Pada Senin, 3 Februari 2025, KPPN Meulaboh menerima kunjungan tim Bank Syariah Indonesia (BSI) guna membahas upaya optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara lingkup wilayah kerja KPPN Meulaboh. Pada kunjungan ini, kedua pihak melakukan diskusi yang berfokus pada mekanisme penyaluran APBN, program Zero Retur, penggunan CMS dengan Virtual Account dan implementasi KKP lingkup KPPN Meulaboh.

Ketua Tim BSI Regional 3 Meulaboh, Bapak Bambang Frasetya, menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan KPPN Meulaboh untuk memastikan seluruh penyaluran APBN berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Kepala KPPN Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan kepada stakeholder, khususnya satuan kerja pusat dan pemerintah daerah, dengan memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan.

Pada Tahun 2024, KPPN Meulaboh telah menyalurkan APBN ke 95 satuan kerja Pemerintah Pusat dan 4 pemerintah daerah (Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue) dengan total pagu sebesar 5.1 Triliun dan realisasi sebesar 5.03 Triliun. Untuk tahun 2025, KPPN Meulaboh mengelola pagu APBN sebesar 4,86 T dengan pagu satker pemerintah pusat sebesar 1.27 T dan pagu Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar 3.59 T (Sumber: OMSPAN per 3 Februari 2025).

Untuk memastikan penyaluran dana tersebut efektif dan efisien, KPPN Meulaboh dan BSI akan terus memperkuat implementasi digitalisasi keuangan pemerintah. Adapun capaian Digitalisasi KPPN Meulaboh pada Tahun 2024, yang didukung oleh BSI, adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS dan Digipay. Capaian KKP september tahun 2023 senilai 113.8 juta, akhir tahun 2023 senilai 957.3 juta dan 2024 mencapai besaran 1.73 M. Peningkatan penggunaan KKP dari 2023 ke 2024 adalah sebesar 81.09 %. 

Selanjutnya, Penggunaan CMS satker wilayah kerja KPPN Meulaboh mengalami peningkatan sebesar 2.3%. Pada triwulan lll tahun 2023, persentase penggunaan CMS adalah sebesar 37.1% dan pada triwulan lll tahun 2024 sebesar 39.4%. Kemudian, transaksi digipay dari tahun 2023-2024 mengalami peningkatan sebesar 28.6% dimana pada tahun 2023 total nilai transaksi sebesar Rp 107.56 juta dan tahun 2024 sebesar Rp138.32 juta.

KPPN Meulaboh dan BSI berkomitmen akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kegiatan yang bersifat teknis dan aplikatif untuk memastikan penyaluran dana APBN lancar dan Digitalisasi di Aceh meningkat pesat. Selain itu, disampaikan juga bahwa KPPN Meulaboh merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan siap mewujudkan keberlanjutan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang berintegritas, tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Meulaboh ­- Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, KPPN Meulaboh mencanangkan Program Inisiatif Strategis “Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa” (GIZI Desa) di Kabupaten Aceh Barat. Program ini bertujuan untuk membangun desa yang bebas dari korupsi dengan memperkuat nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Zona Integritas (ZI) merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan kawasan bebas korupsi, yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Dengan semakin maraknya kasus korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, KPPN Meulaboh berinisiatif untuk mengimplementasikan program GIZI Desa. Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, dipilih sebagai lokasi pilot project karena dinilai memiliki potensi besar untuk mengadopsi program ini dan menjadi model bagi desa-desa lain di Aceh Barat.

Program ini bertujuan untuk memperluas konsep "integrity island" atau pulau integritas di masyarakat desa, yang akan memperkenalkan prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Program ini juga diharapkan dapat mendukung KPPN Meulaboh dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di masa depan.

Kegiatan Program GIZI Desa dilakukan di Aula KPPN Meulaboh pada tanggal 18 Desember 2024. Acara seremonial ini dihadiri oleh pimpinan unit kerja Kemenkeu Satu (KPPN Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh), para pimpinan dari seluruh strata pemerintahan daerah lingkup Kabupaten Aceh Barat, mulai dari Pj. Bupati, unsur Forkopimda, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Asisten Bupati, Inspektorat, DPMG, BPKD, Camat, dan Kepala Desa/Keuchik, dan Lembaga Tuha Peut Gampong se Kecamatan Meureubo. Pencanangan program ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi Program GIZI Desa yang bertujuan untuk mengajak seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, dalam menciptakan desa yang bebas korupsi.

