Dalam rangka mengukur tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh KPPN, telah dilaksanakan penilaian kepuasan pengguna layanan KPPN Manado periode semester I Tahun 2023.

Dari survei tersebut diperoleh hasil 4,84 (indeks 5).

Kami mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan atas layanan kami dan atas kontribusi dalam upaya perbaikan layanan KPPN Manado.

Bravo KPPN Manado!!

Menurut Craig & Grant (1996), strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (targeting and long-term goals) dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (achieve the goals and objectives). KPPN Manado sebagai instansi vertikal DJPb Kementerian Keuangan, dalam mencapai tujuan organisasi, perlu merumuskan strategi organisasi dengan memperhatikan faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi ketercapaian tujuan organisasi.
Pemetaan faktor-faktor tersebut dengan menggunakan metode Analisa STEP, SWOT, dan TOWS. Selanjutnya ditarik kesimpulan pemilihan strategi organisasi yang akan diterapkan pada KPPN Manado. Berikut adalah Analisa strategi KPPN Manado tahun 2023.

Bravo KPPN Manado!!

Realisasi APBN Lingkup Kerja KPPN Manado s.d 30 Juni 2023

Sobat Manado,  saat ini kita sudah memasuki periode ketiga di tahun 2023.  Berdasarkan data yang dirilis aplikasi OMSPAN menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran di wilayah kerja KPPN Manado meningkat pesat dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran bulan Mei 2023. Setidaknya terjadi peningkatan sebesar 10,12%, yaitu dari capaian sebesar 33,91% (Rp 4,49 Trilyun) pada akhir bulan Mei 2023 menjadi sebesar  44,03% (Rp 5,8 Trilyun) pada akhir bulan Juni 2023.

Capaian Realisasi Anggaran

Per-30 Juni 2023

Per-30 Juni 2023

Jika dilihat dari tiap-tiap jenis belanja capaian realisasi anggaran pada akhir bulan Juni 2023 terjadi peningkatan dibanding capaian akhir bulan Mei 2023.  Untuk Belanja Pegawai (51)meningkat sebesar 17,98%, Belanja Barang (52) meningkat sebesar 9,63%, Belanja Modal (53) meningkat sebesar 7,39%, Belanja Bansos meningkat sebesar 1,22%, dan Transfer Ke Daerah (TKD) meningkat sebesar 7,83%.

Capaian realisasi anggaran tersebut, meskipun terjadi peningkatan capaian realisasi anggaran sebesar 10,12%, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target capaian Triwulan II yang telah ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2022. Hanya Belanja Pegawai yang capaiannya melebihi target capaian Triwulan II (50%).  Capaian realisasi anggaran terendah adalah Belanja Modal yang hanya sebesar 26,38%. Hasil FGD semester I tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran diketahui beberapa penyebab terjadinya rendahnya realisasi anggaran Belanja Modal, diantaranya proses pengadaan barang/jasa terkendala, progres capaian pbj yang belum optimal, adanya ketentuan TKDN.

Kondisi ini menjadi perhatian bersama, baik KPPN Manado sebagai Kuasan BUN maupun satker mitra kerja, bagaimana capaian realisasi anggaran dapat memenuhi target pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Dalam rangka menggelorakan semangat Anti Gratifikasi, seluruh Pejabat, Pegawai, dan PPNPN berkomitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan pungli baik langsung maupun tidak langsung.

Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi.

? Saluran Pengaduan:
?? Telp/Sms : 081245783864/085883453001
? Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
? Kotak Pengaduan : Kotak Pengadian di FO
?️ Tatap Muka : FO Pengaduan
? https://bit.ly/PePasung)

#antigratifikasi
#antikorupsi
#DJPbHanDAL
#DJPbKawalAPBN
#Intress

 PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN

DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO

1. Penghuni Gedung memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap
2. Ketua Tim Tanggap Darurat mengarahkan Petugas dalam penanganan tanggap darurat
   1. Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran;
   2. Petugas Tanggap Darurat melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel

3. Petugas Tanggap Darurat memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

4. Petugas tanggap darurat mengumpulkan seluruh penghuni Gedung di area akses
5. Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan :
   1. Pemberitahuan kepada seluruh penghuni bahwa api dapat dipadamkan (tidak dilakukan evakuasi)
   2. evaluasi atas timbulnya sumber

