Berita

08 Jun,2026

: Berita

Membedah Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol: Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Serang–Panimbang Seksi 3

Konektivitas antarwilayah merupakan salah satu pilar utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Jalan tol, sebagai infrastruktur transportasi darat berkapasitas tinggi, hadir untuk memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan membuka akses ke kawasan yang selama ini belum optimal berkembang. Salah satu proyek strategis yang tengah dikebut penyelesaiannya adalah Jalan Tol Serang–Panimbang (Serpan) di Provinsi Banten — sebuah ruas sepanjang 83,67 km yang, ketika tuntas sepenuhnya, akan mengubah wajah perekonomian Banten Tengah dan Banten Selatan secara signifikan.

Sumber Foto: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Infrastruktur Jalan Tol sebagai Penggerak Ekonomi

Infrastruktur jalan tol bukan sekadar sarana mobilitas kendaraan. Lebih dari itu, keberadaannya menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian di sepanjang koridor yang dilaluinya. Kawasan industri tumbuh, pariwisata berkembang, dan distribusi hasil pertanian menjadi lebih efisien. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa pemerintah menetapkan Jalan Tol Serang–Panimbang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar tidak selalu dapat dipenuhi sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pinjaman — baik dari dalam maupun luar negeri. Di sinilah peran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menjadi sangat krusial sebagai pintu gerbang pencairan dan pencatatan dana pinjaman yang digunakan untuk proyek-proyek vital seperti ini.

Profil Jalan Tol Serang–Panimbang: Tiga Seksi, Satu Tujuan

Jalan Tol Serang–Panimbang membentang sepanjang 83,67 km melintasi tiga kabupaten di Provinsi Banten, yakni Serang, Lebak, dan Pandeglang. Ruas ini dibangun dalam tiga seksi dengan skema pembiayaan yang berbeda-beda:

Seksi 1 – Serang–Rangkasbitung (26,50 km): Telah beroperasi sejak Desember 2021 dengan nilai investasi Rp3,622 triliun, dibiayai oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Wijaya Karya Serang Panimbang melalui skema KPBU.
Seksi 2 – Rangkasbitung–Cileles (24,17 km): Juga menjadi porsi BUJT PT Wijaya Karya Serang Panimbang dengan nilai investasi Rp2,578 triliun dan saat ini telah mencapai progres konstruksi yang signifikan.
Seksi 3 – Cileles–Panimbang (33 km): Merupakan porsi pemerintah di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan total anggaran sekitar Rp4,63 triliun yang bersumber dari APBN melalui pinjaman luar negeri.

Groundbreaking Seksi 3 dilaksanakan pada 8 Agustus 2022, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Menteri PUPR di Gerbang Tol Exit Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

Pembiayaan Seksi 3: Dari Pinjaman Luar Negeri Hingga Pinjaman Dalam Negeri

Pembiayaan Seksi 3 Jalan Tol Serang–Panimbang menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah menggunakan kombinasi sumber pendanaan untuk menyelesaikan infrastruktur strategis. Porsi awal pembangunan Seksi 3 menggunakan pinjaman luar negeri dari Export-Import Bank of China (China Exim Bank / CEXIM) senilai USD 215,3 juta. Pinjaman ini disalurkan melalui mekanisme yang dikelola oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, yang berperan sebagai penghubung antara satuan kerja pelaksana dengan lender.

Berdasarkan data monitoring kontrak dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, terdapat paket pekerjaan Seksi 3 Fase 2 yang masih berjalan. Salah satunya adalah paket Penanganan Hidrologi Seksi III (Cileles–Panimbang) Fase 2, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, senilai Rp286.603.731.000. Kontrak ini mulai berlaku 1 Januari 2026 dengan target penyelesaian 26 November 2026.

Selain pinjaman luar negeri, pemerintah juga merencanakan penggunaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) senilai sekitar Rp4,3 triliun untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Seksi 3. Proses persetujuan PDN ini menjadi perhatian khusus, mengingat pencairannya berpengaruh langsung terhadap kelancaran dan target penyelesaian konstruksi.

Peran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, sebagai satu-satunya KPPN yang melayani penarikan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) secara nasional, menjadi mitra strategis dalam proses administrasi keuangan proyek ini. Melalui mekanisme Surat Penarikan Dana (Withdrawal Application) dan instrumen lainnya, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah memastikan setiap rupiah dari pinjaman digunakan secara transparan, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Strategis bagi Masyarakat dan Wilayah Banten

Ketika Jalan Tol Serang–Panimbang beroperasi penuh hingga Seksi 3, manfaatnya akan dirasakan secara luas oleh masyarakat Banten dan sekitarnya. Beberapa dampak signifikan yang diharapkan antara lain:

Efisiensi waktu tempuh: Perjalanan dari Jakarta menuju Tanjung Lesung yang semula memakan waktu 4–5 jam akan terpangkas menjadi sekitar 2–2,5 jam.
Dorongan sektor pariwisata: Aksesibilitas yang lebih baik ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, dan kawasan wisata Banten lainnya.
Distribusi hasil pertanian: Tol ini melewati area persawahan seluas sekitar 45.000 hektare, sehingga akan mempercepat distribusi hasil panen dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Pertumbuhan ekonomi kawasan: Konektivitas yang terbentuk akan membuka peluang investasi baru dan mendorong berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Utang yang Produktif untuk Masa Depan Bangsa

Proyek Jalan Tol Serang–Panimbang Seksi 3 adalah gambaran nyata bagaimana pinjaman — baik dari luar maupun dalam negeri — dapat menjadi instrumen yang produktif apabila dikelola dengan cermat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Ketika infrastruktur yang dihasilkan berhasil menggerakkan roda ekonomi, memperpendek jarak, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pembiayaan melalui utang bukan lagi sekadar beban, melainkan sebuah investasi strategis untuk generasi mendatang.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah terus hadir sebagai penjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses penarikan dan pencatatan dana, memastikan bahwa setiap pinjaman yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia — termasuk masyarakat di ujung selatan Provinsi Banten yang menanti hadirnya jalan tol yang akan mengubah kehidupan mereka.

Referensi:

Kementerian PUPR – Groundbreaking Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3

BPJT – Kementerian PUPR Terus Selesaikan Tol Serang-Panimbang

Ditjen Bina Marga – Progres Tol Serang-Panimbang Seksi 3

Data Monitoring Kontrak – KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI (2024)

05 Mar,2026

: Berita

Laporan Kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2025

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Penyusunan LAKIN KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah tahun 2025 ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas akan keberhasilan, kegagalan atau hambatan-hambatan serta solusi yang telah didapatkan terkait capaian kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah pada tahun 2025.

Unduh Lakin KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2025

10 Des,2025

: Berita

Pengiriman Withdrawal Application Melalui Aplikasi Berbasis Web

Salah satu mekanisme penarikan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Adalah Pembayaran Langsung (Direct Payment) kepada Penyedia Barang dan Jasa (Supplier).

Tahapan penarikan dana PHLN dengan mekanisme Direct Payment dilakukan sebagai berikut:

Satuan Kerja (Satker) menyampaikan Surat Penarikan Dana / Withdrawal Application (WA) kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH);
Selanjutnya KPPN KPH menerbitkan serta mengirim Covering Letter dan WA kepada Pemberi PHLN;
Setelah menerima Covering Letter dan WA, Pemberi PHLN melakukan transfer dana PHLN ke rekening Penyedia Barang dan Jasa (Supplier), menerbitkan Notice of Disbursement (NoD) dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko (DJPPR) c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelment (Dit EAS);
Berdasarkan NoD tersebut, Dit EAS menerbitkan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) dan mengirimnya ke KPPN KPH;
Berdasarkan SP4HLN, KPPN KPH menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sebagai pengakuan bahwa dana yang ditransfer Pemberi PHLN ke rekening Supplier sebagai penerimaan/pendapatan pembiayaan sekaligus belanja negara yang membebani DIPA Kementerian/Lembaga Negara bersangkutan.

