Pertemuan ini membahas berbagai upaya yang perlu dan harus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem pembayaran digital untuk belanja pemerintah pada satker-satker di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya.
 |
 |
Beberapa waktu yang lalu, mimin udah pernah posting kan terkait dengan strategi dan Kebijakan UP Non Tunai yang dijalankan KPPN Lubuk Linggau bagi Satker K/L Mitra KPPN, yaitu dengan 'mewajibkan' Satker untuk mengalokasikan UP Non Tunai ketika mengajukan Permohonan UP ke KPPN. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan digitalisasi pembayaran/keuangan.
Selang beberapa waktu, pada akhir Februari hingga awal Maret 2023 KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan Workshop "Peningkatan Transaksi Belanja Digital Tahun 2023" secara on-site. Kegiatan ini mempertemukan tiga pihak yang berkepentingan dalam menyukseskan kebijakan UP Non Tunai tersebut, antara lain KPPN Lubuk Linggau, Satker Mitra KPPN, dan Perbankan Mitra Satker (Bank HIMBARA) di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau.
Pertemuan ini membahas berbagai upaya yang perlu dan harus dilakukan untuk mewujudkan ekosistem pembayaran digital untuk belanja pemerintah pada satker-satker di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya, seperti mengajukan aktivasi/reaktivasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Konvensional maupun Domestik, inventarisasi vendor/toko langganan satker yang belum memiliki mesin EDC/QRIS, dan sebagainya.
Dalam upaya inventarisasi vendor/toko yang menjadi strategi KPPN, hal ini sejalan dengan program Perbankan Mitra Satker yang akan mendaftarkan dan menyebarkan mesin EDC/QRIS kepada para penjual barang/jasa di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya sebagai upaya untuk mendukung kebijakan peningkatan transaksi belanja digital.
Kegiatan ini juga disertai dengan penyelesaian kendala yang bersifat transaksional, seperti aktivasi/reaktivasi KKP, pendaftaran calon vendor rekomendasi, dan penyelesaian transaksi menggantung.
Diharapkan di akhir tahun nanti, seluruh Satker Mitra KPPN Lubuk Linggau sudah dapat mencatatkan transaksi belanja digital minimal sekali per bulan untuk tiap satker.
