Luwuk 10 September 2025 - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Luwuk yang meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut menunjukkan kinerja belanja negara yang cukup signifikan hingga akhir Agustus 2025. Dari total pagu sebesar Rp4,57 triliun, realisasi belanja telah mencapai Rp2,77 triliun atau 60,71 persen.
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat mencakup berbagai kategori dengan tingkat serapan yang bervariasi.
- Belanja Pegawai terserap 73,31% dari pagu Rp269,9 miliar, dengan realisasi Rp197,8 miliar.
- Belanja Barang terealisasi sebesar Rp104,6 miliar dari pagu Rp192 miliar atau 54,48%.
- Belanja Modal terealisasi sebesar 31,75% (Rp52,5 miliar dari pagu Rp165,5 miliar).
- Belanja Bansos mencapai 57,23% dengan realisasi Rp89,1 juta dari pagu Rp155,7 juta.
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya ruang percepatan pada sektor barang dan modal, yang biasanya memang terealisasi lebih besar menjelang akhir tahun anggaran.
Transfer ke Daerah
Selain belanja pusat, realisasi transfer ke daerah juga mencatat progres positif. Dari pagu Rp3,94 triliun, realisasi hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp2,42 triliun atau 61,36%. Rinciannya antara lain:
- Dana Bagi Hasil (DBH): 60,18% (Rp638,6 miliar dari Rp1,0 triliun).
- Dana Alokasi Umum (DAU): 65,36% (Rp1,2 triliun dari Rp1,8 triliun).
- DAK Fisik: relatif rendah, baru 5,90% (Rp12,9 miliar dari Rp218,5 miliar).
- DAK Non Fisik: 60,22% (Rp242,4 miliar dari Rp402,6 miliar).
- Dana Desa: mencatat serapan tertinggi dengan 79,33% (Rp296,8 miliar dari Rp374,2 miliar).
Tingkat serapan yang tinggi pada Dana Desa menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun, rendahnya realisasi DAK Fisik menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, mengingat peran strategisnya dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Gambaran Umum
Secara total, realisasi belanja KPPN Luwuk hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp2,77 triliun dari pagu Rp4,57 triliun atau 60,71 persen. Angka ini mencakup belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, yang bersama-sama mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut.
