Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Namun, WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Adalah kewajiban untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD,” tegas Presiden dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). Tahun ini LKPP mendapatkan predikat WTP untuk kedelapan kalinya berturut-turut.

Di tengah berbagai tantangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap di atas 5% merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Namun, untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang.

“Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih berfokus kepada hasil atau capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan membawa kemajuan negara ini,” sebut Presiden. “Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.”

Kegiatan penyerahan LHP kali ini mengangkat tema Menguatkan Fondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, dengan menekankan pentingnya upaya bersama dengan berbagai sektor baik lembaga negara, pemerintah, institusi pendidikan, swasta, maupun masyarakat. Diharapkan, dengan demikian tercipta keselarasan dan kolaborasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program pembangunan sehingga visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara tersebut juga dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Keuangan di antaranya Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Adapun Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan bahwa transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dalam accountability chain, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dinamika pengelolaan keuangan negara yang makin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi-stakeholders engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” terangnya. [LRN/SW]

Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Bapak Izharul Haq dan tim melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh pada tanggal 04 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kanwil DJPb Aceh dengan KPPN Meulaboh.

Dalam kunjungan ini, dilakukan office tour pada KPPN Meulaboh, sehingga Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh meninjau langsung berbagai kegiatan operasional KPPN Meulaboh, termasuk sarana dan prasarana layanan, serta kinerja KPPN Meulaboh yang harus dipertahankan dan ditingkatkan agar memenuhi standar dan ekapektasi stakeholder. Selain itu, juga dilakukan diskusi interaktif antara Bapak Kepala Kanwil dan segenap Insan Perbendaharaan KPPN Meulaboh, mulai dari Gen Z, Milenial dan Baby Boomer. Diskusi ini menjadi ajang tukar pikiran dan saran dari berbagai generasi yang bekerja di KPPN Meulaboh. Dimana semua genersi dapat berperan optimal dalam membangun negeri tentunya dengan tetap mengedepankan Nilai nilai Kemenkeu.

Kepala Kanwil memberikan apresiasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh KPPN Meulaboh dan memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara.

Kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh memberikan motivasi bagi seluruh pegawai KPPN Meulaboh untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat menjadi pemicu KPPN Melaboh terus berprestasi dan menjadi engine growth perekonomian regional. Dengan demikian, kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja KPPN Meulaboh ke depannya.

Meulaboh, 1 Juni 2024 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh bersama Kementerian Keuangan Satu Meulaboh menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Sabtu, 1 Juni 2024. Acara tersebut berlangsung di halaman Kantor KPPN Meulaboh dan dihadiri oleh seluruh pegawai serta pejabat dari KPPN dan Kemenkeu Satu Meulaboh.

Kemenkeu Satu Meulaboh adalah sinergi dari berbagai unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Meulaboh yang meliputi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Upacara dimulai pada pukul 07.30 WIB dengan dipimpin oleh Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo Supranggono, yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam pidatonya, Bapak Linggo mengimbau untuk senantiasa mengaplikasikan Pancasila dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Beliau juga mengajak untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini.

"Pada hari ini, kita tidak hanya mengenang sejarah kelahiran Pancasila, tetapi kita juga harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugas kita sebagai abdi negara, demi Indonesia yang maju, adil, makmur dan berwibawa di kancah dunia" ujar Linggo Supranggono.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga diisi dengan pembacaan teks Pancasila, pembacaan UUD 1945, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak ketinggalan pula doa bersama yang dipimpin oleh pegawai KPPN Meulaboh untuk mendoakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Seluruh peserta upacara tampak khidmat dan penuh semangat mengikuti rangkaian acara. Momen ini menjadi pengingat bagi para pegawai Kemenkeu Satu Meulaboh akan pentingnya Pancasila sebagai panduan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Kegiatan ini ditutup dengan sarapan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan antar Kemenkeu Satu Meulaboh. Melalui peringatan ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus terjaga dan terimplementasi dengan baik dalam setiap aspek kehidupan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semangat Pancasila, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Meulaboh, Aceh Barat - Dalam upaya memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh telah melaksanakan kegiatan survei monitoring dan evaluasi untuk Semester I tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mengamanatkan tugas dan wewenang pelaksanaan monitoring kredit program kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan di masing-masing provinsi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim survei yang terdiri dari Netania Bleskinta Bangun dan Dini Kristina Sinaga selaku Pelaksana Seksi Bank, telah melakukan wawancara baik secara offline maupun online kepada enam debitur KUR yang telah ditetapkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Kunjungan dilakukan kepada 2 debitur di daerah Meulaboh, Aceh Barat. Sementara 4 debitur lainnya dihubungi melalui aplikasi Whatsapp karena kendala jarak yang jauh dan keterbatasan waktu.

