Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh memberikan penghargaan kepada Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya atas keberhasilannya meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sangat baik dengan nilai sempurna (100), untuk periode Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo Supranggono, dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025. Selain penyerahan piagam, kunjungan ini juga menjadi ajang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus melakukan sosialisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya.

Dalam sambutannya, Bapak Linggo Supranggono menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa yang diraih Kementerian Agama Kab. Nagan Raya. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pengelolaan anggaran yang disiplin, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

“Nilai IKPA 100 ini tidak hanya angka administratif, tetapi mencerminkan kesungguhan

dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” ujarnya.

Kegiatan eksternalisasi integritas yang turut digelar dalam kesempatan ini memuat beberapa agenda penting, di antaranya penguatan budaya integritas di lingkungan instansi pemerintah, pencegahan gratifikasi, serta pemanfaatan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Selain itu, dilakukan pula dialog dan diskusi evaluatif terkait pelaksanaan anggaran, termasuk efektivitas penyerapan, ketepatan waktu pengajuan SPM, serta kepatuhan terhadap regulasi anggaran.

Kepala Kementerian Agama Kab. Nagan Raya menyambut baik penghargaan dan pembinaan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh. Ia menyatakan komitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja, serta memastikan bahwa prinsip integritas menjadi nilai utama dalam setiap proses pelaksanaan tugas.

Kepala Kementerian Agama Kab. Nagan Raya juga menyatakan dukungannya dalam upaya KPPN Meulaboh dalam upaya pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Melalui kegiatan ini, KPPN Meulaboh berharap sinergi antarinstansi terus diperkuat guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini merupakan salah satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menekan angka stunting serta mempersiapkan generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju visi Indonesia Emas 2045. Program MBG menyasar peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat, anak usia di bawah lima tahun, serta ibu hamil dan menyusui. Dalam pelaksanaannya, program ini juga turut memberdayakan UMKM lokal dengan memanfaatkan sumber pangan dari wilayah masing-masing.

Sebagai bentuk dukungan sekaligus mendalami proses bisnis MBG, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh didampingi Kepala Seksi Bank melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, 9 Mei 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan MBG sekaligus membahas berbagai isu, kendala dan saran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program. Gladys, Kepala SPPG Gampong Kuta Padang menyambut langsung kedatangan rombongan KPPN Meulaboh dan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh terhadap salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini.

Gladys menyampaikan bahwa SPPG Gampong Kuta Padang saat ini melayani 3.370 penerima manfaat yang tersebar di 10 sekolah. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, penetapan lokasi target penerima manfaat ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu jarak sekolah maksimal 6 kilometer dengan waktu tempuh tidak lebih dari 30 menit dari lokasi SPPG ke sekolah penerima. Gladys menjelaskan struktur organisasi SPPG yang dipimpinnya terdiri dari satu orang kepala, satu orang ahli gizi, satu orang akuntan, dan 45 relawan lokal. Sementara untuk pendanaan, awalnya dilakukan melalui mekanisme dana talangan dari yayasan mitra kerja BGN, namun dengan pertimbangan efektifitas operasional mulai awal bulan Mei beralih ke mekanisme uang muka yang ditransfer melalui rekening virtual account SPPG yang dikelola oleh BGN.

Pelaksana Program MBG di Kabupaten Aceh Barat saat ini ada dua SPPG, yakni Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan dan Gampong Langung, Kecamatan Meureubo. SPPG Gampong Kuta Padang telah beroperasi sejak awal Januari 2025, sementara SPPG Gampong Langung mulai beroperasi akhir April 2025 dan melayani 3.431 penerima manfaat.

Meski implementasi program berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa isu dan tantangan yang menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan diantaranya adalah masih minimnya regulasi dan petunjuk teknis yang terperinci sebagai panduan operasional pelaksanaan program di lapangan. Untuk itu diperlukan regulasi tata kelola dan petunjuk teknis yang komprehensif oleh BGN, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan integrasi program MBG dengan program penurunan stunting serta program kesehatan lainnya. Pemerintah juga didorong untuk membuka forum konsultasi publik dan menyediakan kanal pengaduan masyarakat sebagai wadah penyaluran aspirasi dan keluhan terkait pelaksanaan program.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 dan target penerima manfaat mencapai hampir 18 juta orang hingga akhir tahun 2025, Program MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Lebih dari sekadar program bantuan makanan, MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, melalui pembangunan generasi unggul yang sehat dan siap bersaing di tingkat global.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Untuk memperkuat peran sebagai financial advisor serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan penyerapan anggaran di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh membuka layanan filial di Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas KPPN dalam mengimplementasikan Transformasi Perbendaharaan (TREFA), sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada satuan kerja (satker) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Layanan filial ini diselenggarakan untuk memberikan kemudahan akses kepada satker yang mengalami hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial untuk menjangkau layanan keuangan negara. Pelaksanaan layanan filial bulan ini berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan 30 April 2025. Selama periode tersebut, sejumlah satker di wilayah Kabupaten Simeulue secara aktif memanfaatkan kesempatan untuk melakukan konsultasi langsung dengan petugas KPPN Meulaboh. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme dan kebutuhan akan pendampingan teknis di lapangan.

