KPPN Lubuk Linggau mengadakan kegiatan Temu KPA dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara KPPN Lubuk Linggau dengan Satker Mitra Kerja KPPN. Acara dengan nuansa bincang santai ini diikuti oleh para KPA dari tiap-tiap Satker K/L yang sebelumnya mengikuti seremoni Penyerahan DIPA Petikan TA 2022 di Aula KPPN Lubuk Linggau pada Kamis (23/12).
Dalam paparannya, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto, menyampaikan terkait perubahan paradigma dalam pelaksanaan anggaran. Menurutnya, saat ini KPA sudah harus meninggalkan paradigma lama, yang berfokus pada bagaimana mencairkan anggaran, dan bergerak maju menuju paradigma baru yang tidak hanya memikirkan bagaimana anggaran agar cair, tetapi juga menghasilkan manfaat yang maksimal.
"Bukan masanya lagi KPA memikirkan bagaimana cara agar anggaran cair, tapi memikirkannya harus sudah di level bagaimana jumlah yang dicairkan itu bisa menjadi output yang optimal," jelas Purwo.
Selain perubahan paradigma, rasionalisasi pagu juga perlu dilakukan untuk mendukung akselerasi belanja guna mewujudkan tingkat serapan yang optimal sehingga tidak perlu khawatir anggaran tidak terserap karena pagu yang ditetapkan sudah "rasional".
Berbicara tentang belanja, Purwo juga mengajak para KPA untuk berkomitmen dan menentukan strategi dalam rangka akselerasi peningkatan pemanfaatan UP Non-Tunai atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Para KPA diharapkan rutin bertransaksi menggunakan KKP di marketplace yang disediakan pemerintah. Apabila vendor yang sudah menjadi langganan dari Satker tidak tercantum dalam marketplace yang tersedia, satker akan dibantu oleh Bank Mitra Kerja untuk mendaftarkan vendor tersebut.
Isu-isu terkini yang ikut dibahas dalam acara Temu KPA adalah Roll Out SAKTI Full Modul 2022. Perlu ada pembiasaan dalam menggunakan aplikasi SAKTI karena di tahun 2022 seluruh layanan KPPN akan menggunakan SAKTI, jadi akan ada transisi dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya desktop berubah menjadi web-based (SAKTI). Seluruh data-data anggaran akan otomatis terhubung ke SAKTI, migrasi data saldo awal akan dilakukan secara otomatis oleh sistem, tetapi satker tetap perlu mencermati dan jika perlu memverifikasi akurasi/kecocokan data.
Paparan Kepala KPPN diikuti dengan sesi diskusi hangat yang berjalan secara interaktif. Isu yang mengemuka pada sesi ini antara lain :
1. Kendala penggunaan KKP pada Bank tertentu;
2. Kendala percepatan belanja karena proses lelang yang terpusat; dan
3. Permintaan kepada DJPb untuk memfasilitasi rasionalisasi pagu.
Atas kendala-kendala yang disampaikan, Kepala KPPN menyatakan akan berupaya memfasilitasi dan mengekskalasinya kepada pihak-pihak terkait, bahkan ke level yang lebih tinggi.