Tujuan dari kegiatan monitoring kredit program ini adalah untuk memantau kondisi lapangan terkait proses dan efektivitas pelaksanaan KUR. Dengan demikian, dapat memberikan keyakinan bahwa ketentuan KUR telah dipenuhi. Monitoring ini juga merupakan bagian dari tugas Regional Chief Economist (RCE) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diharapkan dapat dilakukan sesuai rencana kerja yang telah disusun, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing kantor wilayah.

Hasil dari pelaksanaan survei ini menunjukkan bahwa program KUR sangat membantu masyarakat dalam memperkuat permodalan usaha dan mendukung kebijakan percepatan pertumbuhan sektor riil serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para debitur merasa terbantu dengan adanya program ini, yang memberikan mereka akses kepada pembiayaan dengan bunga yang terjangkau, sehingga dapat mengembangkan usaha mereka lebih lanjut.

Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi seperti ini, diharapkan pelaksanaan KUR dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

Sabang, Juni 2024.

KPPN Meulaboh mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Semester I Tahun 2024 yang diadakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, yang berlangsung pada tanggal 07 s.d 09 Juni 2024 di Kota Sabang.

Kegiatan ini telah sukses dilaksanakan dan berlangsung meriah dengan rangkaian kegiatan yang mencakup Penyampaian Hasil Rapat Komisi, Tanggapan Hasil Komisi, dan Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, serta ditutup dengan Malam Apresiasi dan Ramah Tamah dan juga penandatanganan Sabang Charter 2024 yang berisi komitmen Kanwil DJPb Aceh bersama KPPN untuk mencapai target dan memberikan pelayanan terbaik.

Dalam kegiatan ini, KPPN Meulaboh berhasil meraih beberapa penghargaan atas capaian kinerja dalam beberapa kategori, diantaranya:

1. Terbaik I, KPPN Dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Tahun 2023 Sebagai Kuasa BUN Daerah/Pembina Satker Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
2. Terbaik I, KPPN Dengan Capaian Tingkat Impelementasi Learning Organization Sempurna Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
3. Terbaik II, KPPN Dengan Capaian Nilai Transaksi KKP Terbaik Tahun 2023 Sebagai Kuasa BUN Daerah/Pembina Satker Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
4. Terbaik III, KPPN Dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik Tahun 2023 Kategori KPPN Tipe A1 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
5. Terbaik III, KPPN Dengan Capaian Transaksi DIGIPAY Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
6. Terbaik III, KPPN Dengan Laporan Keuangan UAKPA/B Satker Terbaik Tahun 2022 Kategori KPPN Tipe A1 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo Supranggono, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas penghargaan yang diterima. "Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim KPPN Meulaboh. Mari berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," jelasnya.

Kegiatan ini mencerminkan kebersamaan dan komitmen untuk terus berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja di wilayah Provinsi Aceh. Dengan suksesnya kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja di bawah Kanwil DJPb Provinsi Aceh dapat terus menjaga semangat kerja yang tinggi dan berkontribusi lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Eksternalisasi Penguatan Integritas, Anti Gratifikasi dan Pembangunan ZI-WBK bagi Satuan Kerja (Satker) lingkup KPPN Meulaboh. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Mei 2024 di Aula KPPN Meulaboh. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh dan UMKM yang menjadi vendor pada Digipay.

Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo Supranggono, membuka acara dengan menyampaikan beberapa informasi penting terkait pelaksanaan anggaran di wilayah kerja lingkup KPPN Meulaboh, antara lain capaian realisasi anggaran sebesar Rp1,74 triliun dari total pagu Rp4,78 triliun (36,45%), yang terdiri dari Rp550,17 miliar realisasi K/L dan Rp1,19 triliun realisasi TKD.

Lebih lanjut, Bapak Linggo juga menyampaikan capaian IKPA KPPN Meulaboh sebagai BUN mencapai 94,37, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 92,54. Berdasarkan data capaian IKPA Satker, terdapat 31 Satker yang memiliki nilai IKPA 100.

Dalam sosialisasi ini disampaikan juga Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan Penilaian Kompetensi Pejabat Perbendaharaan (PPK dan PPSPM) oleh Pejabat Fungsional PTPN Mahir, Bapak Jhonstemos Kafaso Perangin Angin.

Selanjutnya, Kepala Seksi Bank, Bapak Ishak, menyampaikan tentang penyusunan Rencana Penarikan Dana Harian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat. Bapak Ishak menambahkan data Retur KPPN Meulaboh mengalami penurunan. “Bedasarkan data Retur 3 tahun terakhir, Retur pada KPPN Meulaboh mengalami penurunan. Sampai dengan April 2024, terdapat 8 retur SP2D dari Satker MTsN 3 Aceh Barat, Kantor Kementerian Agama Kab. Simeulue, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Jaya” ungkapnya.

Pada kegiatan ini juga disampaikan materi tentang Laporan Keuangan dan Monitoring To Do List oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Bapak Bagus Septiawan. Beliau menyampaikan langkah-langkah pelaporan keuangan serta penyelesaian rekonsiliasi dan to do list periode April 2024.

“Adapun proses tutup periode sampai periode 14 tahun 2023 dan pencatatan transaksi BMN sudah dapat dilakukan. Satker harus memastikan kesesuaian penggunaan akun vs kodefikasi BMN berdasarkan pencatatan BAST pada modul komitmen” ujarnya.

Digitalisasi pembayaran juga menjadi fokus utama dalam acara ini, dengan harapan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempermudah proses pembelian secara online bagi para UMKM. Materi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Bapak Fitri Arif Yulianto. Beliau memaparkan terkait mekanisme digitalisasi pembayaran pemerintah hingga Konsep dan Mekanisme Digipay. Pada kesempatan ini juga, perwakilan UMKM menyampaikan testimoni pengguna Digipay dari sisi vendor penyedia barang/jasa.

Setelah pemaparan dari narasumber KPPN, juga terdapat pemaparan tambahan dari Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh terkait Cash Management System Virtual Account dan penyampaian tentang kewajiban perpajakan bendahara dari perwakilan KPP Pratama Meulaboh, Pak Galih.

Acara ditutup oleh Kepala KPPN Meulaboh dengan closing statement pesan penguatan integritas. KPPN Meulaboh sebagai Kantor Layanan Kementerian Keuangan yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB. KPPN berkomitmen penuh dalam memberikan layanan terbaik tanpa biaya dan anti gratifikasi. KPPN juga terbuka kepada para Satker yang ingin mengadakan sharing session atau bimbingan dalam Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi dalam layanan publik.

“Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), KPPN Meulaboh juga berusaha untuk terus melakukan penguatan integritas baik secara internal maupun eksternal dan KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan layanan tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi” ujar Bapak Linggo.

Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman Satker tentang IKPA, penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan, peningkatan kinerja perencanaan kas, terlaksananya gerakan Zero Retur, peningkatan kualitas Laporan Keuangan, peningkatan pengguna KKP dan Digipay, dan peningkatan pemahaman Bendahara Satker tentang kewajiban perpajakan.