KPPN Jakarta III kembali memperkuat perannya sebagai Financial Advisor melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBN pada Kamis, 26 Februari 2026.

Bertempat di KPPN Jakarta III, kegiatan ini mengundang satuan kerja strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, & Teknologi untuk memastikan program prioritas nasional berjalan tepat sasaran.

🎯 Fokus Utama Monitoring dan Evaluasi adalah:

➡️Revitalisasi Sekolah & Digitalisasi Pembelajaran.

➡️Program Indonesia Pintar (PIP) & KIP Kuliah.

➡️Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).

➡️Program Sekolah Garuda (Sugar).

Kepala KPPN Jakarta III, Bapak Syakran Rudy, menekankan bahwa Monev ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya strategis memetakan hambatan riil di lapangan. Progres harus dipantau day by day, month by month demi transparansi dan akuntabilitas yang maksimal.

Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif untuk mendukung kualitas pendidikan di Indonesia.

KPPN Jakarta III berkomitmen menjaga integritas dengan layanan Tanpa Biaya (Rp0,-) demi mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pakta Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi dan Pelaksanaan Pencegahan Tindakan Pelecehan/ Kekerasan Seksual

Siapa yang mau denger pantun Min JakThree? 🙋‍♂️🙋‍♀️

Beli kopi di Jakarta Selatan,
Minumnya bareng teman-teman.
Tolak gratifikasi, wujudkan kesetaraan,
Kantor nyaman, kerja pun aman.

Melalui Deklarasi Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Pakta Komitmen Bersama, KPPn Jakarta III sepakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, jujur, dan aman. 🛡️🤝

Karena integritas dan rasa aman adalah pondasi utama kita dalam bekerja. Mari kita terapkan mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang! 💪🔥

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), wajib menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

KPPN Jakarta III telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai dan Piagam Risiko Tahun 2026. ini adah adalah bukti komitmen nyata kami untuk bekerja lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

KPPN Jakarta III melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN dalam rangka implementasi peran KPPN sebagai Financial Advisory pada hari Rabu, 28 Januari 2026 di Kementerian Kebudayaan yang menghadirkan Satuan kerja Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama, Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Direktorat Sejarah dan Permuseuman serta Direktorat Sarana Dan Prasarana Kebudayaan.

Monev dibuka oleh Kabag Tata Usaha Kemenbud Bapak Kwarta yang menyambut baik kegiatan monev ini dan menyampaikan harapannya untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Satker yang lebih baik, Selanjutnya Kepala KPPN Jakarta III Bapak Syakran Rudy menyampaikan bahwa monev ini merupakan sinergi antara satuan kerja dan KPPN dalam pengelolaan anggaran dan merupakan sarana untuk memastikan tata kelola keuangan negara berjalan akuntabel, meningkatkan kepatuhan satker dalam pengelolaan anggaran, serta memperkuat pemahaman mengenai Indikator Kualitas Pelaksanaan anggaran (IKPA).

Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula review materi dan diskusi terkait substansi pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga identiifikasi permasalahan di satker, terutama mengenai Penilaian IKPA

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, diharapkan satuan kerja mitra KPPN Jakarta III dapat meningkatkan pengelolaan anggaran lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN secara keseluruhan.
Guna mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik melalui langkah terciptanya zona integritas menuju WBK/WBBM, segenap jajaran KPPN Jakarta III berkomitmen menegakkan integritas, dengan layanan bebas biaya, memberikan layanan terbaik di bidang Keuangan Negara, mencegah korupsi dan aktif membantu aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Jakarta – Dalam rangka mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III menyelenggarakan kegiatan tes urine bagi seluruh pegawai pada Kamis, 15 Januari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Aula Sinergi KPPN Jakarta III dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan tes urine ini merupakan bagian dari komitmen KPPN Jakarta III dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan pengawasan langsung oleh tim BNN Provinsi DKI Jakarta guna menjamin objektivitas dan keabsahan hasil pemeriksaan.

Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya KPPN Jakarta III dalam membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lingkungan kerja yang bebas dari narkoba diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kepala KPPN Jakarta III menyampaikan bahwa kegiatan tes urine merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh pegawai KPPN Jakarta III bebas dari narkoba, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

BNN Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah proaktif KPPN Jakarta III dalam mendukung pelaksanaan program P4GN. Sinergi antara instansi pemerintah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi unit kerja lainnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Melalui kegiatan ini, KPPN Jakarta III menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika serta memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sobat Intress, hari ini menandai sebuah fase penting dalam perjalanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Lebih dari dua dekade, DJPb menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara secara konsisten dengan menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme, serta berperan strategis dalam memastikan pelaksanaan APBN yang transparan dan berorientasi pada hasil.

Melalui peran strategis sebagai state treasurer, regional chief economist, dan financial advisor, DJPb berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin mudah, cepat, dan tepercaya—dengan budaya kerja kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Selamat Hari Bakti Perbendaharaan ke-22.

Bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, transformasi diwujudkan untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.

2025 sudah berakhir. Di tengah gejolak global, ekonomi domestik tetap resilien.

Menkeu Purbaya menyampaikan pada konferensi pers #APBNKiTa hari ini bahwa pada triwulan terakhir tahun 2025, terjadi momentum pembalikan arah terhadap ekonomi Indonesia. Menkeu Purbaya optimis, ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik.

Indikator ekonomi pada triwulan keempat tahun 2025 juga menjadi modal baik untuk mengawali tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi pada Q4 2025 diprakirakan tumbuh di atas 5% dengan kondisi inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan periode Jan–Nov 2025 mencapai USD38,5 miliar, PMI pada Desember juga ekspansif di 51,2 yang mana hal ini juga menggambarkan sektor perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah akan fokus menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai kebijakan strategis.

APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat.
Cek kinerja #UangKita selengkapnya di sini ya!👇🏻

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga pemerintahan tetap bersih dan terpercaya. Integritas ASN adalah fondasi terciptanya layanan publik yang efektif dan bebas korupsi.

Mari wujudkan budaya kerja yang jujur, beretika, dan transparan.
Mari satukan aksi, basmi korupsi - mulai dari diri kita, mulai dari unit kerja kita, mulai sekarang!