Pada Senin, 3 Februari 2025, KPPN Meulaboh menerima kunjungan tim Bank Syariah Indonesia (BSI) guna membahas upaya optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara lingkup wilayah kerja KPPN Meulaboh. Pada kunjungan ini, kedua pihak melakukan diskusi yang berfokus pada mekanisme penyaluran APBN, program Zero Retur, penggunan CMS dengan Virtual Account dan implementasi KKP lingkup KPPN Meulaboh.
Ketua Tim BSI Regional 3 Meulaboh, Bapak Bambang Frasetya, menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan KPPN Meulaboh untuk memastikan seluruh penyaluran APBN berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Kepala KPPN Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan kepada stakeholder, khususnya satuan kerja pusat dan pemerintah daerah, dengan memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan.
Pada Tahun 2024, KPPN Meulaboh telah menyalurkan APBN ke 95 satuan kerja Pemerintah Pusat dan 4 pemerintah daerah (Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue) dengan total pagu sebesar 5.1 Triliun dan realisasi sebesar 5.03 Triliun. Untuk tahun 2025, KPPN Meulaboh mengelola pagu APBN sebesar 4,86 T dengan pagu satker pemerintah pusat sebesar 1.27 T dan pagu Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar 3.59 T (Sumber: OMSPAN per 3 Februari 2025).
Untuk memastikan penyaluran dana tersebut efektif dan efisien, KPPN Meulaboh dan BSI akan terus memperkuat implementasi digitalisasi keuangan pemerintah. Adapun capaian Digitalisasi KPPN Meulaboh pada Tahun 2024, yang didukung oleh BSI, adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS dan Digipay. Capaian KKP september tahun 2023 senilai 113.8 juta, akhir tahun 2023 senilai 957.3 juta dan 2024 mencapai besaran 1.73 M. Peningkatan penggunaan KKP dari 2023 ke 2024 adalah sebesar 81.09 %.
Selanjutnya, Penggunaan CMS satker wilayah kerja KPPN Meulaboh mengalami peningkatan sebesar 2.3%. Pada triwulan lll tahun 2023, persentase penggunaan CMS adalah sebesar 37.1% dan pada triwulan lll tahun 2024 sebesar 39.4%. Kemudian, transaksi digipay dari tahun 2023-2024 mengalami peningkatan sebesar 28.6% dimana pada tahun 2023 total nilai transaksi sebesar Rp 107.56 juta dan tahun 2024 sebesar Rp138.32 juta.
KPPN Meulaboh dan BSI berkomitmen akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kegiatan yang bersifat teknis dan aplikatif untuk memastikan penyaluran dana APBN lancar dan Digitalisasi di Aceh meningkat pesat. Selain itu, disampaikan juga bahwa KPPN Meulaboh merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan siap mewujudkan keberlanjutan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang berintegritas, tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
