KPPN Meulaboh menjadi tuan rumah Rapat Tim Pengawasan dan Pemantauan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat pada Selasa, (21/07) di Ruang Mini TLC KPPN Meulaboh. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan langkah-langkah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Rapat dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Ruswaidi, selaku Koordinator Tim Pengawasan dan Pemantauan Satgas Optimalisasi PAD, Kepala KPPN Meulaboh Linggo Supranggono, Kepala KPP Pratama Meulaboh Muhammad Fahrur Rozie, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah (P3EPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat Ihsan Muttaqin, serta jajaran Tim Pengawasan dan Pemantauan Satgas Optimalisasi PAD Kabupaten Aceh Barat.

Kegiatan dibuka oleh Ruswaidi yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Barat. Menurutnya, berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah perlu dijawab melalui sinergi, inovasi, dan pemanfaatan data yang lebih optimal.

“Optimalisasi PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Kehadiran KPPN Meulaboh dan KPP Pratama Meulaboh diharapkan dapat memperkuat perumusan strategi sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan berkelanjutan,” ujar Ruswaidi.

Dalam sesi pemaparan, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Barat, Muhammad Fadhil, menyampaikan evaluasi realisasi PAD hingga 20 Juli 2026. Paparan tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasinya belum mencapai target, antara lain Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir. Selain itu, potensi penerimaan dari PBJT Makan Minum, PBJT Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lahan instansi vertikal juga masih memiliki ruang untuk dioptimalkan.

Menanggapi paparan tersebut, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan sejumlah strategi yang dapat menjadi fokus bersama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Strategi tersebut meliputi penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan target berbasis data (baseline), pembangunan sistem informasi pengawasan berbasis dashboard, penyusunan program quick win, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pembayaran pajak daerah.

“Penguatan PAD perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data. Pemerintah daerah perlu memiliki target yang realistis, memperkuat kualitas SDM, serta membangun sistem pengawasan yang mampu menghasilkan data secara real time. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran,” ungkap Linggo Supranggono.

Linggo juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola fiskal yang sehat.

“KPPN Meulaboh sebagai Financial Advisor pemerintah daerah siap mendukung melalui sharing knoeladge, pendampingan, maupun pemberian masukan strategis. Harapannya, sinergi ini dapat mendorong peningkatan PAD sehingga kemandirian fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Meulaboh, Muhammad Fahrur Rozie, menyampaikan kesiapan KPP Pratama Meulaboh untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur di bidang perpajakan daerah, serta pertukaran data yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Bidang P3EPD BPKD Kabupaten Aceh Barat, Ihsan Muttaqin, memaparkan rencana penguatan pengawasan melalui digitalisasi, pengawasan lapangan secara berkala, dan peningkatan kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah, pemerintah gampong, serta instansi vertikal. Namun demikian, implementasi strategi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perlunya penyempurnaan regulasi, penguatan basis data wajib pajak, serta dukungan teknologi informasi yang memadai.

Diskusi yang berlangsung secara konstruktif menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui kolaborasi dengan KPPN Meulaboh dan KPP Pratama Meulaboh, penguatan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan sosialisasi mengenai manfaat PAD kepada masyarakat, serta penyusunan program quick win sebagai langkah jangka pendek dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Seluruh rekomendasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Satgas Optimalisasi PAD sebelum disampaikan kepada Bupati Aceh Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Melalui kegiatan ini, KPPN Meulaboh kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memperkuat kemandirian keuangan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

KPPN Meulaboh terus memperkuat kolaborasi antarsatuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan melalui semangat Kemenkeu Satu. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan serta memperkuat kapasitas fiskal daerah, Kepala KPPN Meulaboh didampingi Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) serta Kepala Seksi Bank melaksanakan kunjungan koordinasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh, Rabu (8/7).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala KPP Pratama Meulaboh, M. Fahrur Rozie, beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan konstruktif sebagai wujud sinergi antarsatuan kerja Kementerian Keuangan dalam memperkuat koordinasi serta menyelaraskan langkah-langkah strategis di wilayah kerjanya.

Melalui forum koordinasi tersebut, kedua intansi berdiskusi mengenai pentingnya penguatan sinergi dalam mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan perpajakan, optimalisasi pertukaran informasi, serta peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan negara yang semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain membahas aspek perpajakan, forum tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap kapasitas fiskal daerah. Penguatan kapasitas fiskal dinilai menjadi faktor krusial dalam menciptakan ruang fiskal yang sehat, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih baik dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala KPPN Meulaboh menyampaikan bahwa sinergi antarsatuan kerja Kementerian Keuangan merupakan salah satu kunci dalam menghadirkan pelayanan yang lebih optimal kepada para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi yang erat, berbagai program strategis pemerintah dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah.

KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memperkuat semangat Kemenkeu Satu melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah sebagai fondasi bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dokumentasi : Muhammad Alhady (Humas KPPN Meulaboh)

Meulaboh – Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Meulaboh terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan KPPN Meulaboh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bupati Aceh Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat.

Rapat diawali dengan mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual yang menekankan pentingnya menjaga inflasi tetap terkendali guna mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSen) Versi 3 Tahun 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Selanjutnya, TPID Kabupaten Aceh Barat melaksanakan rapat koordinasi internal guna membahas kondisi perkembangan harga komoditas strategis serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di wilayah Aceh Barat.

Keikutsertaan KPPN Meulaboh dalam forum TPID merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPPN sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tidak hanya mengelola penyaluran APBN, tetapi juga berperan sebagai Regional Chief Economist (RCE). Melalui peran tersebut, KPPN turut mendukung penyediaan analisis ekonomi regional, memperkuat koordinasi fiskal pusat dan daerah, serta mendorong terciptanya stabilitas ekonomi sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang erat bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh anggota TPID, KPPN Meulaboh berkomitmen mendukung berbagai upaya pengendalian inflasi serta optimalisasi pelaksanaan APBN agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menerima kunjungan koordinasi dari Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan, Keistemewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Ruswaidi, SSTP., M.Si pada Senin, 13 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala KPPN Meulaboh dan diterima langsung oleh Kepala KPPN Meulaboh Linggo Supranggono, dan didampingi Kepala Seksi Bank, Ishak.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi pelaksanaan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Pemantauan, sedangkan Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menjabat sebagai Wakil Koordinator Tim.

Pertemuan berlangsung dalam suasana yang konsturktif dengan membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan fiskal daerah. Fokus pembahasan meliputi optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kabupaten Aceh Barat, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan Pendapatan Alis Daerah (PAD) sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. “Optimalisasi PAD tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga pada terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. KPPN Meulaboh siap terus mendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui pendampingan dan rekomendasi strategis guna mendorong kemandirian fiskal daerah,” ungkap Linggo.

Melalui kolaborasi yang erat dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, KPPN Meulaboh berharap optimalisasi PAD dapat terus ditingkatkan sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan kapasitas fiskal yang semakin mandiri, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KPPN Meulaboh akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pemerintah Kabupaten Simeulue berhasil mengukir prestasi dengan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah berkinerja terbaik dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahun 2026 tingkat Provinsi Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pengelolaan Fiskal Daerah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Kamis (25/6).

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berhasil meraih Peringkat Terbaik I, sedangkan Pemerintah Kabupaten Simeulue memperoleh Peringkat Terbaik III. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan penyaluran Dana Desa secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan cerminan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal penyaluran Dana Desa.

“Prestasi yang diraih Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan Dana Desa tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi kunci agar Dana Desa dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” ujar Linggo.

Linggo menambahkan bahwa pemberian penghargaan ini diharapkan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal, mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Transfer ke Daerah.

“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.” tutur Linggo.

Hasil FGD juga memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Aceh, KPPN, dan pemerintah daerah sebagai landasan peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan kebijakan fiskal daerah ke depan.

KPPN Meulaboh menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas penghargaan yang diraih. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Meulaboh untuk terus menjaga kinerja penyaluran Dana Desa yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dokumentasi : Muhammad Alhady (Humas KPPN Meulaboh)

Meulaboh – KPPN Meulaboh menyelenggarakan kegiatan Press Release Kinerja APBN Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026, Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Instansi Pemerintah, serta Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Meulaboh sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Setiap rupiah APBN yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik," ujar Linggo.

Pada kesempatan tersebut, KPPN Meulaboh juga menyampaikan perkembangan kinerja APBN Semester I Tahun 2026. Hingga 9 Juli 2026, realisasi belanja negara pada wilayah kerja KPPN Meulaboh telah mencapai Rp2,55 triliun atau 58,59 persen dari total pagu sebesar Rp4,35 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp722,30 miliar serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,53 triliun, yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simeulue.

Selain menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN, kegiatan ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pengelola keuangan satuan kerja. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Meulaboh menyampaikan materi mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026. Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh penguatan terkait penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, andal, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Meulaboh. Materi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Kepala Seksi MSKI KPPN Meulaboh memaparkan kebijakan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perbendaharaan. Melalui sertifikasi tersebut diharapkan pejabat perbendaharaan memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara secara profesional.

Menutup kegiatan, Kepala KPPN Meulaboh mengajak seluruh satuan kerja untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN."Keberhasilan pengelolaan APBN merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi yang baik antara KPPN dan seluruh satuan kerja, kita dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.