Ditulis oleh : David Marchelino, PTPN Terampil KPPN Kolaka
Belanja Negara di Era Digital
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara merupakan keniscayaan di era modern. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola belanja negara agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi.
Melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah menghadirkan Indonesia Procurement (INAPROC) sebagai marketplace pengadaan nasional berbasis digital. INAPROC diwujudkan dalam Katalog Elektronik Versi 6 (V.6) yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengadaan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap belanja negara. Seiring dengan kebutuhan integrasi sistem keuangan, INAPROC kini memasuki fase baru melalui interkoneksi langsung dengan aplikasi SAKTI. Sinergi ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi pengelolaan anggaran negara.
INAPROC sebagai Pilar Digitalisasi Pengadaan
INAPROC merupakan platform pasar daring pemerintah yang memungkinkan satuan kerja melakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian belanja negara. Implementasi INAPROC membawa sejumlah keunggulan, antara lain:
- Transparansi proses pengadaan, karena seluruh transaksi tercatat secara digital
- Efisiensi waktu dan biaya, melalui mekanisme e-purchasing yang sederhana
- Peningkatan akuntabilitas, dengan jejak audit yang terdokumentasi secara sistematis
Dengan hadirnya Katalog Elektronik V.6, pemerintah memperkuat ekosistem digital procurement yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna serta perkembangan teknologi.
Interkoneksi INAPROC dan SAKTI: Integrasi Hulu ke Hilir
Interkoneksi antara INAPROC dan SAKTI menghadirkan perubahan fundamental dalam proses pengelolaan belanja negara. Jika sebelumnya proses penginputan data dilakukan secara manual dan berulang pada sistem yang berbeda, kini seluruh tahapan menjadi terintegrasi secara otomatis.
- Integrasi Data Komitmen dan Pembayaran
Data pesanan yang dilakukan melalui INAPROC akan secara otomatis terkoneksi ke dalam modul komitmen pada SAKTI hingga ke modul pembayaran. Sebaliknya, data kontrak yang telah direkam dalam SAKTI juga terintegrasi kembali ke dalam INAPROC.
- Validasi Anggaran Secara Otomatis
Sistem melakukan pengecekan ketersediaan pagu anggaran secara real-time. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko kegagalan pembayaran yang sebelumnya sering terjadi akibat ketidaksesuaian data anggaran.
- Akuntabilitas Digital yang Komprehensif
Seluruh proses, mulai dari pemilihan penyedia hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), terekam secara digital. Hal ini memperkuat sistem pengendalian internal serta mempermudah proses audit.
Kerangka Regulasi dan Ketentuan Teknis
Implementasi INAPROC dalam pengelolaan tagihan pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada regulasi terbaru, yaitu PER-8/PB/2025. Beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja antara lain:
- Pembayaran Mekanisme LS: transaksi pembayaran invoice/tagihan mekanisme LS yang berlaku di INAPROC hanya mekanisme LS Kontraktual. Hingga saat ini mekanisme LS secara bertahap atau bertermin belum diakomodasi dalam INAPROC sehingga proses penyelesaian invoice/tagihannya harus dilakukan di luar sistem INAPROC.
- Pendaftaran Kontrak: PPK wajib mendaftarkan data kontrak (Surat Pesanan) ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatangani.
- Pengelolaan Supplier: Data supplier dilaksanakan melalui kelompok rekening tujuan berbentuk affiliated supplier yang menggunakan kode referral dari sistem INAPROC.
- Penerbitan SPP/SPM: Melalui interkoneksi SAKTI, data tagihan dikonversi menjadi SPP dan SPM tanpa perlu input ulang data vendor atau nilai kontrak.
Dampak terhadap Kualitas Belanja Negara
Sinergi antara INAPROC dan SAKTI membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan belanja negara. Integrasi kedua sistem ini mampu mengurangi disparitas data yang sebelumnya kerap terjadi antar-aplikasi, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Di sisi lain, proses pembayaran menjadi lebih cepat karena alur kerja yang telah terotomatisasi, yang pada akhirnya turut mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Tidak hanya itu, keandalan data keuangan pemerintah juga semakin meningkat seiring dengan terintegrasinya proses dari hulu hingga hilir dalam satu sistem digital. Setiap tahapan transaksi tercatat secara sistematis, sehingga memudahkan pengawasan dan memperkuat akuntabilitas. Kondisi ini secara langsung mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pengelolaan APBN.
Lebih jauh, transformasi ini tidak hanya berdampak pada sistem, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan satuan kerja pemerintah. Digitalisasi yang terintegrasi menuntut adaptasi menuju digital mindset, di mana proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan berbasis data.
Peran KPPN Kolaka dalam Mendorong Transformasi Menuju Tata Kelola Modern Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sebagai ujung tombak perbendaharaan negara di daerah, KPPN Kolaka berperan penting dalam memastikan implementasi INAPROC dan SAKTI berjalan optimal. Peran tersebut diwujudkan melalui asistensi teknis, fasilitasi penyelesaian kendala transaksi, serta dorongan peningkatan literasi digital bagi satuan kerja. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan transformasi ini.
Integrasi INAPROC dan SAKTI sendiri merupakan langkah maju dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas belanja negara sekaligus menyederhanakan proses administrasi. Dengan sinergi yang kuat antarpihak, tata kelola belanja negara diharapkan semakin modern, efisien, dan berintegritas, khususnya di wilayah KPPN Kolaka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Mekongga.