Sebagai bagian dari pencanangan, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di Gampong Pasi Pinang oleh Ikatan Penyuluh Antikorupsi (IPAKSI) Aceh Barat. Sosialisasi ini dihadiri oleh warga setempat, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Kegiatan pencanangan Program GIZI Desa ini menunjukkan komitmen KPPN Meulaboh dalam memperkenalkan nilai-nilai integritas kepada masyarakat. Untuk ke depannya, kegiatan ini diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lainnya di Kabupaten Aceh Barat dan daerah lain di wilayah kerja KPPN Meulaboh, guna menciptakan lebih banyak desa yang bersih dan bebas korupsi.

Dengan adanya Program GIZI Desa, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat desa, serta mendorong perubahan positif dalam pengelolaan Dana Desa di seluruh Kabupaten Aceh Barat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Meulaboh 19 November 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Meulaboh yang terdiri dari KPPN Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh, dan KPPBC Meulaboh, menggelar acara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi. Acara berlangsung di ruangan Mini TLC KPPN Meulaboh. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala KPPN, Kepala KPP, Kepala KPPBC, serta seluruh pejabat dan pegawai Kemenkeu Satu Meulaboh ini, juga menjadi wadah untuk berbagi langkah-langkah konkret dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo Supranggono. Dalam paparan pembukaannya, Bapak Linggo menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan komitmen KPPN Meulaboh sebagai salah satu instansi berpredikat ZI-WBK menuju WBBM untuk menyebarkan virus integritas. "Sebagai bagian dari institusi yang dipercaya oleh masyarakat, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan bebas dari praktik korupsi," ujarnya.

Bapak Linggo kemudian menjelaskan beberapa strategi yang diterapkan di KPPN Meulaboh dalam rangka mitigasi atau pencegahan korupsi, di antaranya adalah rutin menyampaikan komitmen bebas korupsi kepada stakeholder, melaporkan setiap pemberian dari pihak manapun kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI), serta menjaga kualitas layanan dan integritas pegawai. "Selain itu, pengawasan yang ketat juga dilakukan melalui CCTV, dan kita memastikan bahwa konsultasi dan pelayanan hanya dilakukan di kantor atau filial yang ditunjuk, kecuali dalam hal monev atau penugasan kepala kantor," tambahnya.

Sesi berikutnya, Kepala KPP Pratama Meulaboh, Bapak Anang Anggarjito, turut memberikan paparan tentang langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah diterapkan di KPP Pratama Meulaboh. Bapak Anang menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. "Upaya pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan menerapkan sistem yang baik dan transparansi dalam setiap proses, kita dapat meminimalisir potensi terjadinya tindakan korupsi." jelasnya.

Sebagai penutup, Kepala KPPBC Meulaboh, Bapak Tri Wahyudi, menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Bapak Tri juga memperkenalkan inovasi terbaru di lingkungan KPPBC Meulaboh, yaitu Meulaboh Supervision Body cam 2.0 (MSBC 2.0), sebuah kamera body cam yang digunakan oleh pegawai Bea Cukai untuk memantau dan merekam setiap aktivitas tugas di lapangan, guna memastikan akuntabilitas dan integritas. "Kami di KPPBC terus memperkuat sistem pengawasan untuk menjaga integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan, kami di KPPBC juga terus memperkuat sistem pengawasan dan monitoring untuk menjaga integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan " ujarnya.

Melalui HAKORDIA kali ini, diharapkan dapat terwujud komitmen bersama untuk mencegah korupsi di lingkungan Kemenkeu Satu Meulaboh, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, demi terciptanya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Meulaboh – Untuk memperkuat peran sebagai Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisor (TREFA), KPPN Meulaboh meluncurkan edisi kedua buletin mereka yang diberi nama "MEUTABU" (Meulaboh Bercerita Dalam Buletin). Buletin ini dirancang untuk menyebarluaskan informasi mengenai kinerja dan layanan KPPN Meulaboh serta sebagai sarana edukasi bagi mitra kerja dan stakeholders. Dalam MEUTABU edisi II ini, KPPN Meulaboh mengangkat tema tentang kondisi Pulau Simeulue, yang menjadi salah satu wilayah layanan filial KPPN Meulaboh.

