Sebagai bagian dari Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik. Rangkaian FGD dilaksanakan pada Selasa (20/08) hingga Jumat (06/09) mendatang dengan melibatkan seluruh Kantor Wilayah DJPb. Tujuan dari penyelenggaraan FGD tematik ini adalah untuk membangun awareness dan sinergi di antara para Kepala Kanwil DJPb serta untuk memperoleh masukan atas isu-isu strategis perbendaharaan yang akan dibahas dalam Technical Level Discussion bersama negara-negara ASEAN lainnya.
“Sejalan dengan visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul tingkat dunia, DJPb dalam beberapa tahun terakhir telah menjalin kerja sama peningkatan kapasitas treasury dan public finance management dengan beberapa negara di lingkup ASEAN dan institusi keuangan internasional. Saya harap keberadaan ATF akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi para pegawai DJPb untuk saling belajar tentang praktik-praktik pengelolaan perbendaharaan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Tentunya melalui ATF ini akan banyak knowledge sharing antarnegara ASEAN,” jelas Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah dalam sambutan pada FGD tematik pertama yang mengangkat tema Public Expenditure Management.
Pada forum tersebut, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto menyampaikan paparan isu strategis treasury terkait pengelolaan belanja publik (Public Expenditure Management) yang menjadi fokus utama dalam mendukung program-program perlindungan sosial (perlinsos) di negara-negara ASEAN. Dengan capaian yang telah diperoleh Indonesia dalam pengelolaan perlinsos, Direktur Pelaksanaan Anggaran mengungkapkan masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan belanja publik khususnya terkait ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
“Berdasarkan publikasi ASEAN Secretariat tahun 2015, tingkat kemiskinan di ASEAN mencapai 15%. Kendala yang dihadapi, yang tercatat dalam ASEAN Secretariat, salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Dan saya rasa ini masih menjadi isu utama di berbagai negara tidak hanya ASEAN, tetapi juga dunia. Penting bagi kita untuk bisa mengenali isu-isu ini dan bagaimana menyelesaikan ataupun memberikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kendala ini,” jelas Tri Budhianto.
Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai inisiatif dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial, salah satunya melalui pengembangan ekosistem pembayaran dengan digitalisasi Central Mapper. Beberapa program perlindungan sosial yang ada di Indonesia antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi), Kartu Prakerja, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Bantuan tersebut disalurkan melalui skema penyaluran Government to Person (G2P) yang terus berkembang hingga mencapai tahap G2P 4.0, di mana berbagai program bantuan diintegrasikan ke dalam satu platform yang terhubung dengan berbagai penyedia layanan.
Pada FGD tematik pertama tersebut, hadir pula Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara. Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Kepala Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Mohamad Irfan Surya Wardana, para Kepala Kanwil turut menyampaikan pandangannya terkait dengan pengelolaan belanja publik.
ASEAN Treasury Forum 2024 menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih erat antarnegara anggota ASEAN dalam mengelola belanja publik, terutama dalam hal penyaluran program perlindungan sosial. Dengan makin meningkatnya digitalisasi dan integrasi antarprogram bantuan, diharapkan penyaluran bantuan sosial di negara-negara ASEAN dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan efektif, yang pada akhirnya akan membantu dalam pengentasan kemiskinan di kawasan ASEAN. [NS/HDH]
sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4336-road-to-atf-meetings-launching-dorong-public-expenditure-management-yang-makin-optimal.html
