yang telah disalurkan hingga 17 Oktober 2024. Dari data yang ada, DAK Fisik yang telah tersalurkan mencapai Rp 149.069.637.048 atau sekitar 58% dari pagu yang ditargetkan. Ia juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh Pemda terkait dengan keterlambatan penyampaian juknis pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan beberapa penundaan. Untuk itu, tindakan preventif akan diambil dengan mempercepat terbitnya juknis pada akhir tahun agar pelaksanaan DAK Fisik di tahun 2025 tidak terkendala.
Kepala KPP Pratama Denpasar Barat, Aris Riantori Faisal, juga memberikan pemaparan mengenai pengembangan Coretax, meskipun masih menghadapi beberapa masalah teknis. Coretax diharapkan dapat mempermudah sistem pelaporan dan monitoring pajak.
Selanjutnya, Bapak Mohamad Mas’ud, Kepala Seksi Bank KPPN Denpasar, memaparkan mengenai rekonsiliasi sisa DAK Fisik hingga tahun 2023. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data sisa DAK Fisik yang akurat, yang akan dituangkan dalam Lampiran I Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Dalam proses ini, BPKAD/BAKEUDA diharapkan untuk menyiapkan sejumlah dokumen, termasuk cetakan OMSPAN, dokumen kontrak, dan data capaian output, yang akan dikaji oleh Inspektorat Daerah sebelum diajukan ke KPPN untuk pemeriksaan dan penandatanganan.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Pemerintah Daerah, seperti Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar, menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan dalam pengadaan dan penggunaan dana DAK Fisik untuk subbidang tertentu. Beberapa pertanyaan terkait prosedur penggunaan sisa DAK Fisik untuk bidang/subbidang lain serta pengaruh rekonsiliasi terhadap potongan DAU juga dibahas secara tuntas.
Dalam penutupan, seluruh peserta berharap agar penyaluran DAK Fisik, khususnya Tahap II dan III, dapat berjalan lebih lancar di triwulan berikutnya dengan memperhatikan batas waktu yang sudah ditentukan dalam PMK. Pelaksanaan rekonsiliasi sisa DAK Fisik hingga tahun 2023 juga diharapkan dapat diselesaikan dengan lancar tanpa kendala, guna mempercepat penyaluran DAK Fisik pada tahun 2025.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara KPPN Denpasar, KPP Pratama, dan Pemda dalam mendukung kelancaran proses penyaluran DAK Fisik dan rekonsiliasi untuk tahun anggaran yang akan datang.
