Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas kinerja anggaran, khususnya dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Namun, dalam praktiknya masih banyak satuan kerja yang menyusun RPD secara tidak akurat, sehingga menimbulkan deviasi antara rencana dan realisasi. Hal ini terjadi karena kegiatan yang belum pasti sudah dimasukkan dalam RPD, atau sebaliknya terdapat pencairan yang tidak direncanakan sebelumnya. Akibatnya, nilai IKPA menjadi menurun karena deviasi yang tinggi .
Selain itu, kurangnya koordinasi antar unit juga menjadi kendala utama dalam penyusunan RPD. Penyusunan yang hanya dilakukan oleh operator tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana kegiatan, dan bagian keuangan menyebabkan data yang dihasilkan tidak realistis. Dalam materi disebutkan bahwa proses revisi tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada operator, melainkan perlu kolaborasi lintas fungsi agar rencana penarikan dana benar-benar mencerminkan kondisi riil kegiatan .
Permasalahan lain yang sering muncul adalah memasukkan kegiatan yang belum siap untuk direalisasikan, seperti kontrak yang belum ditandatangani atau dokumen yang belum lengkap. Hal ini menyebabkan rencana pencairan meleset jauh dari realisasi. Oleh karena itu, prinsip utama dalam penyusunan RPD adalah hanya memasukkan kegiatan yang benar-benar siap dicairkan, serta menghindari unsur yang masih belum jelas agar deviasi dapat diminimalkan .
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan penerapan praktik terbaik (best practices), seperti menyusun RPD berbasis kegiatan riil, memperhitungkan timing pencairan SP2D, serta melakukan monitoring secara rutin. Monitoring yang dilakukan secara berkala—misalnya pada pertengahan dan akhir bulan—akan membantu mendeteksi potensi deviasi lebih dini sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif.
Dengan perencanaan yang akurat, koordinasi yang kuat, serta monitoring yang konsisten, kualitas perencanaan dan pelaksananaan anggaran dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada perbaikan nilai IKPA, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, komitmen seluruh pihak dalam proses perencanaan dan pengendalian RPD menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.