Selain memberikan informasi tentang sejarah dan profil Kabupaten Simeulue, MEUTABU Edisi II juga membahas keberadaan Layanan Filial KPPN Meulaboh yang ada di Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue. Edisi ini juga mencakup laporan mengenai Forum Koordinasi Keuangan Negara di Kabupaten Simeulue, serta gambaran tentang kinerja APBD dan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Melalui MEUTABU, KPPN Meulaboh berharap dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat serta mitra kerja. Buletin ini dapat diakses secara online melalui tautan MEUTABU Edisi II, sebagai upaya untuk meningkatkan penyampaian informasi dan mempererat kerja sama dengan seluruh stakeholders.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

 Dokumentasi : Muhammad Alhady (HUMAS KPPN MEULABOH) 

Meulaboh, 19 November 2024 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Meulaboh menggelar pelatihan simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan di KPPN Meulaboh. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Linggo Supranggono, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh, Tri Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh, Anang Anggarjito, beserta pejabat dan perwakilan pelaksana Kemenkeu Satu Meulaboh. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi berbagai bencana alam maupun non-alam yang berpotensi terjadi, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif dalam situasi darurat.

Acara ini melibatkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat, Ahmad Syah. Materi yang disampaikan berupa pemahaman mendalam tentang prosedur penanggulangan bencana.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, yang menyampaikan tentang pentingnya pemahaman pegawai terhadap tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Ahmad Syah selaku narasumber dari BPBD Aceh Barat. Dalam materi yang disampaikan, Ahmad Syah menjelaskan berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Meulaboh, seperti gempa bumi, kebakaran, dan bencana lainnya. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan peran aktif setiap individu dalam menangani bencana dengan cepat dan tepat.

"Proses evakuasi dan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Sebuah kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan dapat berisiko besar. Pelatihan seperti ini membantu mempersiapkan kita untuk menghadapi bencana dengan lebih siap." ujar Ahmad Syah dalam pemaparannya.

Ahmad juga menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam merespons bencana, termasuk prosedur evakuasi, peran petugas tanggap darurat, serta pentingnya komunikasi yang jelas dan cepat dengan pihak-pihak terkait, seperti BPBD dan tim medis.

Setelah sesi materi, acara dilanjutkan dengan simulasi kebakaran. Dalam sesi ini, seluruh pegawai diperkenalkan dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan diberikan pelatihan tentang bagaimana cara menangani kebakaran dengan menggunakan alat tersebut. Tim BPBD juga mengajarkan cara mengidentifikasi titik evakuasi yang aman dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, mulai dari membunyikan alarm, memadamkan api, hingga evakuasi secara tertib.

"Ketika kebakaran terjadi, setiap detik sangat berharga. Semua orang harus tahu apa yang harus dilakukan, termasuk cara memadamkan api dengan APAR dan segera melapor ke petugas," tambah Ahmad Syah.

Simulasi kebakaran dimulai dengan pengaktifan alarm kebakaran yang memberi tanda kepada penghuni gedung untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan, seperti mematikan peralatan listrik dan mengamankan barang-barang penting. Setelah itu, penghuni diminta untuk mengikuti jalur evakuasi yang aman dan menghindari pintu yang terhalang asap atau api. Lalu seluruh pegawai juga diberikan kesempatan secara bergantian untuk dapat memadamkan api dengan menggunakan menggunakan APAR agar mendapatkan pemahaman secara praktik. Pelatihan seperti ini sangat penting agar pegawai tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Seluruh pegawai diharapkan dapat mengingat prosedur yang telah dipelajari dan menerapkannya dalam situasi nyata.

Ahmad Syah juga memberikan penilaian positif atas keterlibatan aktif pegawai dalam pelatihan tersebut. "Melalui pelatihan ini, pegawai dapat lebih siap menghadapi keadaan darurat dan bekerja sama dengan baik. Semoga pengetahuan yang didapatkan hari ini dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan masyarakat sekitar," ujar Ahmad Syah.

Melalui kegiatan ini, Kemenkeu Satu Meulaboh berharap dapat membentuk budaya kesiapsiagaan yang kuat di kalangan pegawai dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons bencana dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)