7. Apabila sumber api tidak dapat dipadamkan, maka dilakukan ;
   1. Pemberitahuan kepada seluruh penghuni bahwa api tidak dapat dipadamkan dan akan dilakukan evakuasi
   2. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada :
      • Dinas Pemadam Kebakaran; dan
      • Petugas Pelayanan Kesehatan
   3. Petugas Tanggap Darurat Lantai memimpin proses evakuasi melalui akses darurat yang tersedia.
   4. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
   5. Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang telah dievakuasi.
   6. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
8. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.
9. Tim Tanggap Darurat membuat laporan sebagai pertanggungjawaban kejadian darurat

KPPN Manado dilihat dari kedudukannya melaksanakan tugas sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Selaku Kuasa BUN KPPN Manado menjamin terlaksanannya penyaluran dana APBN secara lancer dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana kas Negara di wilayah kerjanya.

KPPN Manado, seperti halnya Kuasa BUN lainnya, melaksanakan beberapa aktivitas yang mendukung tugasnya mulai pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban serta pelaporan dengan harapan tercapainya target tepat waktu, tepat jumlah dan tetap sasaran.

Kinerja KPPN Manado merupakan Kinerja Organisasi yang telah ditentukan target dan formulasinya sebagai salah satu bahan dalam mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Disisi lain, peningkatan kualitas kinerja menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan KPPN Manado dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan/stakeholders. Kualitas kinerja yang semakin baik bisa menumbuhkan semangat profesionalisme bagi semua pegawai sehingga terwujud prestasi organisasi secara keseluruhan.

I.    VISI KPPN Manado

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia

untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan:

“Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

II.      MISI KPPN Manado

Mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui :

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata Kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata Kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;

6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan

*sesuai KEPDIRJEN-193/PB/2020 tentang Sasaran Strategis DJPb Tahun 2020-2024

I.    NILAI-NILAI ORGANISASI/ KEMENTERIAN KEUANGAN :

INTEGRITAS                Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya dan menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

PROFESIONALISME   Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas dan bekerja dengan hati

SINERGI                        Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati dan menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

PELAYANAN                Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan dan bersikap proaktif dan cepat tanggap

KESEMPURNAAN       Melakukan perbaikan terus menerus dan mengembangan inovasi dan kreativitas

II.      PERUMUSAN STRATEGI ORGANISASI

Langkah-langkah perumusan strategi organisasi KPPN Manado sebagai berikut:

1.    ANALISA STEP (Sociocultural, Environmental/Economic, Technological, Public Policy/Legal)

Identifikasi isu-isu eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi KPPN Manado adalah sebagai berikut:

Lingkungan Sociocultural sebagai berikut:

• Perilaku satuan kerja mitra kerja yang manja dan kurang perhatian dengan berbagai informasi yang diberikan, baik secara langsung (sosialisasi/bimtek) maupun melalui broadcast di WAG milik KPPN Manado.

• Pengiriman berkas hard copy oleh petugas satuan kerja atau melalui jasa pengiriman tanpa surat pengantar (keterangan), sehingga tidak jelas berkas apa yang
• Ekspektasi para pengguna layanan untuk dapat diberikan kepastian penyelesaian berkas yang diajukan tanpa melihat kelengkapan dan kebenaran atas berkas yang
• Setiap pergantian pejabat perbendaharaan tidak segera diikuti dengan pendaftaran OTP untuk user SAKTI

Lingkungan Technological sebagai berikut:

• Terindikasi belum semua petugas satker memahami dan menguasai semua modul SAKTI padahal KPPN Manado telah melakukan bimbingan teknis (training) untuk setiap modul tersebut.
• Petugas satuan kerja belum sepenuhnya melakukan penyimpanan data secara teratur dan menggunakan hard disk ekstrenal untuk meminimalkan risiko kehilangan
• Di wilayah Manado hanya satu penyedia layanan internet yang bagus dan cepat koneksinya (telkomsel)
• Saat peak season sering kali aplikasi SAKTI terjadi error (berhenti operasi).