Peran KPPN dalam penarikan dana PHLN melalui mekanisme Direct Payment adalah penerbitan Covering Letter dan pengirimannya bersama WA ke Pemberi PHLN, serta penerbitan SP3 sebagai pengakuan bahwa dana yang ditransfer Pemberi PHLN ke rekening Supplier sebagai penerimaan/pendapatan pembiayaan sekaligus belanja negara yang membebani DIPA Kementerian/Lembaga Negara bersangkutan.

Pengiriman Covering Letter dan WA kepada Pemberi PHLN dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis web, surat elektronik (e-mail), maupun ekspedisi. Pemilihan metode pengiriman tersebut disesuaikan dengan persyaratan dari Pemberi PHLN. Pengiriman melalui aplikasi berbasis web merupakan metode pengiriman yang tercepat, efektif dan efisien.

Pada saat ini baru terdapat 3 (tiga) Pemberi PHLN yang menggunakan metode ini yaitu Asian Development Bank (ADB) menggunakan aplikasi Client Portal Disbursement (aplikasi CPD); International Bank for Construction and Development (IBRD) menggunakan aplikasi World Bank Client Connection (Aplikasi WB CC); dan Islamic Development Bank (IsDB) yang menggunakan aplikasi E-Disbursement Platform (EDP).

Pada dasarnya ketiga aplikasi tersebut mempunyai mekanisme yang merupakan perwujudan mekanisme penyampaian Covering Letter dan WA oleh KPPN ke Pemberi PHLN, dengan tahapan sebagai berikut:

Satker menginput data WA dan melampirkan dokumen-dokumen pencairan yang dipersyaratkan oleh Pemberi PHLN dalam format Pdf, selanjutnya aplikasi akan menyampaikan notifikasi penginputan data WA ke alamat e-mail pejabat KPPN KPH ;
Pejabat KPPN KPH melakukan approve data WA disertai lampirannya sebagai bentuk pengantar (Covering Letter) data WA kepada Pemberi PHLN.
Pejabat KPPN KPH yang diberi akses pada aplikasi tersebut adalah Kepala KPPN KPH untuk akses ke aplikasi CPD dan aplikasi WB CC, sedangkan Kepala Seksi Penyaluran Pinjaman dan Hibah (Kepala Seksi PPH I dan Kepala Seksi PPH II) untuk akses ke aplikasi WB CC dan aplikasi EDP. Dalam kondisi tertentu aplikasi CPD terkadang mengalami gangguan berupa kurang stabilnya jaringan komunikasi yang berdampak pada tertundanya approval WA. Kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi aktif dengan satuan kerja.

Diharapkan kedepannya terdapat penyempurnaan system baik jaringan maupun penambahan fiitur yang merupakan quality control penyelesaian dan pengiriman Covering Letter dan WA kepada Pemberi PHLN. Selain itu kepada pemberi PHLN yang mempersyaratkan pengiriman Covering Letter dan WA melalui surat elektronik (e-mail) dan ekspedisi pengiriman surat beralih melalui aplikasi berbasis web.

19 Nov,2025

: Berita

Tingkatkan Kualitas Layanan, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Gelar Sosialisasi Service Excellence Bersama Bank Syariah Indonesia

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Service Excellence pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah ini menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan diikuti oleh seluruh pegawai.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Bapak Suharno, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pegawai untuk menghadapi stakeholder yang beragam. “Program capacity building seperti ini sangat penting untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan unggul di lingkungan kita,” ujar beliau.

Sosialisasi yang mengusung tema “Pelayanan Ultimate kepada Stakeholder” ini dipandu langsung oleh Ibu Ira Zwina Romadhoni, Vice President Kelembagaan Bank Syariah Indonesia, beserta tim. Materi yang disampaikan menekankan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya tentang mematuhi prosedur, tetapi juga harus mampu menyentuh sisi emosional dan menciptakan pengalaman positif bagi setiap penerima layanan.

