TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan v Indrawati menggarisbawahi pentingnya arsitektur keuangan global yang inklusif. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) G20 di Afrika Selatan.
Menurut Sri Mulyani, arsitektur keuangan global harus mencakup seluruh spektrum perekonomian. "Baik negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, maupun negara maju," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.
Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, situasi ini menuntut negara-negara G20 untuk meninjau kembali fondasi dari arsitektur keuangan internasional guna memastikan bahwa sistem tersebut tetap stabil, inklusif, dan relevan dalam menghadapi dunia yang terus berkembang dengan cepat.
Adapun saat ini Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) tengah mengimplementasikan Peta Jalan MDB G20 serta rekomendasi-rekomendasi dari Laporan CAF (Capital Adequacy Framework).
Selama pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Juli 2025, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.
Selain arsitektur keuangan internasional, isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global.
Terkait dengan ekonomi global dan tantangan terkini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyoroti ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata, tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, utang publik tinggi, dan kejadian iklim ekstrem.
Hubungan ekonomi global juga sering dipersepsikan sebagai permainan zero-sum, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi semacam ini, menurut Sri Mulyani, harus segera ditanggapi secara serius.
“Perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat,” tutut Menkeu.
Selain itu Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, terutama di tengah ekonomi dan lingkungan global yang menciptakan lebih banyak risiko.
Di Indonesia, kata Sri Mulyani, ketidakseimbangan dihadapi dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical, sebagai peredam guncangan, dan mendorong reformasi struktural. “Kami bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Inflasi 1,6 persen, defisit fiskal 2,5 persen,” tuturnya.
Sementara itu, ihwal isu perpajakan internasional, Menkeu menyampaikan bahwa arsitektur perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil bukan hanya soal pemerataan global melainkan prasyarat bagi ketahanan dan pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan terkait dengan keuangan berkelanjutan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menekankan perlunya koordinasi global dalam arsitektur keuangan berkelanjutan, mendorong interoperabilitas dan efisiensi pembiayaan iklim, termasuk penguatan aksi adaptasi, ketahanan, dan rencana transisi menuju pembangunan rendah karbon.
Para anggota G20 juga membahas isu infrastruktur, khususnya bagaimana peningkatan investasi infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.
Ihwal isu sektor keuangan dan inklusi keuangan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi kerentanan dan mendorong sistem keuangan yang terbuka, tangguh, dan stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada implementasi yang konsisten, menyeluruh, dan tepat waktu dari semua reformasi dan standar internasional yang disepakati, termasuk Basel III.
