Dalam nuansa hangat Idul Fitri 1446 Hijriyah, keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Meulaboh menggelar kegiatan Halal bihalal sebagai wujud mempererat jalinan silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan antarpegawai. Acara tersebut dilangsungkan pada Selasa, 22 April 2025, dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan serta pegawai dari unit-unit vertikal Kemenkeu Satu Meulaboh.

Kegiatan ini menjadi momentum penuh makna untuk saling memaafkan dan membangun kembali spirit kolektif pasca-Ramadan. Lebih dari sekadar tradisi tahunan, Halal bihalal Satu Meulaboh ini menjadi momentum penuh makna untuk saling memaafkan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas unit.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Meulaboh menyatakan pentingnya harmonisasi dan sinergi. “Melalui kegiatan ini, kita berharap silaturahmi yang telah terjalin semakin erat, sehingga sinergi dan kolaborasi dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi Kemenkeu Satu Meulaboh” ungkapnya.

Acara berlangsung dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan. Selain ramah tamah dan saling bersalam-salaman, kegiatan ini juga mengingatkan tentang pentingnya memelihara ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Kemudian acara di tutup dengan makan Bersama.

Dengan semangat Halal bihalal ini, diharapkan seluruh pegawai Kemenkeu Satu Wilayah Meulaboh dapat terus menjaga kekompakan dan semangat kolaboratif demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan berdampak luas bagi masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabpaten Nagan Raya, Andi Pranoto bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Senin, 21 April 2025 dengan agenda sharing session Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Sharing session membahas berbagai isu strategis, di antaranya mekanisme administrasi hibah tanah, pengelolaan administrasi belanja pegawai, serta island of integrity pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Pada kesempatan tersebut Andi Pranoto memberikan apresiasi atas inovasi Rumoh Integritas KPPN Meulaboh sebagai media edukasi penguatan dan penyebarluasan nilai-nilai integritas kepada masyarakat dan menumbuhkan inspirasi kepada instansinya yang saat ini sedang mengikuti penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dari Koripsi (WBK) tentang pentingnya membangun budaya kerja berintegritas dan menularkannya kepada masyarakat.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono menyampaikan saat ini KPPN Meulaboh sedang mengikuti penilaian  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan merupakan kesempatan perdana bagi instansinya. Menurut Linggo WBBM merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang prima.

Untuk meraih predikat WBBM Linggo menegaskan perlunya komitmen yang kuat pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai serta sinergi dan kolaborasi dengan pihak eksternal dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Sinergi antar instansi seperti ini sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. KPPN Meulaboh dengan senang hati berbagi pengalaman dan memberikan dukungan, dan berharap inovasi layanan yang kami lakukan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi mitra kerja kami,” ujar Linggo.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 pada satuan kerja lingkup KPPN Meulaboh, KPPN Meulaboh melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Satker secara daring pada hari Rabu dan Kamis (19–20 Maret 2025), yang bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan. Kegiatan dilakukan dalam beberapa sesi yaitu Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025, Pendampingan Penyusunan Pengisian Capaian Output 2025, Pemaparan Penguatan Integritas, dan Sosialisasi Inovasi KPPN Meuaboh. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPPN Meulaboh dalam memperkuat sinergi dan pemahaman satuan kerja terhadap berbagai kebijakan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan diawali dengan pemaparan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dipaparkan oleh Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono. Melalui evaluasi ini, diharapkan setiap satuan kerja mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.Kemudian dilanjutkan dengan Pendampingan Penyusunan Pengisian Capaian Output 2025 oleh Fungsional KPPN Meulaboh. Peserta mendapatkan pendampingan intensif dalam penyusunan dan Pengisian Capaian Output Tahun 2025. Pendampingan ini bertujuan memastikan laporan disusun tepat waktu dan dengan kualitas terbaik, mengingat laporan capaian output merupakan bagian krusial dalam evaluasi kinerja satuan kerja.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan penguatan integritas oleh Kepala KPPN Meulaboh, “Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen KPPN Meulaboh dalam mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Nilai-nilai integritas ditekankan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas, guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

KPPN Meulaboh juga menjadikan momentum ini untuk menyosialisasikan berbagai inovasi yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik. Inovasi tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, KPPN Meulaboh berharap seluruh peserta dapat lebih fokus dan optimal dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, khususnya dalam pelaporan Capaian Output. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata demi kemajuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam upaya mewujudkan peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist and Financial Advisor (TREFA) sekaligus mendukung misi khusus pemberdayaan masyarakat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh terus aktif memperkenalkan dunia kerja kepada generasi muda melalui program magang.

Sepanjang tahun 2024, KPPN Meulaboh telah menerima sebanyak 6 orang untuk mengikuti program magang yang terdiri dari 3 mahasiswa dan 3 pelajar SMK. Kemudian, pada awal tahun 2025 hingga April ini, jumlah peserta magang berjumlah 6 orang, terdiri dari 4 mahasiswa dan 2 pelajar SMK. Para peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah kejuruan di wilayah Aceh, seperti Universitas Teuku Umar, Universitas Syiah Kuala, SMK Negeri 1 Meulaboh, serta beberapa institusi pendidikan lainnya.

