Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, KPPN Meulaboh melalui program RRI Menyapa pada 24 Februari 2025 melakukan sosialisasi Deklarasi WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), Layanan Publik yang Berintegritas, serta Inovasi Layanan KPPN Meulaboh yang dilaksanakan di RRI Meulaboh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang komitmen KPPN Meulaboh dalam memberikan layanan yang terbaik, berintegritas, serta memperkenalkan berbagai inovasi yang telah diterapkan di KPPN Meulaboh.

Pada kesempatan ini, Linggo Supranggono bersama Sara Yulis, S.H., Kepala Subsi II Intelijen Kejaksaan Aceh Barat, mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan pentingnya Deklarasi WBBM sebagai upaya untuk memastikan layanan publik bebas dari korupsi, serta untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. 

“KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan, baik dalam pengelolaan anggaran negara maupun layanan masyarakat lainnya” ujarnya.

Kemudian, Linggo juga memaparkan Inovasi Layanan KPPN Meulaboh, yang meliputi penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan anggaran serta pengembangan system pengaduan online yang mempermudah masyarakat memberikan masukan atau melaporkan hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan mereka.

Diskusi yang diselenggarakan melalui RRI Menyapa ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang pentingnya integritas dalam pelayanan publik serta berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh KPPN Meulaboh untuk mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menciptakan kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menyaksikan kembali diskusi ini di RRI Pro 1 Meulaboh atau melalui kanal YouTube RRI Meulaboh.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Financial Advisory Central Government kinerja anggaran Satker, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan monitoring dan evaluasi kepada Satuan Kerja (Satker) Universitas Teuku Umar (UTU) pada tanggal 18 Februari 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi berkala, diharapkan dapat mendeteksi potensi masalah dan memperbaikinya untuk pencapaian yang lebih optimal.

UTU merupakan Satker dengan capaian digitalisasi terbesar melalui penggunaan CMS Virtual Account dan Kartu Kredit Pemerintah tahun 2024. Pencapaian ini perlu tetap dijaga dan ditingkatkan pada pelaksanaan anggaran 2025.

Pada kesempatan ini disampaikan juga komitmen KPPN Meulaboh mengenai penguatan integritas dan anti gratifikasi kepada Satker. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen KPPN Meulaboh dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada para satuan kerja serta mewujudkan pelayanan yang maksimal dengan tidak melakukan gratifikasi di dalam pelayanan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh.

Selain itu disampaikan pula bahwa sebagai instansi berpredikat ZI-WBK menuju WBBM, pegawai KPPN Meulaboh tidak diperkenankan menerima gratifikasi di dalam memberikan pelayanan kepada satuan kerja. Seluruh pelayanan pada KPPN Meulaboh bersifat gratis dan tanpa biaya. Para Satker dipersilakan melaporkan apabila ditemukan permintaan gratifikasi ataupun hal lain yang tidak berintegritas baik pegawai maupun PPNPN KPPN Meulaboh pada sarana pengaduan yang telah ditentukan untuk segera ditindaklanjuti oleh tim UKI KPPN Meulaboh.

Selanjutnya, dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), diperlukan dukungan UTU untuk saling menjaga integritas sekaligus bentuk island of integrity yang dilakukan oleh KPPN Meulaboh dan Stakeholders lingkup KPPN Meulaboh.

Dengan kerjasama yang erat antara KPPN Meulaboh dan para Satker, diharapkan pelayanan publik di KPPN Meulaboh dapat semakin meningkat, efisien, dan bebas dari praktik gratifikasi. KPPN Meulaboh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh Satker, menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang transparan, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap layanan yang diberikan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peranan penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara selaku TREFA (Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory). Dalam fungsinya sebagai Financial Advisory kepada satker pemerintah pusat, KPPN melakukan koordinasi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh terkait pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada tanggal 4 Februari 2025 di KPPN Meulaboh. 

Ketua STAIN dan sejumlah tim hadir dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan berbagai hal terkait anggaran 2025. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana agar anggaran dapat dikelola dengan tepat dan efisien, khususnya terkait Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menjadi salah satu cara untuk membiayai proyek-proyek pemerintah berbasis syariah.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas pentingnya sertifikasi pejabat perbendaharaan agar pengelolaan anggaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi. KPPN juga memberikan panduan terkait mekanisme yang harus dilakukan agar pelaksanaan anggaran tahun 2025 berjalan lancar dan sesuai aturan.

Pada tahun 2024 total pagu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebesar 42,7 Miliar dan mengalami penurunan sebesar 25,5% pada tahun 2025, dengan total pagu sebesar 34,1 Miliar. Adapun capaian kinerja digitalisasi pembayaran pada tahun 2024 yang terdiri dari penggunaan KKP sebesar Rp 99,2 juta, digipay Rp 1.3 juta, dan CMS Rp 123 Miliar.

Melalui pertemuan ini, KPPN Meulaboh berharap STAIN dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, agar program-program yang ada dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

KPPN Meulaboh berkomitmen akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kegiatan yang bersifat teknis dan aplikatif untuk memastikan penyaluran dana APBN lancar dan digitalisasi di Aceh meningkat pesat. KPPN Meulaboh merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan siap mewujudkan keberlanjutan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang berintegritas, tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Pegawai dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Acara pemberian penghargaan ini dilaksanakan di aula KPPN Meulaboh pada tanggal 6 Maret 2025 yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan PPNPN.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam sambutannya menekankan pentingnya motivasi dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. “Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pendorong bagi kita semua agar terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.” ujar Linggo Supranggono.

