Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). Kegiatan tersebut sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Dalam arahannya kepada para menteri/kepala lembaga dan kepala daerah, Presiden berpesan untuk melaksanakan belanja negara secara efisien sekaligus berhati-hati.

“Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Saya bertekad memerangi kebocoran di semua tingkat dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” tegas Presiden.

Sejumlah tantangan ke depan juga diungkap oleh Presiden. “Kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian diwarnai oleh ketegangan peperangan. Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita bertekad melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju dan Indonesia Emas tahun 2045,” lanjutnya.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa

APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.

“APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis. Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya agar tidak menjadi sumber masalah. Alhamdulillah, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas. Prestasi ini tidak mudah dan perlu terus dijaga,” jelas Menkeu.

Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5% di tengah melambatnya ekonomi global dan terjadinya perang dagang dan proteksionisme, serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Menkeu mengatakan bahwa APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik.

“Penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi, dari mulai perencanaan, penganggaran, termasuk penandatanganan DIPA secara elektronik yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap, dengan menggunakan aplikasi SAKTI.”

Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Adapun pendapatan negara tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal. 

“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkas Menkeu.  [LRN]

Hallo Sobat Jak3, kembali lagi, yuk kita simak analisa Reviu Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja per Semester I 2024

Halo, Sobat Jakhtree...!
Yuk, kita mengenal lebih jauh lagi terkait Pengausutamaan Gender, kali ini pada Seri 04 Pengarusutamaan Gender (Bagian 2) melalui slide-slide berikut yah... Semoga dapat menambah pemahaman sobat... #pengarusutamaangender#salamkesetaraan#KPPNJakartaIII

Terima kasih atas kerjasama mitra layanan KPPN Jakarta III yang telah melaksanakan rekonsiliasi September 2024 dan menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan III 2024 secara tepat waktu.

Yuk kita jaga komitmen pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan periode berikutnya!

Terus semangat dalam menghadapi Akhir TA 2024 💪

#intress
#DJPbHandal

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Jakarta III Nomor KEP- 51/KPN.1203/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Tim Kerja Implementasi Financial Advisory pada KPPN Jakarta III, Tim Teknis Central Government Advisory telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengeloaan Keuangan Satker Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 27 Agustus 2024 . Pelaksanaan monev merupakan langkah yang dilakukan KPPN untuk memastikan pelaksanaan anggaran pada satker dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi isu dan tantangan yang dihadapi oleh satker dari sisi proses bisnis, teknologi informasi, dan SDM yang berperan sebagai pengelola keuangan.

Sudahkah SobatJakthree mengirim Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I 2024 ke KPPN? Yuk segera kirimkan melalui email : kppn Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dan upload surat pengantar penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi MONSAKTI.
Untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi SP2S (Surat Pemberitahuan Penyampaian Sanksi), Laporan Keuangan Semester I 2024 agar segera disampaikan sebelum batas waktu yaitu Rabu, 31 Juli 2024. Salam Semangat!