Kegiatan FGD dibuka oleh Bapak Aris Ananto, selaku kepala Seksi Bank sekaligus mewakili Kepala KPPN Jambi. Kegiatan FGD Optimalisasi Digitalisasi Pembayaran dilanjutkan dengan Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi. Pemaparan Materi disampaikan oleh Randi Syaputra, Fungsional PTPN KPPN Jambi. Beberapa poin yang disampaikan antara lain :

1. Adanya temuan BPK secara berulang terkait pengelolaan kas dan rekening (salah satunya belum optimalnya budaya cashless) menunjukan perlunya perhatian oleh seluruh pihak dalam rangka memaksimalkan digitalisasi pembayaran.
2. Berdasarkan data s.d. Semester I Tahun 2024, progress CMS lingkup KPPN Jambi masih belum maksimal, jumlah satker dan rekening yang telah aktif CMS masing-masing sebesar 34% dan 38%. Nilai tersebut berada dibawah rata-rata kanwil dan nasional.
3. Beberapa kendala yang disampaikan satker dalam implementasi CMS antara lain:

• Belum adanya awareness pejabat perbendaharaan terkait CMS.
• Terdapat pergantian pejabat (admin, KPA, bendahara) dan belum dilakukan updating CMS oleh satuan kerja.
• Proporsi penggunaan tunai masih cukup tinggi.
• Kurangnya komitmen satker dalam menggunakan transaksi non tunai.
• Telah mengajukan user kepada pihak perbankan namun belum ada tindak lanjut.
• Sosialisasi/koordinasi dari pihak perbankan dan/atau KPPN belum maksimal.

4. Adapun terkait KKP, realisasi transaksi KKP telah mencapai target tahunan,

namun perlu peningkatan jumlah VA yang aktif KKP pada periode selanjutnya.

Beberapa kendala yang disampaikan antara lain :

• Pemegang KKP tidak memahami kewenangan beserta batasan penggunaan

KKP dan tidak mengetahui belanja apa saja yang dapat dibayarkan

menggunakan KKP

• Satker telah mengajukan permohonan penerbitan KKP namun belum

diterima kartunya baik sebagian maupun seluruhnya.

• Jumlah rekanan yang memilki mesin EDC yang masih rendah.

Setelah pemaparan materi, Bapak Achmad Djunaidi, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, selaku moderator membuka sesi diskusi. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan FGD yang dilaksanakan merupakan upaya KPPN Jambi dalam rangka brainstorming terkait pengelolaan kas dan rekening khususnya terkait optimalisasi digitalisasi pembayaran, sehingga diharapkan peran aktif dari seluruh peserta atas kegiatan dimaksud. Beberapa poin yang disampaikan pada saat sesi diskusi antara lain :

Bank Mandiri

Terdapat 2 K/L yang belum maksimal pada lingkup Mandiri yaitu Kepolisian RI dan Kementerian Agama.

• Kendala/issue yang disampaikan :

1. Pihak perbankan kesulitan konfirmasi aktivasi rekening karena pergantian pejabat perbendaharaan. Kemungkinan besar rekening pada satker kepolisian tidak aktif/beralih ke bank lain.
2. Menunggu instruksi dari kementerian/eselon 1 untuk menggunakan CMS (random sampling koordinasi perbankan dengan satker)
3. Satker masih agak awam terkait virtual account, dan pihak perbankanmengalami kebingungan alur untuk pendaftaran VA.

 Tanggapan :

1. Berdasarkan monitoring dari KPPN masih terdapat transaksi di teller, perbankan agar melakukan pengecekan ulang, kemungkinan belum ada pengajuan CMS dari satuan kerja. Selain itu terdapat ketentuan rekening non aktif apabila tidak digunakan setelah jangka waktu tertentu.
2. Pihak Bank Mandiri agar melakukan koordinasi lebih intens kepada satuan kerja.

Bank BRI

Terdapat pergantian pejabat perbendaharaan, namum email yang disampaikan, e-mail pribadi, bukan e-mail kantor, sehingga menghambat pendataran dan aktivasi user CMS. Terkait token baru, BRI berencana akan mengumpulkan satker per kementerian untuk penyelesaian aktivasi/registrasi user.

Tanggapan KPPN

Pihak Bank BRI agar menyampaikan dokumen kelengkapan yang disampaikan antara lain data user, email, form dari satuan kerja dalam rangka kelancaran aktivasi user CMS. Selain itu mengingat jumlah rekening yang terdaftar di bank BRI cukup banyak, pihak Bank BRI agar melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pendaftaran dan status aktivasi CMS oleh satuan kerja.

Bank BNI

CMS sistemnya terpusat, sehingga pihak bank BNI Jambi tidak mengetahui detail pendaftaran/aktivasi CMS Apabila belum nanti akan dikoordinasikan dengan PIC masing. Selanjutnya terkait tantangan bagi optimalisasi KKP adalah EDC. Pihak BNI sudah membantu satker untuk membantu mengaktifkan EDC pada vendor satker. Namun untuk satker yang di daerah terkendala keterbatasan vendor yang bisa menggunakan EDC.

Tanggapan KPPN

Seharusnya pihak perbankan lebih mengetahui data CMS pada masing-masing wilayah kerja. Pihak Bank BNI di Jambi agar memaksimalkan koordinasi dengan PIC Bank BNI Pusat.

Bank BTN

Rekening terdaftar di Bank BTN merupakan satker lingkup Kepolisian dan Sebagian transaksi masih dilakukan melalui teller Pengajuan CMS sudah dilakukan pada beberapa satker namun belum digunakan.

Tanggapan KPPN

Beberpa kendala sudah disampaikan didepan. Bank BTN agar melakukan koordinasi langsung kepada satker pada lingkup Kepolisian dalam.