Berdasarkan Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor : S-6801/PB.8/ 2018 tanggal 3 September 2018 hal Penyelenggaraan End User Training (EUT) SAKTI dalam rangka Persiapan Piloting SAKTI Tahap IIIC pada Kantor Vertikal Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), maka KPPN Jayapura mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi SAKTI dan Bimtek End User Training (EUT) SAKTI Tahun 2018.
Kegiatan tersebut diselenggarakan secara bertahap sejak tanggal 8 Oktober – 7 Desember 2018, bertempat di Ruang Rapat KPPN Jayapura, Kompleks Papua Trade Center (PTC) Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura. Dan diikuti oleh satuan kerja dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain, Kanwil DJP Papua dan Maluku, KPP Pratama Jayapura, KPBC Jayapura, dan KP2KP Sarmi.
Sedangkan narasumber/trainer pada kegiatan EUT SAKTI ini merupakan para pegawai KPPN Jayapura yang sebelumnya telah diseleksi untuk mengikuti pelatihan trainer SAKTI antara lain: Zakariah sebagai trainer Modul Pelaksanaan- Komitmen, Ardiansyah trainer Modul Pelaksanaan – Bendahara dan Modul Penganggaran, Erni Imbiri trainer untuk Modul Pelaksanaan – Aset dan Persediaan serta M. Rizal Lusani sebagai trainer Modul Pelaporan –GLP dan Pelaporan dan Modul Administrasi.
Pelaksanaan EUT SAKTI ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi satker piloting SAKTI dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI sebelum dilakukan Roll Out SAKTI dan sekaligus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran user SAKTI beserta PIN bagi pejabat-pejabat yang mengelola keuangan satker.
Pelaksanaan EUT SAKTI ini sangat membantu satker piloting untuk lebih mengenal fungsi dari setiap modul SAKTI sehingga keterkaitan antar modul dapat dikuasai dengan baik yang akan membantu perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran satker dilingkungan DJP dan DJBC.
Dinamika organisasi Kementerian Keuangan yaitu peleburan satker KP2KP ke satker KPP merupakan tantangan tersendiri bagi satker DJP dan bagi tim pembinaan dari DJPb (Kanwil dan KPPN) untuk tetap menjaga pengelolaan keuangan yang baik.
Ditulis oleh Susan Patra Kelana