Program ini menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan memberikan pengenalan terhadap dunia kerja kepada generasi muda sejak dini. Para peserta magang dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan formal instansi, dengan peran yang disesuaikan serta batasan yang jelas sebagai peserta magang.

Pengenalan dunia kerja ini sebagai salah satu peran KPPN Meulaboh di masyarakat untuk menularkan virus integritas kepada mahasiswa dan pelajar, sekaligus membantu mereka memahami dunia kerja secara langsung dan profesional. Hal ini adalah bagian dari kontribusi KPPN Meulaboh dalam menyiapkan SDM yang siap kerja dan berintegritas di masyarakat.

Program magang di KPPN Meulaboh dirancang secara komprehensif untuk mengembangkan baik hardskill maupun softskill peserta. Di sisi hardskill, peserta dibekali dengan kemampuan analisis data, pemahaman dasar aplikasi perkantoran, keterampilan administrasi umum, serta kemampuan dasar jurnalistik.

Sementara itu, dari aspek softskill, mereka dilatih dalam hal komunikasi efektif, disiplin kerja, pengembangan motivasi diri, serta penanaman jiwa patriotisme dan integritas yang menjadi fondasi penting di dunia kerja profesional.

Keterlibatan peserta dalam kegiatan kantor secara langsung juga memberikan gambaran nyata tentang dinamika dan etika kerja di lingkungan pemerintahan, memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan formal.

“Ke depan, kami akan terus membuka peluang magang bagi mahasiswa dan pelajar. Ini bukan hanya tentang belajar bekerja, tetapi juga membentuk karakter. Kami percaya, inilah wujud nyata KPPN Meulaboh sebagai institusi negara yang hadir dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Kepala Kantor KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono.

Melalui program ini, KPPN Meulaboh tidak hanya menjalankan fungsinya dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berperan di dunia kerja dalam mencetak SDM yang berintegritas, kompeten, dan siap bersaing di era profesionalisme global.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka mendukung pencapaian amanah reformasi birokrasi dan memperkokoh pembangunan Zona Integritas (ZI), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melakukan kegiatan Financial Advisor dan Sharing Session Island of Integrity di Pengadilan Negeri Calang Kabupaten Aceh Jaya, Rabu 12 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sekaligus sebagai upaya memperluas cakupan island of integrity dalam menyebarkan nilai-nilai integritas serta membangun dan memperluas kawasan zona integritas di daerah.

Dalam paparannya, Linggo Supraggono, Kepala KPPN Meulaboh mengungkapkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam membangun zona integritas yang kuat, profesional, dan akuntabel. Kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Calang ini diisi dengan diskusi serta berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan zona integritas di masing-masing unit kerja. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan penguatan nilai-nilai integritas di lingkungan unit kerja.

Diharapkan kegiatan semacam ini dapat memperluas pemahaman dan penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan instansi pemerintah, serta sebagai bukti nyata kontribusi Kementerian Keuangan kepada masyarakat. Unit vertikal Kementerian Keuangan seperti KPPN Meulaboh dinilai mampu memainkan peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat luas.

Disamping berdampak positif terhadap peningkatan branding organisasi, kegiatan ini juga menjadi bukti keterlibatan aktif unit kerja Kementerian Keuangan di daerah dalam mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Kegiatan berjalan lancar, sukses, dan mendapat apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini, dan menyampaikan harapan agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Diharapkan, inisiatif ini dapat memperkuat ekosistem integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Calang dan instansi pemerintah lainnya di wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya. Dengan modal predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan integritas yang telah terbangun kuat dalam diri pegawai serta posisi strategis KPPN di daerah, KPPN Meulaboh kiranya dapat berperan lebih luas dan kongkrit kepada masyarakat dalam mewujudkan kawasan integritas (island integrity).

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Meulaboh – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh melakukan asistensi pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh pada Jumat, 14 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung pada platform Zoom Meeting.

Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Bank KPPN Meulaboh, Ishak, sebagai Master of Ceremony (MC) acara. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sektor keuangan negara.

Pada sesi utama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty, memaparkan tugas pokok dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun badan usaha yang menggunakan dana negara. Materi yang disampaikan juga mencakup penilaian kepatuhan lembaga atau instansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan reviu terhadap standar pelayanan KPPN Meulaboh, termasuk ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana layanan.

Kegiatan asistensi ini menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya meningkatnya pemahaman pegawai KPPN Meulaboh mengenai pelayanan publik, diperolehnya saran dan masukan dari Ombudsman terkait peningkatan standar pelayanan KPPN Meulaboh, serta terjalinnya hubungan yang lebih erat antara KPPN Meulaboh dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat bagi KPPN Meulaboh dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus menjadi modal penting dalam persiapan untuk penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyarankan beberapa langkah tindak lanjut, termasuk menindaklanjuti masukan yang diberikan, melaporkan perkembangannya, serta menjaga komunikasi dengan Ombudsman untuk kepentingan strategis organisasi ke depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat apresiasi dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di KPPN Meulaboh.

Dengan adanya asistensi ini, diharapkan KPPN Meulaboh semakin optimal dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara KPPN Meulaboh dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat serta mendukung terciptanya birokrasi yang lebih baik di masa depan.

KPPN Meulaboh terus beromitmen untuk mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, KPPN Meulaboh memastikan layanan yang diberikan tetap tanpa imbalan serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)