Kamis, 20 Juni 2019 KPPN berkesempatan untuk mengadakan Focus Group Discussion yang bertemakan Pengaturan dan Tata Kelola Jaminan Uang Muka. Acara yang dilakukan di Ruang Rapat KPPN Jakarta IV ini dihadiri oleh Kepala KPPN Jakarta IV, Wakil Direktur Keuangan TNI AD, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta IV, dan perwakilan dari pihak perbankan serta beberapa pihak terkait. Dimulai dari sambutan dan pembukaan, baik dari Kepala KPPN Jakarta IV maupun dari Kolonel Toni Suherman, selaku Wakil Direktur Keuangan TNI AD. Dilanjutkan dengan adanya pemaparan materi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana mengenai latar belakang, jenis kegiatan, bentuk jaminan, surat jaminan, pengujian jaminan, serta beberapa poin penting terkait pengaturan dan tata kelola jaminan uang muka.

Pada penghujung acara, Kepala KPPN Jakarta IV juga menyampaikan informasi mengenai hari terakhir pengajuan SPM Gaji untuk bulan Juli 2019, pengajuan SPM Gaji ke-13, SPM Tukin ke-13, serta mengenai PMK-196 yang menghimbau para BPP melakukan perjanjian dengan bank untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada saat membuka rekening. Satker yang belum melakukan kerjasama per tanggal 1 Juli 2019 tidak dapat melakukan revolving UP. KPPN juga berkomitmen untuk siap memfasilitasi permasalahan dan kebutuhan diskusi antara satker dan bank, melaksanakan pencairan APBN yang tidak ribet dan sesuai dengan ketentuan, serta memberi perhatian khusus pada penyerapan dana Mabesad TNI AD. Diharapkan Forum Group Discussion kali ini mampu meningkatkan kinerja, hubungan baik, dan juga kualitas dari proses pencairan dana APBN, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali.