Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah membuka seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN/Honorer) untuk Tahun Anggaran 2026 dengan informasi sebagai berikut:

KUOTA PENERIMAAN:

Kuota penerimaan PPNPN KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2026 sejumlah 2 (dua) orang untuk posisi Pramubakti.

SYARAT PENDAFTARAN:

Syarat Umum

1. Warga Negara Indonesia 
2. Sehat jasmani dan rohani 
3. Berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya
4. Berkelakuan baik, jujur, ramah, sopan, disiplin, bertanggungjawab, dan mampu bekerja dalam tim

Syarat Khusus

1. Berjenis kelamin Pria/Wanita
2. Pendidikan minimal D3 (Diploma 3)
3. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun per 1 Januari 2026 
4. Mampu mengoperasikan komputer, Aplikasi editing, dan Microsoft Office;
5. Diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang Administrasi
6. Bersedia ditempatkan di wilayah DKI Jakarta

 PERIODE PENDAFTARAN:

 Untuk informasi lebih lanjut silakan scan barcode pada poster diatas atau dapat membuka tautan berikut : PENG-1/KPN.1208/2025 

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Penyusunan LAKIN KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah tahun 2024 ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas akan keberhasilan, kegagalan atau hambatan-hambatan serta solusi yang telah didapatkan terkait capaian kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah pada tahun 2024.

Unduh Lakin KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2024

Salah satu mekanisme penarikan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Adalah Pembayaran Langsung (Direct Payment) kepada Penyedia Barang dan Jasa (Supplier).

Tahapan penarikan dana PHLN dengan mekanisme Direct Payment dilakukan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja (Satker) menyampaikan Surat Penarikan Dana / Withdrawal Application (WA) kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH);
2. Selanjutnya KPPN KPH menerbitkan serta mengirim Covering Letter dan WA kepada Pemberi PHLN;
3. Setelah menerima Covering Letter dan WA, Pemberi PHLN melakukan transfer dana PHLN ke rekening Penyedia Barang dan Jasa (Supplier), menerbitkan Notice of Disbursement (NoD) dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko (DJPPR) c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelment (Dit EAS);
4. Berdasarkan NoD tersebut, Dit EAS menerbitkan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) dan mengirimnya ke KPPN KPH;
5. Berdasarkan SP4HLN, KPPN KPH menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sebagai pengakuan bahwa dana yang ditransfer Pemberi PHLN ke rekening Supplier sebagai penerimaan/pendapatan pembiayaan sekaligus belanja negara yang membebani DIPA Kementerian/Lembaga Negara bersangkutan.

Peran KPPN dalam penarikan dana PHLN melalui mekanisme Direct Payment adalah penerbitan Covering Letter dan pengirimannya bersama WA ke Pemberi PHLN, serta penerbitan SP3 sebagai pengakuan bahwa dana yang ditransfer Pemberi PHLN ke rekening Supplier sebagai penerimaan/pendapatan pembiayaan sekaligus belanja negara yang membebani DIPA Kementerian/Lembaga Negara bersangkutan.

Pengiriman Covering Letter dan WA kepada Pemberi PHLN dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis web, surat elektronik (e-mail), maupun ekspedisi. Pemilihan metode pengiriman tersebut disesuaikan dengan persyaratan dari Pemberi PHLN. Pengiriman melalui aplikasi berbasis web merupakan metode pengiriman yang tercepat, efektif dan efisien.

Pada saat ini baru terdapat 3 (tiga) Pemberi PHLN yang menggunakan metode ini yaitu Asian Development Bank (ADB) menggunakan aplikasi Client Portal Disbursement (aplikasi CPD); International Bank for Construction and Development (IBRD) menggunakan aplikasi World Bank Client Connection (Aplikasi WB CC); dan Islamic Development Bank (IsDB) yang menggunakan aplikasi E-Disbursement Platform (EDP).

