Setelah selesai melakukan diskusi dengan KPA Ditjen Dukcapil, pada tanggal 22 Januari 2018, rombongan KPPN Jakarta IV yang dipimpin oleh Kepala KPPN Jakarta IV di damping Kepala Seksi Pencairan Dana dan salah seorangan staf middle office seksi Pencairan Dana menyambangi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Direktorat Jenderal ini merupakan satker yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa termasuk regulasi dalam pengelolaan dana desa bagi pemerintahan desa. Strategi pembangunan saat ini diprioritaskan pada desa dimana peran pemerintahan desa jadi sangat signifikan termasuk dalam pengelolaan dana desa yang pada tahun 2018 alokasinya meningkat cukup signifikan. Adapun tujuan dari kunjungan ini antara lain adalah untuk membangun komunikasi antara KPPN Jakarta IV dengan Satker Ditjen Bina Pemdes, penyampaian evaluasi pelaksanaan Anggaran tahun 2017 dan merumuskan langkah langkah strategis pelaksanaan anggaran 2018.
Rombongan KPPN Jakarta IV diterima langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Satker Ditjen. Bina Pemdes. KPPN Jakarta IV memaparkan data data tentang pelaksanaan anggaran 2017 seperti penyerapan anggaran, penyampaian SPM secara bulanan dan akhir tahun, pengelolaan UP dan TUP, pendaftaran kontrak, LPJ Bendahara dan penyusunan laporan keuangan termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta hipotesa penyebabnya. Hal ini didiskusikan secara hangat dalam kerangka untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran kedepannya. KPA Ditjen. Bina Pemdes juga menyampaikan kendala yang dihadapi oleh satker nya. Setelah mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2017, bersama sama juga didiskusikan langkah langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan anggaran 2018 dengan tetap menjaga governance pelaksanaan anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan.
KPA Ditjen. Bina Pemdes mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama KPPN Jakarta IV termasuk dengan meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan anggaran pada Ditjen Bina Pemdes. Beliau berharap agar komunikasi dan koordinasi ini dapat ditingkatkan pada tahun mendatang. Beliau juga menyambut baik apabila Ditjen Perbendaharaan selaku penyalur Dana Desa jika ingin berdiskusi mengenai regulasi tentang pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan anggaran ini dapat dilakukan untu tujuan mencapai output yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga prinsip prinsip cepat, tepat, akurat transparan dan akuntable.