Lingkungan Environmental sebagai berikut:

• Masih sering terjadi pemadalam listrik tanpa ada pemberitahuan lebih

Lingkungan Public Policy/Legal sebagai berikut:

• Penerapan aplikasi SAKTI secara menyeluruh kepada mitra kerja terkadang masih mengalami
• Perubahan aplikasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan secara cepat disesuaikan dengan kebutuhan
• Beberapa ketentuan Diretur Jendera Perbendaharaan diterbitkan dengan kurun waktu

2.    ANALISA SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Salah satu Teknik untuk mengevaluasi kinerja, persaingan yang dihadapi, risiko serta peluang dari satu organisasi. Adapun faktor-faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kinerja KPPN Manado adalah sebagai berikut:

Strengths (Faktor yang menjadi keunggulan/kekuatan)

Faktor internal dan menjadi kendali organisasi

• Standard Operasional Prosedure (SOP) daari seluruh tugas pokok dan fungsi KPPN telah ditetapkan dengan ketentuan yang
• Sebagian besar SDM saat ini berusia muda (produktif) dan IT minded sehingga sangat memahami proses bisnis KPPN yang berbasis aplikasi
• Lokasi KPPN yang mudah terjangkau dan berada di Kawasan perkantoran, dekat dengan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
• Koordinasi internal dan eksternal semakin kuat, sehingga dapat membantu penyelesaian permasalahan yang ada

Weaknesses (Faktor yang menjadi kelemahan)

Faktor internal yang bersifat negatif dan berpotensi mengganggu.

• Tingkat kepatuhan/tingkat kedisiplinan SDM (generasi Y dan Z) terhadap peraturan masih rendah
• Tingkat partisipasi dan kepedulian SDM muda dalam membantu berbagai program unit kerja belum optimal
• Bentuk konstruksi gedung KPPN Manado sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mengusung konsep FRESH Office
• Belum adanya beberapa ruangan yang dianjurkan untuk dapat meningkatkan layanan kepada stakeholders (misalnya ruang laktasi dan ruang bermain anak sebagai salah satu pemenuhan PUG)

Opportunities (Faktor yang menjadi peluang)

Faktor eksternal yang menunjang kinerja dan capaian organisasi.

• Kehadiran SAKTI dan SPAN yang merupakan simplikasi aplikasi dalam proses bisnis KPPN sangat membantu kemudahan penyelesaian pekerjaan
• Sebagian besar satuan kerja yang dilayani KPPN Manado berada di sekitar Kota Manado (jaraknya dekat)
• Petugas satuan kerja yang mengelola DIPA adalah pegawai yang sudah relatif lama bertugas sehingga mudah untuk menerima peraturan baru dan update aplikasi yang
• Kebijakan penataan jabatan fungsional memotivasi petugas satker untuk berkinerja lebih baik agar memenuhi target kinerja

Threats (Faktor yang menjadi ancaman)

Faktor eksternal yang dapat mengganggu kinerja organisasi

• Masih sering terjadi pemadaman listrik di wilayah kota Manado
• Seringkali aplikasi SAKTI dan SPAN error disaat penggunaan kapasitas penuh (peak season)
• Penggantian petugas satuan kerja yang menangani aplikasi maupun pelaporan belum sepenuhnya disiapkan secara matang dan tanpa ada persiapan
• Tuntutan/ ekspektasi stakeholder meningkat terhadap layanan

Dari uraian faktor-faktor di atas berikut adalah matriks SWOT :

Berikut adalah matriks evaluasi faktor internal dan matriks evaluasi faktor eksternal dari Analisa SWOT

1.    ANALISA TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths)

Salah satu metode dalam perumusan strategi organisasi yang komprehensif dan sistematis faktor eksternal dan internal untuk mengevaluasi posisi competitiveness saat ini dan peluang di masa depan. Berikut adalah Analisa TWOS.

ANALISA TOWS

2.    KESIMPULAN FORMULASI STRATEGI

Formulasi strategi organisasi disimpulkan dengan mencantumkan kombinasi atas indikator yang ada, strategi yang dilaksanakan KPPPN Manado sebagai berikut:

·      Memilih strategy ST

Menggunakan Strengths untuk menanggulangi Threats

1. Dengan lokasi KPPN yang strategis, SDM yang berkompeten, dan koordinasi yang makin kuat selama ini dapat mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi petugas satker dalam penyelesaian pekerjaan, seperti saat terjadi gangguan listrik dan aplikasi
2. Adapun permasalahan petugas satker terkait penggunaan aplikasi SAKTI sebagai akibat penggantian petugas satuan kerja dan/atau kekurang pedulian petugas satker, KPPN Manado secara proaktif akan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis dalam rangka mendidik petugas satuan kerja agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang

·      Memilih strategy WO

Mengurangi Weaknesses untuk menangkap Opportunities

1. Kekurang disiplinan SDM muda disiasati dengan pemberian motivasi sesama pegawai dan arahan pimpinan yang rutin dilaksanakan tiap hari Rabu melalui kegiatan SERABI (Setiap Rabu Berbagi

