Pada sesi pembahasan dikupas mengenai berbagai indikator keekonomian daerah, seperti PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan, dan Rasio Gini yang merupakan indikator utama yang lazimnya menjadi fokus analisis secara statistik untuk melihat potret perekonomian dan masyarakat suatu daerah.

KPPN Lubuk Linggau berkomitmen untuk mendukung penguatan peran KPPN sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan yang menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA), serta mendukung transformasi Kementerian Keuangan menjadi Data Driven Organization yang khususnya berupa penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN yang berfokus pada area penguatan kapasitas perbendaharaan agar memperoleh data/informasi yang relevan, tepat dan terpercaya.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, kemarin (07/03) KPPN Lubuk Linggau mengundang Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, Dedi Fahlevi beserta tim analis statistik BPS Kab. Musi Rawas sebagai otoritas collecting agent, pengolah, dan perilis data statistik keekonomian daerah di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau untuk memberikan sharing pengetahuan data analytic serta implementasinya pada keekonomian daerah kepada pegawai KPPN Lubuk Linggau dalam kegiatan Focus Group Discussion Data Analytic dan Implementasinya pada Keekonomian Daerah yang dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat KPPN Lubuk Linggau.

Pada sesi pembahasan dikupas mengenai berbagai indikator keekonomian daerah, seperti PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan, dan Rasio Gini yang merupakan indikator utama yang lazimnya menjadi fokus analisis secara statistik untuk melihat potret perekonomian dan masyarakat suatu daerah.

Disajikan pula ekspos data indikator tersebut untuk Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara beserta tafsir dan implikasinya, khususnya dalam konteks peran anggaran dan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah terhadap indikator tersebut.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud upaya KPPN Lubuk Linggau untuk menjalankan amanat pimpinan Kementerian Keuangan, menjadikan data aset yang bernilai dan dimanfaatkan untuk menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pioneer dalam pemanfaatan data, dan penggunaan data analytic diantara lembaga pemerintah lainnya.

Harapannya, kegiatan FGD Data Analytic ini tidak berhenti sampai pada tahap diskusi saja, melainkan diwujudkan pula menjadi output-output yang dapat bermanfaat dalam pengelolaan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian wilayah LIMATARA, yaitu melalui pertukaran data dan informasi antara BPS dan KPPN.

Ke depan, Focus Group Discussion data analytic ini direncanakan untuk dilangsungkan secara rutin dan periodik.