Pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, KPPN Jakarta IV mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula KPPN Jakarta IV. FGD kali ini membahas tentang kriteria unit kerja yang bisa ditetapkan menjadi unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan terkait Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). FGD yang dipimpin oleh Kepala KPPN Jakarta IV ini, diikuti oleh pejabat dan pegawai KPPN Jakarta IV. Narasumber yang dihadirkan merupakan pegawai Kemenpan-RB.

FGD yang dilaksanakan selama kurang lebih dua jam ini membahas 3 pokok bahasan, yaitu Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Dalam bahasan tersebut, dijelaskan bahwa reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu untuk mencegah korupsi, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Selanjutnya dijelaskan pula tentang persyaratan pengajuan dan penetapan WBK/WBMM menjadi unit kerja yang berpredikat WBK/WBMM.

Melalui FGD ini diharapkan KPPN Jakarta IV dapat menjadi unit kerja percontohan yang mampu mengimplematsikan sistem pelayanan bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkugan Instansi Pemerintah.(CNA)