1. SDM Muda yang cenderung pasif (datang ke kantor hanya untuk bekerja) dan kurang aktif dalam berpartisipasi disiasati dengan penugasan – penugasan pada kegiatan diluar Tusi utama, seperti dilibatkanpada tim konten kreatif KPPN Manado.
2. Dengan terbatasnya dana maka ruangan yang sudah ada akan dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders
3. Mendorong pengelola satuan kerja untuk alih fungsi ke jabatan

Manado, 17 Maret 2023

Dalam rangka mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional tiap triwulan dilaksanakan rekonsiliasi tiga pihak, yaitu KPPN, BPJS Kesehatan, serta Pemerintah Daerah.  Atas dasar hal tersebut, BPJS Kesehatan wilayah Sulawesi menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi data pungutan iuran kepesertaan BPJS triwulan I tahun 2023 sekaligus memberikan apresiasi kepada para pemda yang berprestasi dalam menunjang program JKN di wilayah Sulawesi Utara tahun 2022.

Kegiatan yang berlokasi di Hotel Sentra, Minahasa Utara tersebut merupakan agenda berskala besar karena melibatkan seluruh pemerintah daerah, 4 (empat) KPPN yaitu KPPN Manado, KPPN Bitung, KPPN Kotamobagu, dan KPPN Tahuna, serta 2 (dua) Kantor Cabang BPJS Kesehatan (BPJS Cabang Manado dan BPJS Cabang Tondano).  Rekonsiliasi berskala besar tersebut diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 dan dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi, para Sekretaris Daerah, para Kepala KPPN, serta para Kepala BPKAD/BPKD se-Provinsi Sulawesi Utara.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi, Bapak Steve H.A. Kepel. Kemudian agenda acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 3 (tiga) narasumber yaitu Deputi Direksi BPJS, Bpk. Oktovianus Ramba, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Arief Fadhillah, serta Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Agus Mirsatya.  Dalam pemaparannya disebutkan bahwa tingkat kepatuhan pemda-pemda se-Provinsi Sulawesi Utara sangat tinggi, sehingga mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Deputi Direksi BPJS Kesehatan mengapresiasi tingkat kepesertaan BPJS di Provinsi Sulawesi Utara. Dikatakan dari jumlah penduduk sebanyak 2.664.313 jiwa sebanyak 2.645.514 telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau sekitar 99,30%.

Ditambahkan pula oleh Deputy Direksi BPJS Kesehatan bahwa terdapat 659.211 peserta BPJS Kesehatan atau sekitar 25% dari seluruh peserta yang tidak aktif.  Hal ini sangat disayangkan karena dikhawatirkan saat mereka membutuhkan perawatan medis dirumah sakit maka biaya perawatan mereka tidak dapat dicover BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan Permendagri 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa iuran JKN meliputi 5 (lima) komponen yaitu: Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Profesi, dan Tambahan Penghasilan.  Data sampai bulan April 2023 diketahui bahwa pemda-pemda se-Provinsi masih memiliki kewajiban (utang) iuran JKN sebesar Rp. 29.9 milyar kepada BPJS Kesehatan Cabang Manado (Rp. 2.9 milyar) dan Cabang Tondano (Rp. 27 milyar).  Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara permasalahan dalam pembayaran iuran JKN di Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1. Pemutakhiran data kepesertaan belum memadai
2. Kepatuhan pembayaran iuran sesuai ketentuan berdasarkan jumlah peserta
3. Kepatuhan pembayaran iuran sesuai ketentuan berdasarkan nilai pembayaran.

Pada bagian akhir paparan disampaikan rekomendasi BPK terkait permasalahan JKN di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Pemda menetapkan mekanisme rekonsiliasi internal terkait pemadanan data kepesertaan dan melaksanakannya secara konsisten sebelum melakukan rekonsiliasi dengan BPJS
2. Pemda dan BPJS melaksanakan rekonsiliasi secara berkala termasuk validasi penambahan/ pengurangan data peserta
3. Memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran sebagai kompensasi pembayaran iuran periode berikutnya
4. Penguatan sumber daya kesehatan serta akses layanan kesehatan

Acara puncak acara tersebut berupa penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) secara serentak yang dilakukan oleh para Kepala KPPN, para Kepala BPKAD/BPKD, serta para Kepala Cabang BPJS Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Utara yang disaksikan oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, serta Deputy Direksi BPJS Kesehatan. Sebagai penutup, kemudian para pihak yang terlibat dalam proses penandatanganan beserta para saksi melakukan sesi foto bersama.