Beberapa satker yang hadir untuk melakukan konsultasi antara lain UPBU Lasikin yang menyampaikan kendala terkait blokir anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan operasional dan belanja modal. Satker UPP Sinabang dan Kantor Pertanahan Simeulue mengangkat isu mengenai pengisian realisasi capaian output dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman terhadap sistem pelaporan terbaru. Satker Kementerian Agama Simeulue juga berkonsultasi terkait potongan pajak Tukin PPPK dan kendala dalam digitalisasi transaksi akibat pergantian bendahara. Sementara itu, MTsN 2 Simeulue turut menyampaikan permasalahan serupa dalam pengisian capaian output.

Selain layanan konsultasi kepada satker, KPPN Meulaboh juga melakukan koordinasi strategis dengan Pemerintah Daerah Simeulue. Pembahasan mencakup penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana desa untuk tahun 2025. Direncanakan pada bulan Mei 2025 akan dilaksanakan pertemuan antara Kepala KPPN Meulaboh dan Bupati Simeulue terpilih beserta jajarannya guna mempererat sinergi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pada kesempatan yang sama, petugas filial juga mengingatkan bahwa seluruh layanan KPPN Meulaboh, baik yang diberikan di kantor maupun dalam bentuk layanan filial, bersifat gratis atau tanpa pungutan biaya. Masyarakat dan satker diminta melaporkan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) tahun 2025, KPPN Meulaboh juga mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah maupun satuan kerja, untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dukungan ini penting untuk membangun budaya pelayanan publik yang transparan dan profesional.

Dari hasil evaluasi, pelaksanaan layanan filial ini dinilai sangat membantu satker di Simeulue dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknis, khususnya terkait aplikasi dan regulasi perbendaharaan. Tidak ditemukan kendala besar selama pelaksanaan layanan, dan sebagian besar isu dapat diselesaikan langsung di lokasi. Namun demikian, kebutuhan akan pendampingan rutin dari KPPN masih sangat dirasakan oleh satker di wilayah ini.

Atas dasar tersebut, layanan filial diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkala di masa mendatang, sebagai solusi efektif dalam menjembatani keterbatasan akses terhadap layanan keuangan negara di daerah 3T seperti Simeulue. KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis dalam pengelolaan anggaran negara yang profesional, bersih, dan melayani.

KPPN Meulaboh terus beromitmen untuk mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan baik selaku Treasurer maupun selaku Financial Advisor. Seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh Rp.0.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh sukses melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2025 serta eksternalisasi program Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara daring. Kegiatan ini turut membahas pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pasca efisiensi anggaran. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 21 April 2025.

Acara ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja lingkup KPPN Meulaboh dengan menugaskan pejabat perbendaharaan agar mengikuti sosialisasi ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM tahun 2025.

Dalam arahannya, KPPN Meulaboh menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima, bebas dari imbalan, serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Hal ini merupakan bagian dari transformasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani,” ujarnya. Linggo juga menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya memastikan satuan kerja memahami mekanisme pemutakhiran RPD secara tepat serta pengelolaan dana UP/TUP yang lebih efisien dan akuntabel.

Partisipasi aktif satuan kerja dalam proses evaluasi dan pembaruan RPD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran serta menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen KPPN Meulaboh dalam mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Meulaboh menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang berintegritas tanpa imbalan, serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Momen ini juga menjadi media bagi KPPN Meulaboh untuk mengajak seluruh satuan kerja untuk turut aktif mendukung program reformasi birokrasi dan penguatan integritas lembaga.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, KPPN Meulaboh menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelayanan publik yang profesional dan berintegritas, selaras dengan target pencapaian Zona Integritas menuju WBBM pada tahun 2025.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat integritas penyelenggaraan anggaran negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menggelar kegiatan sosialisasi “Penguatan Integritas dan Sosialisasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2024 (Audited)” pada tanggal 6 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan seluruh pengguna layanan KPPN Meulaboh, khususnya Satuan Kerja (Satker) lingkup KPPN Meulaboh yang memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Audited sesuai ketentuan yang berlaku.

