"Esensi dari reformulasi IKPA adalah penciptaan akuntabilitas, perwujudan belanja berkualitas dan ke depannya telah dan akan menjadi bagian integral dari kinerja Satker"
KPPN Lubuk Linggau senantiasa berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, serta membantu Satker Mitra KPPN mengatasi kendala yang dihadapi melalui berbagai cara dan kanal media.
Terkini, Kamis (24/03), KPPN Lubuk Linggau memfasilitasi kegiatan Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan menyelenggarakan Sosialisasi dan Focus Group Discussion dengan tema “Tata Cara Revisi Anggaran, Reformulasi IKPA 2022, dan Isu-isu Pelaksanaan Anggaran”.
"Esensi dari reformulasi IKPA adalah penciptaan akuntabilitas, perwujudan belanja berkualitas dan ke depannya telah dan akan menjadi bagian integral dari kinerja Satker", ungkap Kepala KPPN Purwo Widiarto dalam sambutannya.
"Reformulasi IKPA memang akan 'memaksa' Satker untuk lebih serius menyusun perencanaan dan strategi belanja. Memang itu salah satu tujuannya," tambahnya. Seperti diketahui, di 2022 ini IKPA direformulasi menjadi 3 aspek yang terbagi dalam 8 indikator penilaian. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan Satker dalam memproyeksikan belanjanya dalam kurun satu tahun anggaran.
Dalam Paparannya, Kepala Seksi PPA 1 A Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan Arifin Setiyono pentingnya kualitas kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian output sesuai dengan target penyerapan belanja untuk mewujudkan belanja yang berkualitas. "Sebagaimana arahan dari pimpinan bahwa di tahun 2022 ini kita akan berfokus pada kualitas belanja, sehingga perlu ada perubahan paradigma menjadi kualitas pelaksanaan anggaran serta penguatan penilaian kinerja berdasarkan pada capaian output," jelasnya kepada perwakilan Satker yang hadir.
PPA 1-A Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan juga menyampaikan beberapa perubahan yang perlu dicermati oleh Satker ketika akan melakukan revisi anggaran. Selain itu, dibahas pula kendala-kendala yang dialami oleh Satker dalam pelaksanaan anggaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan penggunaan Digipay.
Setelah kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Satker Mitra KPPN yang ditunjukkan dengan “rapor” pelaksanaan anggaran yang baik.
“Manfaatkan KPPN sebagai teman diskusi dalam upaya perbaikan pelaksanaan anggaran masing-masing satker. Kami siap ikut membantu memecahlan masalah yg dialami satker dalam pelaksanaan anggaran”, jelas Purwo sambil menutup acara.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid (on-site dan virtual) ini dihadiri oleh Kepala KPPN Lubuk Linggau Purwo Widiarto yang didampingi oleh Kepala Seksi PDMS Erda Arif Santoso dan Kepala Bidang PPA 1 A Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan Arifin beserta jajarannya.
