Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN Garut Triwulan III 2025: Capaian Membanggakan di Tengah Tantangan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik hingga akhir Triwulan III Tahun 2025. Dengan mengelola total anggaran sebesar Rp4,99 triliun yang dialokasikan kepada 35 satuan kerja (satker) dari 12 Kementerian/Lembaga (K/L), KPPN Garut berhasil mencatatkan realisasi belanja mencapai Rp3,92 triliun atau 78,51%.

Pencapaian ini tercermin pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sangat tinggi, yaitu 99,92. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, menunjukkan tren perbaikan kinerja yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun secara agregat nilai IKPA sangat memuaskan, beberapa indikator memerlukan perhatian khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di sisa tahun anggaran.

Analisis Kinerja per Indikator

Dari delapan indikator IKPA, sebagian besar menunjukkan nilai sempurna atau mendekati sempurna. Indikator Revisi Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Penyelesaian Tagihan berhasil meraih nilai 100. Hal ini menandakan kualitas perencanaan anggaran yang baik serta ketepatan waktu dalam pendaftaran kontrak dan penyelesaian tagihan.

Namun, beberapa indikator lain menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan:

• Penyerapan Anggaran: Meskipun mendapatkan nilai baik sebesar 99,76, capaian ini sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyerapan pada Belanja Modal menjadi satu-satunya yang belum mencapai target, tidak seperti Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
• Pengelolaan UP dan TUP: Indikator ini mendapat nilai 99,70. Terdapat 11 satker yang nilainya belum optimal, sebagian besar disebabkan oleh proses revolving dana yang kurang maksimal. Tren nilai indikator ini juga menunjukkan penurunan sejak awal tahun, meskipun sedikit membaik di Triwulan III.
• Capaian Output: Dengan nilai 99,99, indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
• Deviasi Halaman III DIPA: Secara agregat, KPPN Garut memperoleh nilai 100. Namun, masih terdapat 17 satker yang nilainya di bawah 100, menandakan perlunya peningkatan kualitas perencanaan penarikan dana.

Isu Terkini dan Rekomendasi

Terdapat beberapa isu yang memengaruhi pelaksanaan anggaran, salah satunya adalah efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebabkan satker harus melakukan penyesuaian rencana kegiatan.

Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi kunci diberikan untuk mengoptimalkan kinerja di Triwulan IV:

1. Akselerasi Belanja Modal: Satker didorong untuk mempercepat penyelesaian kegiatan/pekerjaan yang didanai dari Belanja Modal agar target penyerapan tercapai dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan: Perlu adanya pembinaan berkelanjutan kepada satker untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, khususnya terkait penarikan dana bulanan (Deviasi Halaman III DIPA), terutama untuk Belanja Pegawai yang polanya lebih terprediksi.
3. Optimalisasi Pengelolaan UP/TUP: Diperlukan adanya refreshment kepada satker mengenai tata cara pengelolaan dan formula penilaian IKPA untuk indikator UP/TUP. Selain itu, Satuan Kerja diharapkan melakukan profiling terhadap permintaan TUP di akhir tahun untuk mencegah adanya setoran sisa dana yang dapat menurunkan nilai IKPA.
4. Mitigasi Risiko Belanja Kontraktual: Implementasi Perdirjen 8/PB/2025 berpotensi memengaruhi nilai indikator Belanja Kontraktual. KPPN perlu melakukan pemantauan dan asistensi proaktif agar satker dapat mendaftarkan data kontrak tepat waktu.

Dengan mempertahankan kinerja yang sudah baik dan melakukan langkah-langkah perbaikan strategis, KPPN Garut optimis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian yang lebih gemilang.