Pada dasarnya ketiga aplikasi tersebut mempunyai mekanisme yang merupakan perwujudan mekanisme penyampaian Covering Letter dan WA oleh KPPN ke Pemberi PHLN, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Satker menginput data WA dan melampirkan dokumen-dokumen pencairan yang dipersyaratkan oleh Pemberi PHLN dalam format Pdf, selanjutnya aplikasi akan menyampaikan notifikasi penginputan data WA ke alamat e-mail pejabat KPPN KPH ;
2. Pejabat KPPN KPH melakukan approve data WA disertai lampirannya sebagai bentuk pengantar (Covering Letter) data WA kepada Pemberi PHLN.
3. Pejabat KPPN KPH yang diberi akses pada aplikasi tersebut adalah Kepala KPPN KPH untuk akses ke aplikasi CPD dan aplikasi WB CC, sedangkan Kepala Seksi Penyaluran Pinjaman dan Hibah (Kepala Seksi PPH I dan Kepala Seksi PPH II) untuk akses ke aplikasi WB CC dan aplikasi EDP. Dalam kondisi tertentu aplikasi CPD terkadang mengalami gangguan berupa kurang stabilnya jaringan komunikasi yang berdampak pada tertundanya approval WA. Kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi aktif dengan satuan kerja.

Diharapkan kedepannya terdapat penyempurnaan system baik jaringan maupun penambahan fiitur yang merupakan quality control penyelesaian dan pengiriman Covering Letter dan WA kepada  Pemberi PHLN. Selain itu kepada pemberi PHLN yang mempersyaratkan pengiriman Covering Letter dan WA melalui  surat elektronik (e-mail) dan  ekspedisi pengiriman surat beralih melalui aplikasi berbasis web.

             Dalam rangka terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Service Excellence pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah ini menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan diikuti oleh seluruh pegawai.

 Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Bapak Suharno, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pegawai untuk menghadapi stakeholder yang beragam. “Program capacity building seperti ini sangat penting untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan unggul di lingkungan kita,” ujar beliau.

Sosialisasi yang mengusung tema “Pelayanan Ultimate kepada Stakeholder” ini dipandu langsung oleh Ibu Ira Zwina Romadhoni, Vice President Kelembagaan Bank Syariah Indonesia, beserta tim. Materi yang disampaikan menekankan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya tentang mematuhi prosedur, tetapi juga harus mampu menyentuh sisi emosional dan menciptakan pengalaman positif bagi setiap penerima layanan.

Dalam pemaparannya, BSI memperkenalkan enam nilai inti Ultimate Service Values yang menjadi fondasi pelayanan unggul, yaitu:

1. Integritas: Landasan kejujuran, konsistensi, dan transparansi.
2. Empati: Kemampuan memahami kebutuhan dan perasaan stakeholder.
3. Ketanggapan: Cepat dan tanggap dalam menangani setiap permintaan.
4. Keunggulan: Selalu berorientasi pada hasil terbaik dan perbaikan berkelanjutan.
5. Kolaborasi: Membangun kerja sama tim yang solid.
6. Spiritualitas: Melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi refleksi dimana para pegawai mendiskusikan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks pekerjaan sehari-hari di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, seperti menjaga transparansi dalam pengelolaan dana, memahami tantangan mitra kerja, dan memperkuat koordinasi internal.

Kegiatan menjadi semakin interaktif dan berwarna dengan diadakannya beberapa permainan kelompok, seperti “Layanan Estafet”, “Trust Challenge”, dan “Marina Menari”. Games ini tidak hanya melatih konsentrasi, kekompakan, dan kelincahan, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan antar pegawai serta merefleksikan nilai-nilai kolaborasi dan empati dalam suasana yang penuh keceriaan.

Kegiatan yang berlangsung lancar dan dinamis selama kurang lebih dua jam ini ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan apresiasi dari Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Beliau kembali menegaskan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Service Excellence dalam setiap aspek pekerjaan guna mewujudkan pelayanan publik yang unggul, ramah, dan berintegritas.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dapat terus menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai pelayanan terbaik, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan citra institusi dan kepercayaan masyarakat.

Peringatan Hakordia 2023, KPPN KPH bersama dengan KPPN  lingkup  Juanda pada hari Jumat 14 November 2023 mengawali  rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2023. 

Acara diawali dengan kegiatan Senam bersama, dilanjutkan dengan penyematan Pin oleh para pimpinan kepada para pegawai, security dan stockholder yang hadir pada saat itu, yang menggambarkan komitmen Bersama untuk bersinergi berantas korupsi.

Rangkaian acara dilanjutkan pada hari Jumat tgl 30 November 2023 dengan acara talk show dengan narasumber pejabat KPK.