Tantangan di bidang ketahanan pangan menjadi perhatian global. Fluktuasi harga pangan dunia yang dipengaruhi oleh cuaca buruk berdampak pada ketahanan pangan nasional. Meskipun inflasi nasional dapat terkendali pada angka 2,12% di bulan Agustus 2024, harga beras menyumbang inflasi terbesar sebesar 0,43%.
Kondisi ini makin penting untuk diperhatikan karena harga beras Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di kawasan ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat memberikan arahan dalam kegiatan seminar “Ketahanan Pangan dan Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) secara hybrid, Rabu (25/09).
“Data menunjukkan bahwa produksi gabah kering giling turun 9%, dari 59,2 juta ton pada tahun 2018 menjadi 53,9 juta ton tahun 2023. Ketimpangan antara produksi dan konsumsi ini membuat pemerintah harus mengambil kebijakan impor beras sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Namun, kita tentu tidak bisa terus bergantung pada impor. Kita harus bangkit dan memperkuat kembali swasembada pangan yang pernah kita capai. Pemerintah telah mengambil langkah nyata melalui kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022, untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
“Pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan pembiayaan. Salah satunya adalah melalui skema Public Service Obligation (PSO), Penyertaan Modal Negara (PMN), serta subsidi bunga atas pinjaman. Di sektor pertanian, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas seperti pembukaan lahan, bantuan benih, subsidi pupuk, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor pertanian,” tambah Dirjen Perbendaharaan.
Ketahanan pangan jangka panjang memerlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan sehingga pemerintah menggunakan alternatif pembiayaan yang inovatif, seperti penerbitan green bonds dan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Publik-Swasta (Public Private Partnerships atau PPP). Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi petani skala kecil dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan.
“Kementerian Keuangan akan terus mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) khususnya dalam harmonisasi instrumen fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung monitoring dan evaluasi pangan di daerah melalui peran Regional Chief Economist (RCE). Dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa menemukan alternatif solusi pembiayaan pangan ini dalam jangka panjang, yang lebih sustainable dan tidak selalu bergantung pada pembiayaan APBN semata,” pungkas Dirjen Perbendaharaan dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, dan akademisi ini.
Seminar ini merupakan seminar pertama dalam rangkaian Government Investment Insight (GIVEST) 2024 yang mengangkat tema besar Beyond the Investment Universe. Direktur Sistem Manajemen Investasi Saiful Islam dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggali sudut pandang dari institusi penyusun kebijakan, akademisi, dan regulator kebijakan untuk duduk bersama sebagai bagian dari kontribusi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.
Sebagai narasumber dalam kegiatan seminar tersebut adalah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Prof. Mangku Purnomo, serta Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Sudi Mardianto. Secara khusus bahasan yang diangkat adalah mengenai isu-isu strategis dan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan strategi untuk menghadapi ancaman krisis pangan. [LRN]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4369-kemenkeu-dukung-upaya-peningkatan-ketahanan-pangan-nasional.html
