Dalam pidato kuncinya di acara Great Lecture yang diselenggarakan oleh Great Institute (11 September 2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyampaikan pandangannya mengenai arah transformasi ekonomi nasional. Ia menyoroti berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki Indonesia untuk keluar dari jebakan middle income trap dan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Purbaya, menganggap pertumbuhan ekonomi 5% sebagai capaian yang “sudah bagus” justru merupakan jebakan. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, Indonesia berisiko terus berada di posisi negara berpendapatan menengah. Untuk menjadi negara maju, dibutuhkan pertumbuhan tinggi secara konsisten, bahkan mendekati 8% per tahun.

Tedapat penekanan akan peran Presiden Jokowi dalam mendorong intervensi kebijakan ekonomi yang lebih aktif. Contohnya, intervensi langsung dalam situasi sulit diyakini menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Sebelum krisis 1998, Indonesia mampu tumbuh rata-rata sekitar 6,5%. Namun pascakrisis, laju pertumbuhan cenderung mentok di kisaran 5%. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah masalahnya terletak pada potensi ekonomi yang menurun, atau kesalahan dalam kebijakan ekonomi.

Muncul perdebatan klasik mengenai siapa penggerak utama ekonomi — pemerintah atau swasta — kembali diangkat. Namun perlu dipahami bahwa keduanya harus berperan bersama. Mesin swasta yang menyumbang 90% dari aktivitas ekonomi dan mesin pemerintah yang berperan 10% harus berjalan beriringan agar pertumbuhan bisa lebih tinggi.

Mengutip teori Milton Friedman, disebutkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar jauh lebih menentukan dibanding sekadar pergerakan suku bunga. Data menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan uang beredar (M0) dan kredit melambat drastis, sehingga menghambat laju ekonomi. Oleh karena itu, menghidupkan kembali aliran likuiditas menjadi prioritas.

Dalam jangka pendek, Kementerian Keuangan akan memfokuskan pada peningkatan penyerapan anggaran kementerian/lembaga serta memberi kelonggaran transfer ke daerah. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial-ekonomi, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan mempercepat pertumbuhan.

Pidato ini menegaskan keyakinan bahwa nasib ekonomi Indonesia ada di tangan bangsa sendiri. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, manajemen likuiditas yang lebih baik, serta kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia diyakini mampu mendorong pertumbuhan hingga 6–6,5% dalam jangka pendek, dan perlahan menuju target 8%.