



Kotabaru, 31 Maret 2024 - Hingga Maret 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru mencatat penyaluran dana signifikan untuk Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, menggambarkan alokasi sumber daya keuangan negara yang efektif dan terukur.
Dalam pengelolaan anggaran, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 156,93 miliar, yang terdiri dari beberapa komponen utama. Belanja pegawai yang digunakan untuk gaji dan tunjangan karyawan pemerintah mencapai Rp 61,86 miliar, mengambil sekitar 39,41% dari total belanja pemerintah pusat. Sementara itu, belanja barang, yang meliputi pengadaan barang dan jasa untuk operasional pemerintahan, tercatat sebesar Rp 79,68 miliar atau 50,78%. Selanjutnya, belanja modal yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berjumlah Rp 15,38 miliar, yang merupakan 9,80% dari total belanja pemerintah pusat.
Transfer ke daerah, sebagai komponen utama dalam mendukung pembangunan daerah, mencatatkan jumlah yang mengesankan dengan total Rp 1,06 triliun. Dari total transfer tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 627,80 miliar, yang menyumbang sekitar 59,23% dari total transfer, menunjukkan peran pentingnya dalam pembagian pendapatan antar pemerintahan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang berfungsi untuk mendukung otonomi daerah mencapai Rp 284,80 miliar atau 26,87% dari total transfer. Dana Desa, yang sangat krusial untuk pembangunan pedesaan, tercatat sebesar Rp 85,02 miliar atau 8,02%. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, yang digunakan untuk proyek-proyek tertentu yang bersifat non-infrastruktur, mencatatkan Rp 62,66 miliar atau 5,91%.
Kinerja APBN ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan pembangunan lainnya di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, sekaligus menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana negara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi regional.





