Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam program Indonesia Bicara di TVRI Selasa (25/09) lalu, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kembali menegaskan korelasi antara Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dengan upaya meningkatkan hasil-hasil pembangunan.
“Daerah yang WTP-nya lima kali berturut-turut atau lebih, pertumbuhan ekonominya lebih baik. Ini bisa dimengerti karena pengelolaan keuangannya kualitasnya lebih baik, lebih akuntabel, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Tingkat penganggurannya lebih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya lebih baik,” ungkap Marwanto. “Ini mempertegas bahwa pengelolaan keuangan yang berkualitas secara langsung akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya nanti kita harapkan akan bisa menyejahterakan rakyat di seluruh wilayah tanah air,” lanjutnya.
Klaim tersebut mendapatkan afirmasi dari Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dwi Martani pada kesempatan yang sama.
“Laporan keuangan yang WTP itu relasinya dengan akuntabilitas. Kalau akuntabilitas semakin bagus berarti alokasi anggaran akan semakin tepat dan akan membuat kinerja semakin baik. Dengan laporan keuangan yang bagus, maka pengelola keuangan akan mendapatkan feedback bagaimana cara melakukan alokasi anggaran yang lebih tepat, akhirnya pembangunan ‘kan lebih tepat sasaran,” jelas perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik ini.
Hal senada disampaikan oleh Binsar Simanjuntak, Ketua Komite Konsultatif Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). “Ada pengaruh kuat dari akuntansi pemerintah terhadap kemakmuran bangsa. Akuntansi pemerintah ini mempersempit ruang gerak orang-orang yang ingin melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi. Dengan adanya WTP, jadi terang benderang. Semua harus dicatat dan dipertanggungjawabkan, diaudit oleh BPK,” jelas peraih gelar doktor dari Cleveland State University ini.
Kendati opini WTP telah berhasil dipertahankan setelah sebelumnya diraih untuk LKPP Tahun 2016, Marwanto menggarisbawahi bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi.
“Kita masih harus terus memperbaiki, bagaimana laporan keuangan yang terbaik nanti untuk sistem yang kita bangun di Indonesia. Ke depan, kita terus melakukan review terhadap apa yang kita lakukan. Kita juga sudah menyusun buku Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia dari Masa ke Masa, ini me-record semua prestasi, semua upaya yang sudah kita lakukan dari pemerintah untuk terus memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan,” sebut Marwanto.
Salah satu perbaikan yang terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharan adalah membangun sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Laporan keuangan sudah dihasilkan dari aplikasi yang kami bangun yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang berisikan pengelolaan perbendaharaan dari proses perencanaan sampai dengan pencairan, dari segi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Kita sekarang sedang membangun Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dedicated secara khusus untuk satuan kerja atau spending unit. Mudah-mudahan nanti ke depan apabila SAKTI sudah fully implemented kita akan mendapatkan laporan keuangan yang semakin baik karena dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang sudah lengkap,” harap Marwanto. [LRN]
Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
