"Sektor kesehatan, termasuk di dalamnya penanganan pandemi, menjadi sektor prioritas dalam APBN TA 2021 dan 2022. Selain itu, fungsi pengamanan sosial dan PEN, seperti bantuan sosial dan insentif usaha, menjadi sektor berikutnya yang juga diprioritaskan"
- Purwo Widiarto, Kepala KPPN Lubuk Linggau
Pada 28 Oktober 2021, dalam mewujudkan sinergi Kemenkeu Satu, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto, berpartisipasi dalam Siaran Radio Papeja FM Lubuk Linggau, bersama dengan KPP Pratama Lubuk Linggau.
Di acara yang bertajuk "Sinergi Unit Kementerian Keuangan dalam Pelayanan Publik dan Pemulihan Ekonomi" ini, Kepala KPPN Lubuk Linggau mengekspos berbagai peran APBN dalam menangani pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Untuk wilayah MLM, APBN yang disalurkan adalah komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Pegawai, Barang, Modal, dsb.).
Kepala KPPN Lubuk Linggau menjelaskan bahwa sesuai dengan tagar utama Kementerian Keuangan, yaitu #UangKita, APBN sangat terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, APBN pada dasarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat, karena mayoritas penerimaannya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan di tengah pandemi ini APBN difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. "Sektor kesehatan, termasuk di dalamnya penanganan pandemi, menjadi sektor prioritas dalam APBN TA 2021 dan 2022. Selain itu, fungsi pengamanan sosial dan PEN, seperti bantuan sosial dan insentif usaha, menjadi sektor berikutnya yang juga diprioritaskan", ungkap Purwo.
Ia juga menjelaskan bahwa jika tidak ada pandemi pun, banyak sekali peran APBN yang sebenarnya telah dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai bidang kehidupan. "Kita semua sebetulnya sudah merasakan APBN di keseharian kita. Hanya saja, kita belum tau kalau yang kita rasakan itu dibiayai oleh APBN, misalnya di bidang Pendidikan ada BOS/BOP, bidang Infrastruktur seperti pembangunan jalan atau jembatan, penyelenggaraan layanan public di bidang hokum dan keamanan, juga bidang Kesehatan, misal biaya untuk menyelenggarakan vaksinasi secara gratis dan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Itu semua dananya bersumber dari APBN", Purwo menjelaskan.
Ia menambahkan, bahwa untuk wilayah Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, dana APBN yang disalurkan adalah Belanja Pemerintah Pusat melalui anggaran satuan-satuan kerja/kantor vertikal Kementerian/Lembaga di daerah, juga komponen dana transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek/kegiatan Pemerintah Daerah, dan Dana Desa yang disalurkan sampai ke masyarakat desa, termasuk di dalamnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Oleh karena itu, Purwo menekankan bahwa kontribusi dari masyarakat dalam penerimaan negara, terutama pajak, adalah hal krusial untuk mewujudkan APBN yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut diamini oleh Dian Fitriana, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Lubuk Linggau, dengan meminta dukungan masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
Dalam sesi siaran ini pula Kepala KPPN Lubuk Linggau menyatakan bahwa masih ada potensi fasilitas permodalan bagi UMKM yang ingin mempertahankan atau mengembangkan usahanya melalui kredit program yang disediakan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (KUMi) dengan persyaratan penyaluran yang lebih mudah dan bunga lebih rendah daripada kredit komersial pada umumnya. "Khusus KUMi, di wilayah MLM potensi akses UMKM untuk mendapatkannya relatif masih sangat besar karena yang memanfaatkan dan menjadi debiturnya masih dapat dihitung dengan jari", pungkas Purwo.
Talkshow ini menggarisbawahi bahwa penerimaan dan belanja negara adalah dua sisi yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan tidak terpisahkan. Peran masyarakat sangat diharapkan agar tidak hanya merasakan, tetapi juga ikut membantu dan mengawasi pemanfaatan APBN.
