Transformasi Digital Belanja Negara: Analisis Strategis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Wilayah Garut (2021-2025)

Oleh: Hafsheni Faaliqul Isbaah Hadi

Era disrupsi digital menuntut transformasi mendalam pada seluruh lini pemerintahan, tidak terkecuali pada sektor manajemen keuangan negara. Salah satu langkah strategis yang diinisiasi Pemerintah Indonesia adalah memperkenalkan mekanisme Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk mewujudkan ekosistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Di wilayah KPPN Garut, perjalanan implementasi KKP periode 2021-2025 memberikan gambaran optimis mengenai adaptasi teknologi di tingkat daerah.

Potret Realisasi: Pertumbuhan Positif dan Konsistensi Satker

Berdasarkan evaluasi lima tahun terakhir, implementasi KKP pada Satuan Kerja (Satker) mitra KPPN Garut menunjukkan tren kenaikan secara linear. Total nilai transaksi mencapai Rp2,87 miliar yang terdiri dari 958 SPM GUP.

Kenaikan tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan nominal transaksi sebesar 63,74% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan kenaikan sebesar 31,77%. Dari sisi partisipasi, terdapat 23 Satker yang telah mengimplementasikan KKP, di mana lima Satker menunjukkan konsistensi penggunaan setiap tahunnya, yaitu: Kejaksaan Negeri Garut, BPS Kabupaten Garut, KPP Pratama Garut, KPPN Garut, dan BNN Kabupaten Garut.

Anatomi Belanja: Dominasi Belanja Operasional

Analisis terhadap komposisi belanja mengungkapkan bahwa KKP di wilayah Garut didominasi oleh Belanja Operasional sebesar 87,96% (sekitar Rp2,51 miliar). Komponen ini mencakup kebutuhan esensial seperti langganan listrik, telepon, pemeliharaan peralatan, dan keperluan perkantoran.

Sementara itu, Belanja Perjalanan Dinas berkontribusi sebesar 12,04% atau sekitar Rp344,1 juta. Porsi yang relatif lebih kecil ini dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung transaksi nontunai pada penyedia jasa transportasi dan penginapan di wilayah Kabupaten Garut yang masih dalam tahap pengembangan. Sebagai kompensasi, Satker seperti KPU dan BPS Kabupaten Garut memaksimalkan penggunaan KKP untuk perjalanan dinas luar wilayah seperti Jakarta dan Bandung yang telah memiliki ekosistem nontunai lebih mapan.

Tantangan dalam Optimalisasi Ekosistem Nontunai

Meskipun menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa tantangan di lapangan yang memerlukan perhatian bersama dari berbagai pihak

Edukasi Terkait Biaya Tambahan (Surcharge)

Masih ditemukan praktik pengenaan biaya tambahan (surcharge) oleh penyedia barang/jasa dengan nilai bervariasi. Hal ini memerlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 yang melarang pengenaan biaya tambahan kepada pengguna jasa.

Kesiapan Infrastruktur Digital UMKM

Kepemilikan mesin EDC di Kabupaten Garut saat ini masih didominasi oleh pelaku usaha skala besar. Pelaku UMKM lokal masih menghadapi kendala dalam penyediaan perangkat transaksi digital fisik. Hal ini menjadi peluang bagi perbankan dan pemerintah untuk mendorong solusi yang lebih efisien seperti QRIS.

Penyelarasan Administrasi dan Norma Waktu

Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah standarisasi norma waktu dalam proses penerbitan kartu maupun pemutakhiran data pemegang KKP. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif agar dapat lebih responsif menyesuaikan dengan dinamika perubahan pegawai atau pejabat di lingkungan Satker.

Strategi Penguatan Sinergi di Masa Depan

Untuk mengakselerasi realisasi penggunaan KKP, diperlukan langkah-langkah strategis yang mengedepankan kolaborasi antara KPPN, Satker, dan perbankan:

• Penguatan Edukasi Terpadu: KPPN Garut bersama pihak perbankan perlu bersinergi memberikan edukasi kepada mitra penyedia barang/jasa mengenai larangan surcharge dan manfaat transaksi nontunai.
• Akselerasi QRIS dan Digipay: Mendorong perbankan untuk memfasilitasi penggunaan QRIS (Statis/Dinamis) bagi UMKM lokal karena lebih terjangkau. Selain itu, optimalisasi platform Digipay yang terintegrasi dengan KKP perlu terus didorong untuk meminimalkan ketergantungan pada perangkat fisik di lapangan.
• Akselerasi Penerbitan KKP : KKP diharapkan dapat segera diterbitkan agar satuan kerja dapat dengan segera melakukan transaksi dengan menggunakan KKP.
• Reformulasi Indikator IKPA: Melakukan penyesuaian pada formula penilaian IKPA agar memberikan bobot apresiasi (reward) yang lebih signifikan bagi Satker yang berhasil mencapai target penggunaan KKP.

Penutup

Implementasi KKP pada Satker mitra KPPN Garut periode 2021-2025 telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor perbankan dalam membenahi infrastruktur serta menyelaraskan proses bisnis, KKP diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam digitalisasi belanja negara yang transparan dan akuntabel.