Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe mempunyai tugas:

• Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
• Menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran;
• Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran  anggaran  melalui dan dari Kas Negara  berdasarkan peraturan per Undang Undangan yang berlaku;

Dalam Melaksanakan tugas dimaksud KPPN Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi :

• Pengujian terhadap Surat Perintah Pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
• Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
• Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
• Penatausahaan penerimaan  dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
• Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
• Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
• Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
• Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
• Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
• Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
• Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
• Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
• Pengelolaan rencana penarikan dana;
• Pengelolaan rekening pemerintah;
• Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
• Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
• Pelaksanaan sistema akuntabilitas dan kinerja;
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
• Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
• Pelaksanaan administrator Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).