Berdasarkan hasil akhir, kategori The Best Employee diraih oleh Jhonstemos Kafaso Perangin Angin dan kategori PPNPN Terbaik diraih oleh Risma Kurniawaty. Pencapaian ini mencerminkan kerja keras dan integritas tinggi yang telah ditunjukkan dalam mendukung operasional KPPN Meulaboh, serta kontribusinya yang sangat berharga bagi kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan KPPN.

Untuk mekanisme penilaian kategori The Best Employee dilakukan berdasarkan rekapitulasi nilai setiap pegawai yang berdasarkan variabel jumlah Absensi, Total Jam Pelatihan, Inovasi/Karya/Prestasi dan Penilaian Kinerja dari Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Hasil rekapitulasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam rapat yang dilakukan oleh Kepala Kantor dan seluruh Kepala Subbagian/Seksi untuk menentukan 3 calon The Best Employee Triwulan IV Tahun 2024. Kemudian tahap terakhir pemilihan dilakukan melalui polling oleh seluruh pegawai.

KPPN Meulaboh akan terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik. Dalam mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta pelayanan yang berintegritas, KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan layanan tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh telah memperoleh status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Pada tahun 2025 KPPN Meulaboh diusulkan sebagai peserta penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan Penetapan Unit Kerja Peserta Penilaian ZI Menuju WBBM di Lingkungan DJPb Tahun 2025.

Pada tanggal 7 Januari 2025, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Bapak Izharul Haq, melakukan kunjungan ke KPPN Meulaboh, dalam rangka memberikan arahan dan berbagi pengalaman berharga kepada seluruh pegawai KPPN Meulaboh. Dalam kesempatan tersebut, beliau membagikan strategi dan langkah-langkah konkret yang telah membawa Kanwil DJPb Provinsi Aceh meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Izharul Haq, menyampaikan bahwa predikat WBBM yang diraih oleh Kanwil DJPb Provinsi Aceh pada tahun 2024 bukanlah hal yang mudah, melainkan hasil dari kerja keras, komitmen, dan integritas seluruh jajaran yang ada. Dalam kesempatan ini, beliau juga memberikan motivasi kepada KPPN Meulaboh untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian, tetapi terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan.

Izharul Haq menyampaikan “Ini adalah momen bagi KPPN Meulaboh untuk melakukan perbaikan serta peningkatan layanan baik internal maupun eksternal”

KPPN Meulaboh telah menyusun persiapan yang matang dan terstruktur sejak 2024 dalam meraih predikat WBBM tahun 2025. Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono menyampaikan “Setiap indikator sudah memiliki PIC yang jelas serta kerjasama tim menjadi modal utama dalam mencapai tujuan ini”. Kepala KPPN Meulaboh berperan penting sebagai role model dengan inisiatif tinggi dan tim Zona Integritas (ZI) bekerja sinergis untuk mewujudkan komitmen bersama.

Proses persiapan terus dilakukan melalui rapat rutin pada setiap hari Rabu untuk mengevaluasi setiap kemajuan dan memastikan semua aspek berjalan sesuai dengan rencana. Komitmen terhadap manajemen perubahan yang efektif dan akuntabilitas akan mendukung keberhasilan KPPN Meulaboh dalam meraih predikat WBBM.

Melalui arahan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh beserta peran Kepala KPPN Meulaboh dalam kegiatan tersebut, KPPN Meulaboh optimis dapat meraih gelar Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Momen WBBM ini adalah momen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peranan penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara selaku TREFA (Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory). Dalam fungsinya sebagai Financial Advisory kepada satker pemerintah pusat, KPPN melakukan koordinasi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh terkait pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada tanggal 4 Februari 2025 di KPPN Meulaboh. KPPN berperan sebagai penasihat keuangan (Financial Advisory) yang memberikan bimbingan kepada STAIN dalam pengelolaan anggaran.

Ketua STAIN dan sejumlah tim hadir dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan berbagai hal terkait anggaran 2025. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana agar anggaran dapat dikelola dengan tepat dan efisien, khususnya terkait Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menjadi salah satu cara untuk membiayai proyek-proyek pemerintah berbasis syariah.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas pentingnya sertifikasi pejabat perbendaharaan agar pengelolaan anggaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi. KPPN juga memberikan panduan terkait mekanisme yang harus dilakukan agar pelaksanaan anggaran tahun 2025 berjalan lancar dan sesuai aturan.

Pada tahun 2024 total pagu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebesar 42,7 Miliar dan mengalami penurunan sebesar 25,5% pada tahun 2025, dengan total pagu sebesar 34,1 Miliar. Adapun capaian kinerja digitalisasi pembayaran pada tahun 2024 yang terdiri dari penggunaan KKP sebesar Rp 99,2 juta, digipay Rp 1.3 juta, dan CMS Rp 123 Miliar.

Melalui pertemuan ini, KPPN Meulaboh berharap STAIN dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, agar program-program yang ada dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

KPPN Meulaboh berkomitmen akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kegiatan yang bersifat teknis dan aplikatif untuk memastikan penyaluran dana APBN lancar dan digitalisasi di Aceh meningkat pesat. KPPN Meulaboh merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan siap mewujudkan keberlanjutan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang berintegritas, tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)