Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa mengelola anggaran belanja sebesar Rp1.887,83 miliar untuk disalurkan kepada 10 Kementerian, terdiri dari 31 satuan kerja yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Anggaran belanja yang dikelola terbagi menjadi dua komponen, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dengan nilai Rp210,03 miliar dan Transfer ke Daerah dengan nilai Rp1.677,80 miliar.
Sampai dengan 31 Januari 2025 realisasi belanja negara di KPPN Liwa adalah sebesar Rp120,01 miliar yang terdiri atas Rp16,28 miliar untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp103,72 miliar untuk Transfer ke Daerah.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di lingkup KPPN Liwa adalah sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai sebesar Rp14,98 miliar atau sebesar 10,60% dari Pagu Belanja Pegawai Rp141,33 miliar.
2. Belanja Barang sebesar Rp1,18 miliar atau sebesar 2,12% Pagu Belanja Barang sebesar Rp55,54 miliar.
3. Belanja Modal sebesar Rp121 juta atau sebesar 0,92% Pagu Belanja Modal sebesar Rp13,17 miliar
Penyaluran Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Total pagu Transfer ke Daerah adalah sebesar Rp1.677,80 miliar, dengan rincian penyaluran sampai dengan 31 Januari 2025 adalah sebagai berikut:
- Realisasi DAU adalah sebesar Rp67,89 miliar dari pagu DAU sebesar Rp1.017,21 miliar atau sebesar 6,67%%,
- Realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp34,27 miliar dari pagu DAK Non Fisik sebesar Rp267,49 miliar atau sebesar 12,81%,
- Realisasi DBH adalah sebesar Rp1,57 miliar dari pagu DBH sebesar Rp33,99 miliar atau sebesar 4,60%.
- DAK Fisik dengan pagu sebesar Rp128,66 miliar, Dana Desa dengan pagu sebesar Rp206,49 miliar, dan Insentif Fiskal dengan pagu sebesar Rp23,51 miliar.
APBN yang disalurkan melalui KPPN Liwa dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah diharapkan mampu mendorong pemerataan perekonomian, pemberantasan kemiskinan, serta pemberdayaan UMKM lingkup Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
