Tidak menunggu waktu berlama-lama, pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2018, KPPN Jakarta IV menghelat kegiatan focus group discussion mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2017 termasuk menghadapi penyusunan Laporan Keuangan 2017. Mengingat banyaknya satuan kerja yang ditangani KPPN Jakarta IV (lebih dari 260 satker) maka acara dibagi menjadi 4 sesi. Dua sesi dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 (pagi dan sore) dan dua sesi dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 (pagi dan sore). Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Januari 2018 adalah dengan tujuan agar seluruh satker segera dapat memahami permasalahan pelaksanaan anggaran pada tahun 2017 termasuk pelaksanaan akhir tahun anggaran, segera dapat mempersiapkan langkah langkah penyusunan laporan keuangan tahun 2017 serta segera mengambil langkah langkah dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018. Adapun sasaran peserta focus group discussion ini adalah para pejabat penandatangan SPM (PP-SPM).
Acara dimulai secara tepat waktu mengingat materi yang akan disampaikan cukup padat. Adapun pemateri adalah Kepala KPPN Jakarta IV yang menyampaikan materi evaluasi pelaksanaan anggaran 2017, Kepala Seksi Pencairan Dana menyampaikan materi langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran, Kepala Seksi MSKI menyampaikan pokok pokok aturan pelaksanaan anggaran (PMK 190), Kepala Seksi Bank menyampaikan evaluasi kepatuhan pengelolaan rekening, permasalahan penyelesaian retur dan PMK 182/2017 tentang pengelolaan rekening, serta ditutup oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang menyampaikan permasalah penyusunan laporan keuangan dan LPJ Bendahara dan persiapan penyusunan laporan keuangan 2017.
Acara berjalan lancar dan diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta, karena hal ini sangat terkait dengan tugas sehari hari dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Pembagian kedalam 4 sesi dengan tujuan agar pembahasan dapat dilakukan dengan fokus dan di cluster sesuai dengan kementerian atau yang mempunyai persoalan sejenis. Pada kesempatan itu disampaikan informasi informasi terkini mengenai pengelolaan database gaji terpusat, penambahan persyaratan dalam pengajuan besaran UP dan penyederhanaan pengurusan perijinan pembukaan dan perubahan rekening sesuai dengan PMK 182/2017. Diharapkan dengan kegiatan ini, pelaksanaan anggaran 2018 mitra kerja KPPN Jakarta IV dapat lebih, lebih akuntabel dan dapat bermanfaat bagi masyarakat mengingat satker-satker yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta IV sangat strategis seperti Kementerian Perhubungan yang mengemban amanah dalam melaksanakan program Nawacita seperti tol laut dan membuka keterisolasian, Kementerian Agama yang banyak menyalurkan dana di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDT, Transmigrasi yang terkait dengan stabilitas dalam negeri, pembangunan daerah dan dana desa, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang punya gawe besar dalam PILKADA 2018 dan pelaksanaan tahapan PILEG dan PILPRES 2019 yang dimulai di tahun 2018.
