Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota Batu, sampai dengan April 2022 sebesar Rp.2,09 triliun atau 27,18% dari total pagu sebesar Rp.7,70 triliun. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 5,76% dari realisasi April tahun 2021 sebesar Rp.1,92 triliun atau 21,42% dari total pagu sebesar Rp.8,99 triliun
Dari total realisasi belanja sebesar Rp.2,09 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.1,59 triliun atau 27,05% dari total pagu sebesar Rp.5,87 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.505,20 miliar atau 19,77% dari pagu sebesar Rp.1,03 triliun.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan bulan April 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.1,17 triliun atau 31,75% dari pagu sebesar Rp.3,67 triliun. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp.401,04 miliar atau 19,94% dari pagu sebesar Rp.2,01 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.15,21 miliar atau 8,70% dari pagu sebesar Rp.174,77 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp.7,10 miliar atau 44,61% dari pagu sebesar Rp.15,92 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan pagu sebesar Rp.320,74 miliar dan belum terdapat realisasi. DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp.203,40 miliar atau 28,72% dari total pagu sebesar Rp.708,33 miliar, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sementara itu, untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp.301,81 miliar atau 37,63% dari total pagu sebesar Rp.802,05 miliar. Sampai dengan bulan April 2022 penyaluran Dana Desa tahap I sebanyak 733 desa atau 99,32% dari total 738 desa. Masih terdapat 5 desa yang belum salur, yaitu Kabupaten Malang sebanyak 2 desa dan Kabupaten Pasuruan sebanyak 3 desa.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman berharap melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara cepat dan akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang diharapkan dapat bermanfaat guna pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
Pers Rilis dibuat tanggal 9 Mei 2022
Kepala KPPN Malang
Rintok Juhirman