Acara dibuka oleh Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam sambutannya menyampaikan realisasi belanja APBN hingga saat ini, terdiri atas Belanja Pegawai sebesar 40,86%, Belanja Barang 26,23%, Belanja Modal 5,48%, dan Belanja Bantuan Sosial 15,79%. Linggo juga menegaskan kembali komitmen KPPN Meulaboh dalam memberikan layanan publik yang bebas dari suap dan gratifikasi serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap layanan yang kami berikan. Ini adalah bagian dari langkah berkelanjutan KPPN menuju WBBM," tegas Linggo.

Sosialisasi dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Bagus Septiawan, yang menjelaskan secara rinci teknis penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Audited Tahun 2024. Bagus menekankan pentingnya pengungkapan data yang memadai seperti perbedaan antara LO dan LRA, rincian transaksi antar entitas, capaian output program prioritas nasional, hingga pengungkapan program percepatan penurunan stunting.

Bagus juga menyoroti beberapa kendala yang kerap muncul pada Aplikasi MonSAKTI, seperti ketidaksesuaian kode akun dengan kode persediaan, aset yang belum divalidasi, dan saldo akun yang tidak normal. Dalam sesi diskusi, permasalahan pagu minus Akun 51 diangkat oleh perwakilan Satker Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya. Menjawab hal ini, KPPN menjelaskan bahwa revisi DIPA masih dalam proses dan Satker diminta tetap berkoordinasi dengan Eselon I terkait.

Melalui kegiatan ini, KPPN Meulaboh dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN di wilayah Meulaboh, berhasil meningkatkan akurasi dan kualitas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 pada setiap Satuan Kerja (Satker), serta penguatan budaya integritas sebagai fondasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani.

KPPN Meulaboh berharap seluruh Satker dapat menyusun laporan keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas sebagai langkah strategis menuju terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembayaran biaya tunjangan atau tambahan penghasilan kepada Guru ASN Daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat keluhan dan pengaduan dari guru seperti keterlambatan pembayaran tunjangan guru yang disebabkan oleh proses administrasi melalui birokrasi yang cukup panjang dan adanya permasalahan penganggaran yang mempengaruhi kecepatan pembayaran kepada guru penerima. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan penyaluran dana tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yaitu penyaluran secara langsung ke rekening guru penerima. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dimana mulai triwulan I tahun 2025 Tunjangan Guru disalurkan ke rekening guru penerima melalui KPPN.

Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyaluran Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, pada Selasa 15 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait kebijakan baru mekanisme penyaluran tunjangan guru yang kini disalurkan langsung ke rekening guru penerima.

Sebagai dampak dari perubahan mekanisme penyaluran dana Tunjangan Guru ini terdapat 4 isu penting yang dibahas, yaitu validitas rekening guru penerima tunjangan untuk meminimalkan potensi retur, dinamika serta tantangan dalam implementasi kebijakan baru mekanisme penyaluran dana Tunjangan Guru, mekanisme pemotongan iuran BPJS, dan mekanisme pemotongan zakat/infak yang merupakan isu lokal Aceh mengingat zakat/infak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.

Untuk memastikan validitas rekening guru penerima, Dinas Pendidikan diminta berperan aktif berkoordinasi dengan satuan Pendidikan dan Bank Aceh selaku bank pembayar dalam menjaga validitas data penerima melalui pembaruan informasi pada aplikasi Dapodik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya juga mengungkapkan beberapa permasalahan dalam pembayaran Tunjangan Guru yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya masih terdapat guru yang belum menerima Tunjangan Guru pada tahun 2024 dan/atau jumlah tunjangan yang dibayar tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima. Permasalahan ini menjadi perhatian serius dan akan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, terkait isu mekanisme pemotongan iuran BPJS serta zakat dan infak, KPPN bersama pemda akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan pelaksanaannya tidak mengganggu hak guru sebagai penerima.

Untuk menjaga keberlanjutan sinergi yang telah dibangun, disarankan dibentuk forum koordinasi antara KPPN, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, dan perbankan untuk keperluan monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Tunjangan Guru ASN Daerah ke depannya. Kunjungan kerja ini semakin memperkokoh peran KPPN sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah dan meningkatkan brand image Kementerian Keuangan di daerah.

KPPN Meulaboh terus beromitmen untuk mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, KPPN Meulaboh memastikan layanan yang diberikan tetap tanpa imbalan serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)