Dalam pemaparannya, BSI memperkenalkan enam nilai inti Ultimate Service Values yang menjadi fondasi pelayanan unggul, yaitu:

Integritas: Landasan kejujuran, konsistensi, dan transparansi.
Empati: Kemampuan memahami kebutuhan dan perasaan stakeholder.
Ketanggapan: Cepat dan tanggap dalam menangani setiap permintaan.
Keunggulan: Selalu berorientasi pada hasil terbaik dan perbaikan berkelanjutan.
Kolaborasi: Membangun kerja sama tim yang solid.
Spiritualitas: Melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi refleksi dimana para pegawai mendiskusikan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks pekerjaan sehari-hari di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, seperti menjaga transparansi dalam pengelolaan dana, memahami tantangan mitra kerja, dan memperkuat koordinasi internal.

Kegiatan menjadi semakin interaktif dan berwarna dengan diadakannya beberapa permainan kelompok, seperti “Layanan Estafet”, “Trust Challenge”, dan “Marina Menari”. Games ini tidak hanya melatih konsentrasi, kekompakan, dan kelincahan, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan antar pegawai serta merefleksikan nilai-nilai kolaborasi dan empati dalam suasana yang penuh keceriaan.

Kegiatan yang berlangsung lancar dan dinamis selama kurang lebih dua jam ini ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan apresiasi dari Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Beliau kembali menegaskan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Service Excellence dalam setiap aspek pekerjaan guna mewujudkan pelayanan publik yang unggul, ramah, dan berintegritas.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dapat terus menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai pelayanan terbaik, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan citra institusi dan kepercayaan masyarakat.

24 Des,2025

: Berita

TOLAK DAN LAPOR GRATIFIKASI NATAL DAN TAHUN BARU

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah kembali menegaskan komitmen kuat seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

Momentum hari besar keagamaan dan pergantian tahun sering kali diiringi dengan pemberian parsel, bingkisan, atau hadiah dari pihak-pihak tertentu. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat memengaruhi objektivitas serta independensi pegawai dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, seluruh pejabat dan pegawai KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah wajib menolak setiap bentuk parsel, bingkisan, atau hadiah apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak terbatas hanya pada perayaan Natal dan Tahun Baru.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah juga menegaskan bahwa seluruh mitra kerja dilarang memberikan parsel, bingkisan, atau hadiah dalam bentuk apa pun yang berindikasi gratifikasi, pemerasan, atau suap, baik dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru maupun di luar momentum tersebut.

Perlu dipahami bersama bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila dalam kondisi tertentu pegawai tidak dapat menolak pemberian, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya melalui mekanisme pelaporan gratifikasi yang telah ditetapkan.

Melalui imbauan ini, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mengajak seluruh pegawai dan mitra kerja untuk menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Mari bersama-sama meneguhkan komitmen “Tolak dan Lapor Gratifikasi” demi menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan serta mewujudkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

24 Nov,2025

: Berita

Road to Hakordia 2025 : Keteladanan Pemimpin Berintegritas

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah hadir dalam acara Road to Hakordia Tahun 2025 yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, dengan mengusung tema “Keteladanan Pemimpin Berintegritas” pada Jumat, 21 November 2025. Materi disampaikan oleh Master Dahlia, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dari KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Master Dahlia menekankan urgensi pencegahan korupsi yang tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga pendidikan, keteladanan pemimpin, serta budaya integritas dalam organisasi pemerintah. Data penindakan KPK menunjukkan bahwa praktik korupsi masih melibatkan berbagai sektor, sehingga penguatan nilai antikorupsi menjadi kebutuhan mendesak.

Nilai kepemimpinan berintegritas mencakup kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan publik. Penguatan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan juga sejalan dengan Kerangka Kerja Integritas (KMK-323/KMK.09/2021) yang menekankan peran aktif pimpinan dan pegawai dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan unit kerja KPPN dibawahnya menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, profesional, dan berintegritas.

10 Feb,2025

: Berita

Laporan Kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2024

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Penyusunan LAKIN KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah tahun 2024 ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas akan keberhasilan, kegagalan atau hambatan-hambatan serta solusi yang telah didapatkan terkait capaian kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah pada tahun 2024.

Unduh Lakin KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2024

Seputar Kanwil DJPb